Manggani, Kisah yang Tak Pernah Usai....

Manggani, belantara di ujung utara Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat itu memiliki kisah panjang. Berton-ton emas yang terkandung di perut buminya seolah gadis perawan dengan mata riang berbinar. Menggoda orang untuk datang dan menatapnya dekat. Lebih seabad silam, bangsa eropa berebutan ke sana. Mereka rela mengarungi samudera berbulan-bulan untuk sampai ke rimba lebat itu. Bagaimana kisahnya?

Laporan: Bhenz Maharajo

Baca Juga : Prabowo dan Habib Rizieq

Kedatangan pekerja tam­bang ilegal asal Cina ke Hutan Manggani, Jorong Pua Data, Nagari Koto Ting­gi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima­puluh Kota akhir Oktober lalu membuka lipatan seja­rah tentang tambang emas dan mangan Manggani yang kini sudah terlarang dan masuk ke dalam kawasan Hutan Suaka Alam Wisata (HSAW). Manggani tak sekadar kawasan pertam­ba­ngan, tapi pemukiman modern kala itu. Di Manggani ada rumah sakit mini dengan dokter orang Austria, sekolah, bahkan punya rel kereta api khusus.

Wilayah tambang emas Mang­gani, dari sejumlah literatur, termasuk hasil penelitian Nalfira yang kini menjabat sebagai Se­kretaris Bappeda Payakumbuh disebut sebagai tambang emas tua di Sumatera. Penambangan emas oleh rakyat yang sudah ada, jauh sebelum Belanda menguasai da­taran Sumatra, pada awal abad ke-19. Emas memang menjadi ko­moditi yang menjanjikan selain rempah-rempah di kala itu.

Baca Juga : Catatan Akhir Tahun (4): Selamat Tinggal Tahun Kelam

Dari dokumen yang masih tersisa, secara professional, emas Manggani pertama dikelola oleh West Sumatra Mijnen Syndicaat, perusahaan pertambangan asal Roterdaam. Eksplorasi oleh West Sumatra Mijnen Syndicaat dila­kukan dari tahun 1906-1911. Namun, tanpa diketahui sebab pastinya, West Sumatra Mijnen Syndicaat pada tahun 1911 tiba-tiba menyerahkan kuasa penam­bangan kepada Mijnbouw Maats­chappij (MM) Aequator atau Aequator Mining & Co.

Dokumen yang didapat Nalfi­ra, MM Aequator membeli konse­sinya dari West Sumatra Mijnen Syndicaat. Dokumen lama Kolo­nial Verslaag ada yang memuat hak konsesi penambangan untuk wila­yah yang disebut Equator selama 75 tahun yang berlaku sejak tahun 1910. Wilayah kon­sesi penam­bangan Equator ini meliputi area seluas 987 Hektare dengan nilai konsesi sebesar 0,25 Gulden per hektare. Ada dua sertifikat saham berlabel MM Aequator, masing –masing berni­lai 100 dan 1000 Gulden. Dua sertifikat itu me­makai dua bahasa. Yakninya bahasa Belanda dan Jerman.

Baca Juga : Catatan Akhir Tahun (2): Kita Sungguh Perlu Bersatu

Semasa dikelola MM Aequa­tor Manggani berkembang. Dari potongan koran lama Be­landa, diketahui pada tahun 1919, MM Aequator bisa mengeksploitasi 207 ton dari perut Manggani, dengan kal­kulasi, setiap satu ton galian mengandung 582 perak dan bergram-gram emas.

Mangani menjadi penghasil emas yang sangat penting di barat dan utara Sumatera. Dalam per­kembangannya, wilayah Mangani merupakan kawasan khusus per­tambangan yang memiliki fasi­litas yang sangat lengkap. Selain dari fasilitas toko dan barang kebutuhan lainnya, di sana juga terdapat rumah sakit mini. Dokter yang bertugas di sana pada kurun 1914-1915 di datangkan dari Austria. Mangani merupakan pesona berkilau di sepanjang equator (khatulistiwa) yang meng­hadirkan emas dan perak.

Baca Juga : Catatan Akhir Tahun(1) : Ekonomi Menyedihkan

“Bahkan, atas usulan Willem de Haan dan atas desakan dari pemegang saham MM Aequator pada pemerintah hindia Belanda, jalur kereta api akhirnya dibuka untuk mengangkut emas Mang­gani. Sebagian besar biaya pemba­ngunan rel kereta api sepanjang 20 kilometer berkemungkinan dipe­roleh dari perusahaan tam­bang MM Aequator ini. Tidak hanya untuk mengangkut hasil tambang, jalur kereta itu juga diproyeksikan untuk mengangkut seluruh per­lengkapan dan kebu­tuhan hidup yang di datangkan dengan kapal dari Teluk Bayur yang kala itu bernama Emma­haven,” tulis Nal­fira dalam situs pribadinya.

Namun, eksplorasi yang dila­kukan tidak lama. Sekitar tahun 1930-an, MM Aequator heng­kang dari Manggani. Bermacam kisah mengiringi kejayaan MM Aequator sebelum dikabarkan merugi. Salah satu peristiwa yang tercatat dalam perjalanan perusa­haan itu, di­adilinya beberapa pekerja asal Jerman karena diang­gap menghina Ratu Belanda. Lepas dari tangan MM Aequator pada tahun 1938, Manggani dikelola Marsman-con­cern, kon­sesi Amerika yang peru­sahannya berpusat di Manila. Tapi penam­bangan yang dilakukan hanya sebentar dan mengalami kemun­duran. Setelah itu Manggani ditinggalkan.

Tak Pernah Mati

Ditinggalkan Marsman-con­cern, apakah Manggani mati? Jawabannya tidak. Areal tambang Manggani kembali menjadi “mi­lik” pribumi. Berbondong-bon­dong orang menambang emas di sana. Bahkan tak hanya warga Limapuluh Kota, tapi juga ada yang datang dari Jawa, serta dataran Sumatra lainnya. Kala perang meletus, orang-orang tetap saja manambang di Manggani, bahkan sampai Manggani dite­tap­kan sebagai Hutan Suaka Alam Wisata dan masuk ke kawasan Bukit Alahan Panjang, penam­bangan tetap dilaksanakan.

Masyarakat Manggani bukan­nya tidak menyadari, kegiatan pertambangan yang mereka laku­kan di areal hutan suaka alam akan berdampak hukum. Sejak tahun 2010, masyarakat Mang­gani mencoba melobi pemerintah agar mereka diizinkan menam­bang. Upaya lobi semakin kuat ketika tiga penambang ditahan pihak kepolisian karena diang­gap melakukan pertambangan ilegal. Namun, usaha itu terbentur keseriusan pemerintah daerah untuk mengurusnya ke pusat.

Anggota DPRD Limapuluh Kota, Wendri Chandra Datuak Maradjo merupakan salah satu wakil rakyat yang turut memper­juangkan agar areal pertamba­ngan Manggani bisa menjadi tambang rakyat sejak tahun 2012. “Tapi sampai sekarang upaya itu tidak berhasil. Padahal dulu sempat dibentuk panitia khusus di Komisi B DPRD Limapuluh Kota. Pemerintah daerah, khusus­nya bupati yang kala itu dijabat Alis Marajo tidak serius mengu­rusnya,” papar Wendri, Rabu (28/11) malam.

Dilanjutkan Wendri, pemben­tukan pansus bermula dari adanya pengaduan masyarakat Jorong Data, Nagari Koto Tinggi ke DPRD terkait bayangan hukum yang menghantui mereka dalam melakukan penambangan emas dan mangan. Masyarakat merasa kecut melakukan penambangan, walau pekerjaan itu sudah dila­kukan secara turun temurun hutan Manggani yang luasnya 850 hektare, dimana 700 hektare masuk wilayah Limapuluh Kota dan 150 hektare di Kabupaten Pasaman Barat merupakan

“Pada periode itu, Komisi B DPRD Limapuluh Kota dipimpin Tedi Sutendi. Setelah menerima pengaduan, kami berangkat ke Jakarta untuk berkonsultasi de­ngan Kementerian Kehutanan mengenai status hutan Manggani. Apakah bisa diturunkan statusnya dari Hutan Suaka Alam Wisata (HSAW) menjadi hutan lindung, atau tidak? Jika bisa diturunkan, peluang agar Manggani menjadi tambang rakyat terbuka lebar. Kami bertemu dengan Dirjen Planologi,” papar Wendri.

Jawaban Dirjen Planalogi ketika itu menurut Wendri sangat membanggakan. Kementerian Kehutanan mau menurunkan status hutan, namun dengan catatan, adanya surat dan upaya dari pemerintah kabupaten. “Upa­ya membuahkan hasil karena kementerian mau mengubah sta­tus lahan. Namun itu tak pernah terlaksana sampai sekarang kare­na bupati tidak merespon. Kalau saja dulu direspon mungkin sekarang Manggani sudah men­jadi areal pertambangan rakyat, dan mampu mengubah hidup masyarakat yang masih terpapar kemiskinan,” lanjut Wendi.

Kini, setelah ribut-ribut soal kedatangan penambang Cina, Wendri berharap pemerintah daerah dengan dibantu pihak provinsi kembali melakukan lobi ke pusat, untuk “membebaskan” Manggani. “Tidak ada kata tidak mungkin sepanjang komunikasi berjalan dengan baik. Tergan­tung upaya pemerintah, apakah bisa memperjuangkan aspirasi masya­rakatnya atau tidak. DPRD sudah berusaha penuh,” ucap wakil rakyat dari Fraksi Demokrat itu.

Pemerintah Kabupaten Lima­puluh Kota memang sempat mau menggarap tambang emas Mang­gani. Hal itu diakui Wakil Bupati Limapuluh Kota, Ferizal Ridwan, namun, terhalang kewenangan dan anggaran. Seperti diketahui, perizinan pertambangan emas sekarang bukan lagi ada di peme­rintah kabupaten/kota, tapi bera­da di tangan pemerintah provinsi. Pemerintah kabupaten/kota hanya mengeluarkan rekomendasi saja. “Dulu memang ada ancang-an­cang ingin melegalkannya, namun terganjal aturan dan pembiayaan. Selain itu, lokasi pertambangan di hutan lindung, proses pengalihan lahannya cukup rumit dan harus diurus hingga ke pemerintah pusat serta memakan waktu yang lama,” ungkap Ferizal.

Wali Jorong Pua Data, Iswandi mengakui kalau kawasan tambang emas Manggani sampai saat ini masih beroperasi. Ada sekitar 40 warga Koto Tinggi yang mengeruk emas kawasan hutan lindung yang dipercaya masih menyimpan ca­dangan bahan galian logam mulia sekitar 1,25 ton biji emas dan perak dengan kadar rata-rata 6 gram/ton dan 100 gram/ton perak itu. “Sekarang hanya tambang kecil. Ada 40 orang di sana yang tiap hari melakukan tambang. Hasilnya tidak terlalu banyak. Ya, sekedar untuk memenuhi kebutu­han sehari-hari,” kata Iswandi.

Kisah Manggani dengan pole­miknya diprediksi akan terus terjadi. Tidak akan usai begitu saja, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Akhir kisah­nya menarik untuk ditunggu, apakah akan berakhir manis, serupa kisah-kisah roman kolonial, atau berdarah-darah akibat persaingan, perebutan lahan, dan perjuangan hak. Nan pasti, sejarah pertambangan dipenuhi sejarah kelam tentang perbudakan, penjajahan, dan pribumi yang hanya menerima rimah dari kekayaan alamnya. Sejarah yang dikelindani kelam, dan nasib-nasib terasing tuan rumah yang kadang tersisih dari tanahnya sendiri. (*)