Sawahlunto Tak Disertakan Uji Coba Kartu Nikah


Senin, 19 November 2018 - 09:50:56 WIB
Sawahlunto Tak Disertakan Uji Coba Kartu Nikah Dokumentasi Haluan

SAWAHLUNTO, HARIANHALUAN.COM - Kota Sawahlunto tidak masuk ujicoba kartu nikah yang diluncurkan Kementerian Agama RI. Untuk Sumatera Barat hanya dua daerah yang akan melakukan ujicoba.

Kepala Kantor Kementian Agama Kota Sawahlunto, Idris Nazar mengatakan, ujicoba 1 juta kartu nikah berbasis aplikasi SIMKAH online itu hanya diberikan untuk dua daerah di Sumbar, di antaranya Kabupaten Tanah Datar. Adapun peruntukan kartu nikah itu adalah bagi calon pengantin yang menikah pada masa uji coba tersebut, bukan pada bulan atau tahun-tahun sebelumnya.

"Sesuai dengan petunjuk Mentri Agama, kartu ini bertujuan untuk memudahkan pendataan status pernikahan. Ini yang nanti dikaitkan dengan data kependudukan catatan sipil di bawah Kementerian Dalam Negeri. Sehingga, seluruh data kependudukan warga bisa terintegrasi dengan baik. Kartu SIMKAH ini tidak menggantikan buku nikah yang bersifat dokumentasi resmi. Pernikahan akan dicatat penghulu dan KUA. Setelah itu diberikan buku nikah, dan secara bersamaan akan diberikan kartu ini," ujarnya.

Lebih jauh dijelaskan Idris, terkait aturan terbaru Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 tentang beberapa perubahan Pencatatan Perkawinan. Maka dihimbau jajaran Kantor Urusan Agama (KUA) agar bisa memahami dan menyampaikan kepada masyarakat. Kendati demikian menurut Idris, pemberlakuan PMA terbaru itu masih memiliki masa tenggang waktu selama 3 tahun kedepan sambil menunggu petunjuk teknis dan pelaksanaannya.

"Ada beberapa poin penting perubahan yang harus diperhatikan jajaran KUA, yakni istilah PPN yang diganti dengan Kepala KUA, Penghulu. Buku Nikah diganti dengan buku pencatatan perkawinan dan Akta Nikah kini sudah diganti dengan Akta Perkawinan.

Menyangkut warga asing yang memiliki keperluan di Indonesia dan telah menikah di negaranya lalu berkeinginan pula perkawinannya tercatat, maka KUA memiliki kewenangan mencatat perkawinan mereka," tuturnya.

Kepala seksi Bimas Islam, H.Adrimas menambahkan, untuk sarana pencatatan perkawinan hanya disediakan Dirjen Bimas Islam berupa Akta, Buku, Duplikat, NB dan Kartu Nikah. Adapun diluar itu difasilitasi Kemenag kabupaten/kota beserta desa/lurah bersangkutan. Selain itu lanjutnya, Kasi Bimas Islam tidak dibenarkan lagi menjadi Pelaksana tugas atau pelaksana harian Kepala KUA sebagaimana yang pernah diberlakukan selama ini.

“Untuk pelaksana tugas maupun harian, jika Kepala KUA dinas luar atau keperluan lain maka diberikan ke penghulu fungsional atau Kepala KUA lain yang terdekat di wilayah itu,” katanya.(h/rki)





Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM