Hiburan Malam Menjamur di Kota Solok


Kamis, 15 November 2018 - 09:46:28 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Hiburan Malam Menjamur di Kota Solok Screenshot

SOLOK, HARIANHALUAN.COM – Tempat hiburan malam kian menjamur di Kota Solok. Efeknya, peredaran minuman keras pun semakin marak. Persoalan ini menjadi perhatian serius DPRD setempat. Pemerintah diminta bertegas-tegas dan menegakkan Perda Nomor 8 tahun 2016 tentang Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat).

Ketua DPRD Kota Solok Yutris Can menyebutkan, kian maraknya tempat hiburan malam tak boleh dibiarkan. Tak berjalannya penegakkan hukum membuat para pelaku leluasa saja berbuat. “Tempat hiburan malam semakin banyak dan peredaran minuman keras semakin marak. Ini sangat mengkhawatirkan. Pemerintah daerah mesti mengambil sikap tegas dan menggunakan Perda Pekat untuk senjata dalam pemberantasannya. Selama ini yang terjadi, Perda Pekat tidak digunakan dengan optimal,” ujar Yutris Can SE saat rapat paripurna DPRD Kota Solok, Rabu (14/11).

Lebih jauh dikatakannya, Perda Pekat sudah ada, tetapi tidak dioptimalkan. Hitungannya, tempat hiburan tumbuh dari delapan menjadi 14. “Ini membuktkan bahwa aparat yang berwenang terutama Satpol PP tidak tegas dalam menegakkan Perda. Kalau serius tentu peredaran miras bisa ditekan, dan lokasi hiburan malam tidak tumbuh seperti sekarang ini,” kata ketua DPRD.

Dengan menyandang nama sebagai kota serambi madinah. Dituturkan Yutris, alangkah naifnya jika pemberantasan pekat berjalan dengan setengah hati. “Seharusnya, Pemko Solok lebih serius dari daerah lain dalam memberantas pekat karena kota ini menyandang nama besar,” paparnya.

Kalau pekat tidak tertangani, ditakutkan dalam waktu dekat, persoalannya kian runyam dan memicu tumbuh kembangnya LGBT. “Saat ini, berdasarkan informasi pihak tertentu, LGBT di Kota Solok menempati rangking nomor tiga terbanyak di Sumbar. Ini mengerikan. Makanya Perda Pekat mesti dioptimalkan. Secara bersama semuanya diberantas,” ungkap Yutris.

Ditambahkan Yutris, sangat disayangkan kalau Pemko Solok melakukan penindakan setengah hati. “Pembuatan Perda Pekat memakan waktu yang lama dan biaya yang mahal. Sangat disayangkan jika tidak digunakan secara optimal. Kalau misalnya personel kurang, maka DPRD siap menyetujui penambahan tenaga,” ucapnya. (h/eri)

 



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

BERITA TERKINI Index »

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM