Akses Pengaduan Korupsi Dipermudah


Rabu, 28 November 2018 - 12:53:11 WIB
Akses Pengaduan Korupsi Dipermudah Ilustrasi (net)

PADANG, HARIANHALUAN.COM — Demi terwujudnya koordinasi dan sinergi yang baik antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH), kepala daerah se-Sumbar menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS), Selasa (27/11). Prjanjian ini juga untuk mempermudah tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait indikasi tindak pidana korupsi (Tipikor).

"PKS yang mengatur tentang kerjasama antara APIP dan APH ini merupakan turunan dari nota kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan APH yang terdiri dari Polri dan Kejaksaan Agung yang ditandatangani pada 2017. Sumbar sendiri merupakan provinsi ke-30 yang menandatangi perjanjian ini," ujar Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno saat menghadiri acara yang digelar di Aula Kantor Gubernur.

Ia berharap melalui perjanjian ini, proses penanganan laporan atau pengaduan masyarakat terkait indikasi tipikor dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan lebih efektif. Oleh karena itu, ia meminta kepada semua pihak yang terlibat untuk berkomitmen penuh dalam menjalankan perjanjian yang telah ditandatangani. Surat perjanjian tersebut jangan ditinggal di meja tanpa adanya implementasi yang jelas.

"Selama ini kan pengaduan masyarakat terkait indikasi korupsi di pemda lebih banyak ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan. Sementara kedua lembaga tersebut punya segudang pekerjaan lain yang sama pentingnya. Jadi untuk mencegah penumpukan beban kerja dan  saling tumpang-tindih kewenangan, maka penanganan awal akan diserahkan kepada APIP yang juga punya kapasitas serta kemampuan yang sama dengan jaksa dan polisi," kata Irwan.

Sementara itu, Inspektur II Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Sugeng Haryono mengungkapkan bahwa penandatangan PKS antara APIP, Polri, dan Kejaksaan adalah sebuah langkah guna mensiasati pengaduan masyarakat yang masuk dan saling tumpang-tindih di ketiga lembaga tersebut. PKS nantinya akan dijadikan pedoman dan acuan dalam penyamaan persepsi perihal pemberantasan korupsi di Indonesia. "Secara subtansial, ketiga lembaga tersebut tetap terpisah. Pun dalam hal kewenangan. Perjanjian ini sendiri hanya mengatur tentang pengaduan masyarakat, sedangkan untuk penanganan kasus korupsi secara keseluruhan tetap berada di tangan kepolisian dan kejaksaan," ucapnya.

Dalam hal ini, tutur Sugeng, tugas APIP hanya memproses pengaduan masyarakat pada tahapan awal. Apabila laporan yang masuk terbukti benar adanya, maka APIP harus meneruskannya kepada APH yang akan langsung menindaklanjuti kasus tersebut. Sedangkan jika laporan yang masuk tidak terbukti benar atau hanya berupa kesalahan administrasi, maka APIP tidak perlu meneruskannya kepada kepolisian atau kejaksaan. (h/mg-dan)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Ahad, 29 Maret 2020 - 15:06:12 WIB

    Mentawai Tutup Akses Keluar Masuk Orang Melalui Jalur Laut

    Mentawai Tutup Akses Keluar Masuk Orang Melalui Jalur Laut MENTAWAI, HARIANHALUAN.COM -- Upaya meminimalisir dampak terjadinya penyebaran virus corona di Kepulauan Mentawai, Pemerintah setempat mengambil kebijakan dalam 14 hari kedepan akan menutup akses laut bagi penumpang jalur lau.
  • Sabtu, 28 Maret 2020 - 23:32:30 WIB

    Cegah Corona Meluas, Pemprov Sumbar Batasi Akses Masuk

    Cegah Corona Meluas, Pemprov Sumbar Batasi Akses Masuk PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Dengan semakin meluasnya penyebaran Corona Wnus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Sumbar. Teranyar berdasarkan data https//corona.sumbarprov.go.id Sabtu, (28/3/2020) pukul 17.00 WIB, jumlah Orang.
  • Kamis, 02 Januari 2020 - 11:34:42 WIB

    Akses Jalan di Pusat Perkantoran Solsel Perlu Dibenahi

    Akses Jalan di Pusat Perkantoran Solsel Perlu Dibenahi SOLOK SELATAN, HARIANHALUAN.COM - Akses jalan dan halaman di pusat perkantoran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Solsel perlu dibenahi. Pasalnya, kondisi genangan air setelah hujan di sejumlah titik menjadi kendala pegawai ma.
  • Rabu, 15 Mei 2019 - 14:09:05 WIB

    Warga Jorong Durian Minta Akses Jalan dan Jembatan

    Warga Jorong Durian Minta Akses Jalan dan Jembatan PASBAR, HARIANHALUAN.COM - Bupati Pasaman Barat (Pasbar), H. Syahiran meminta Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Henny Ferniza untuk membangun sejumlah akses jalan dan jembatan yang dibutuhkan oleh masyarakat Jorong Durian Kandang .
  • Kamis, 25 April 2019 - 16:30:13 WIB

    Warga Aur Begalung Buka Akses Jalan Baru

    Warga Aur Begalung Buka Akses Jalan Baru PAINAN, HARIANHALUAN.COM - Masyarakat Nagari Aur Begalung, Kecamatan Bayang Pessel saat ini tengah melaksanakan pembukaan jalan baru melalui kegiatan Bulan Bhakti Gontong Royong Masyarakat (BBGRM) sepang 100 meter. Goro massa.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM