Pemerintah Diminta Perbaiki Jembatan di Sumbar


Kamis, 15 November 2018 - 10:57:27 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Pemerintah Diminta Perbaiki Jembatan di Sumbar Dokumentasi Haluan

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Anggota DPD RI Emma Yohanna mendesak pemerintah untuk segera membangun jembatan dan jalan di beberapa daerah di Sumbar yang rusak akibat bajir beberapa waktu lalu.

Desakan itu disampaikan Emma Yohanna saat menyampaikan laporan kegiatan anggota DPD RI di daerah pemilihannya masing-masing selama reses, dalam Sidang Paripurna DPD RI, Senin (12/11) lalu.

Salah satu yang dicontohkan Emma adalah banjir yang melanda Kabupaten Pasaman Barat. Banjir tersebut menyebabkan kerusakan rumah warga dan jalan, jembatan, irigasi pertanian. Kerugian diperkirakan mencapai Rp26 miliar.

Salah satu kecamatan yang terparah diterpa banjir tersebut Kecamatan Sasak Ranah Pasisie yang mengisolir ribuan warga wilayah itu terputusnya akses jalan menuju wilayah tersebut.

"Daerah tersebut, terutama tidak bisa dilewati kendaraan karena bertemunya air sungai dengan air laut. Akhirnya untuk memobilisasi masyarakat maka pemuda setempat menyediakan rakit yang terbuat dari jeriken dan kayu seadanya," ungkap Emma.

Bukan itu saja yang diungkapkan Emma, hujan deras yang mengguyur wilayah Sumatera Barat beberapa waktu belakangan ini, juga membuat fasilitas jalan nasional menjadi rusak. Beberapa ruas jalan mengalami longsor.

"Anggaran untuk pelaksanaan pengerjaan tersebut ada saling tarik menarik kepentingan di pejabat negara di legislatif sehingga anggaran serba tanggung. Kemudian kendala lain adalah tidak ada yang mau menajdi konsultan perencanaan dalam pembangunannya. Inilah yang perlu dicarikan solusinya," ungkap Emma Yohanna.

Emma juga melaporkan pencemaran danau Maninjau disebabkan kematian ikan akibat pemberian pakan ikan terlalu banyak sehingga terjadi penumpukan pakan di dasar danau.

Untuk pembersihan danau Pemerintah Kabupaten Agam meminta bantuan pemerintah pusat melalui anggota DPD RI terkait dengan pembersihan danau dari pencemaran yang membutuhkan anggaran sebesar Rp1,4 triliun.

"APBD Agam tidak mencukupi, sehingga membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat. Kami juga meminta pemerintah pusat untuk mencari solusi yang tepat bagi petani keramba yang masih bergantung ke danau, namun danau juga harus terjamin tidak tercemar," kata Emma.

Emma juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, kekurangan 10 sirene peringatan dini tsunami untuk dipasang di sejumlah titik pantai di daerah itu.

Sirene peringatan dini tsunami tersebut dibutuhkan warganya agar bisa terhindar dari bahaya tsunami yang berpotensi melanda daerah itu.Selain membutuhkan penambahan sirene, warga di daerah itu juga membutuhkan adanya shelter tsunami.

"Saat ini ada 16 unit sirene tsunami milik pemerintah daerah setempat dan satu milik Badan Meteorolagi Klimatologi dan Geofisika BMKG. Namun dari jumlah itu sirene yang berfungsi hanya 12 unit," ungkap Emma. (h/sam)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

BERITA TERKINI Index »

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM