Solusi Perangkingan Hasil Ujian CPNS Menguat, Passing Grade SKD Tetap


Jumat, 16 November 2018 - 09:10:11 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Solusi Perangkingan Hasil Ujian CPNS Menguat, Passing Grade SKD Tetap Dokumentasi Haluan

Untuk mengisi formasi yang kosong, tidak akan dilakukan penurunan passing grade SKD. Dimungkinkan untuk melakukan perangkingan total skor. Akan dicoba simulasi untuk mengisi kekurangan formasi pelayanan publik di daerah yang kosong, terutama untuk formasi guru dan tenaga kesehatan

SOLOK SELATAN, HARIANHALUAN.COM – Setelah Pemprov Sumbar merilis minimnya peserta yang lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil untuk formasi di lingkungan Pemprov, Pemkab Solok Selatan (Solsel) ikut menyampaikan hal serupa. Dari 3.705 peserta SKD, hanya 58 peserta yang berhasil memenuhi passing grade (ambang batas). Sementara itu, BKN memastikan tidak akan menurunkan standar passing grade.

Hasil ujian SKD CPNS Pemkab Solsel itu diumumkan oleh Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Solsel. Dari 3.705 peserta SKD yang bersaing untuk 211 formasi yang tersedia, 3.647 peserta gagal memenuhi passing grade. Seharusnya ujian diikuti 3.800 peserta yang lulus administrasi, tetapi 95 peserta tidak hadir ke lokasi ujian di Kompleks Kampus UNP 7-8 November.

"Yang hadir ujian CAT 3.705 orang. Tidak datang 95 orang dan itu otomatis gugur. Hanya 58 orang yang memenuhi passing grade. Jadi, kemungkinan kuota CPNS Solsel 2018 sebanyak 211 formasi tak terpenuhi. Fokus formasinya di bidang pendidikan, kesehatan, dan bidang teknis, termasuk formasi khusus tenaga honorer kategori II (K2),” ujar Kepala BKPSDM Solsel, Erwin Ali, Rabu (14/11).

Menurut Erwin, rendahnya jumlah peserta SKD yang lulus memang terjadi hampir di seluruh daerah. Ia pun berharap ada kebijakan khusus untuk menyikapi kondisi itu, sehingga tidak mengganggu kebutuhan formasi baru di setiap instansi yang ada di pemerintahan.

Momok TKP

Kabid Perencanaan dan Pembinaan Aparatur (PPA) BKPSDM Solsel, Admi Zulkhairi mempersentasekan, dari total formasi yang disediakan, hanya terpenuhi 27,48 persen. Sementara jika dihitung dari total peserta tes, artinya yang lulus hanya 1,30 persen. Kemudian, dari ribuan peserta yang gugur, sebagian besar tidak mampu mencapai ambang batas nilai pada Tes Karakteristik Pribadi (TKP). Meski pun, ambang batas kelulusan masih sama dengan tahun sebelumnya.

"Menyikapi itu, Sekda selaku ketua Panselda dan Kepala BKPSDM akan segera berkonsultasi ke Panselnas dan Kemenpan-RB untuk memohon solusi menyangkut kekurangan formasi di Solsel," ujarnya.

Sebelumnya, Pemprov Sumbar juga merilis rendahnya tingkat kelulusan SKD peserta seleksi CPNS untuk formasi di lingkungan Pemprov. Dari 12.281 peserta, hanya 388 peserta yang nilai SKD-nya memenuhi passing grade. Padahal, Pemprov menyediakan 864 formasi untuk ditempati PNS baru.

“Kami akan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Apakah, peserta yang memenuhi passing grade dipanggil kembali untuk mengikuti TKB atau bagaimana. Sebab, dilihat dari kebutuhan formasi saja, jumlah lulus SKD saja tidak cukup. Waktu pelaksanaan TKB juga masih menunggu BKN. Nanti, sistemnya masih Computer Assited Tes (CAT)," sebut Kepala BKD Sumbar, Yulitar kepada wartawan.

Passing Grade Tetap

Banyaknya peserta yang gugur di tahap SKD harus merelakan impian untuk menjadi ASN pada 2019, Kepala BKN, Bima Haria Wibisana saat melakukan wawancara dan dibagikan di Twitter resmi BKN, @BKNgoid, Kamis (15/11) menyebutkan, jika data kelulusan para peserta yang ada di daerah yang menjadi masalah, memang dapat membuat formasi-formasi di daerah kosong.

"Sebetulnya kalau melihat angka nasional itu, 13 persen yang lulus SKD. Tapi antara pusat dengan daerah memang berbeda. Kalau di pusat lebih dari 20 persen peserta lulus, di daerah ini yang jadi masalah karena nilai kelulusan rata-rata hanya 3 persen dan mungkin akan membuat formasi di daerah akan kosong," ujarnya Bima seperti dikutip dari liputan6.com.

Bima menjelaskan, mengenai passing grade yang telah ditetapkan oleh BKN. Menurutnya, passing grade SKD tahun ini sama dengan tahun lalu. "Sebetulnya kalau dari sisi passing grade-nya sama saja dengan tahun lalu, tidak ada perubahan yang jauh berbeda dengan tahun lalu, tetapi untuk teman-teman yang di daerah, yang lulus TKP terlalu kecil," katanya lagi.

Terkait banyak tersandungnya peserta di TKP, Bima menyebutkan, TKP memang digunakan sebagai standar untuk memfilter personal yang memiliki karakter sebagai pelayan publik dan menjadi PNS yang berkualitas. Peserta CPNS juga harus menguasai setiap materi untuk memenuhi kualitas personal.

"Setiap peserta harus memiliki kompetensi untuk masing-masing sub materi. Untuk intelejensia batas minimumnya 80, itu kita-kita harus benar 60 persen dari semua soal. Kami tidak ingin PNS yang intelejensianya di bawah 60 persen. Kalau wawasan kebangsaan memang lebih rendah, yaitu 50 persen saja. Kalau kepribadiannya memang lebih tinggi, harus benar 80 persen. Semua peserta harus lulus ketiga-tiganya," tuturnya.

Bima juga menjelaskan nasib peserta yang lolos SKD CPNS 2018 ini. Menurutnya, bagi peserta yang sudah lulus tes akan tetap lanjut ke tahapan tes berikutnya. "Jadi kami akan meneruskan apa yang jadi hasil yang sekarang. Yang sudah lulus tes ini, akan lanjut ke tes berikutnya," ucapnya lagi.

Sementara itu, untuk formasi yang masih kosong, Bima menegaskan tidak akan menurunkan passing grade dari tes SKD. "Lalu bagaimana dengan formasi yang masih kosong? karena banyak peserta yang tidak lulus. Dalam pembicaraan yang dilakukan, mungkin tidak akan menurunkan passing grade-nya. Karena passing grade sudah minimum, takutnya negara akan menerima PNS yang tidak kompeten," ujarnya.

Bima kembali menjelaskan jika untuk mengisi formasi yang kosong dimungkinkan untuk melakukan perangkingan. "Perangkingan total skor, karena ada yang tidak lulus tapi banyak total skor tinggi, ini alternatifnya. Kami masih coba simulasi untuk mengisi kekurangan formasi pelayanan publik di daerah yang kosong, terutama guru dan tenaga kesehatan," ujarnya kemudian.

Penyesuaian kebijakan, kata Bima lagi, juga akan dilakukan untuk menjelaskan nasib tenaga honorer yang masuk dalam formasi tenaga K2, yang memiliki skor di bawah passing grade.

Dilema Pusat dan Daerah

Ikut menanggapi persoalan ini, Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah meminta pemerintah dalam seleksi penerimaan CPNS di daerah tidak menggunakan standar angka kelulusan berdasarkan passing grade secara nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor 37 tahun 2018.

"Mungkin pemerintah punya standar kualifikasi tertentu yang kemudian membatasi jumlah kelulusan. Bahkan jika dilihat, kelulusannya di bawah 2 persen di beberapa daerah. Seharusnya ada kebijakan di tahap awal. Paling tidak dijelaskan sejak awal oleh pemerintah bagaimana cara memenuhi angka (formasi) yang ada itu," kata Fahri, Kamis (15/11).

Para peserta, lanjut Fahri, mengeluhkan sistem penerimaan CPNS 2018 berbasis online dengan menerapkan angka kelulusan berdasarkan passing grade atau ambang batas. Dengan metode seleksi menggunakan pola CAT tersebut, justru menyulitkan para peserta untuk lolos ke tahap berikutnya.

Menanggapi hal itu, Fahri mengatakan, penilaian SKD untuk pengadaan CPNS tidak bisa disamaratakan antara pusat dan daerah. Karena kebutuhan antara daerah dengan pusat tentu berbeda. "Permasalahan di daerah seperti Maluku tidak sama dengan daerah Indonesia bagian barat yang akselerasi pembangunannya sudah saling terkoneksi sehingga pengembangan SDM lebih maju," kata Fahri. (h/jef/isq/sam)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

BERITA TERKINI Index »

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM