Isril: Pertanian Sawah Harus Ada Perda


Kamis, 29 November 2018 - 19:55:18 WIB
Isril: Pertanian Sawah Harus Ada Perda Guru Besar Fateta Unand, Isril Berd bersama Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Kota Padang, Badri Ahmad di Media Center Diskominfo Kota Padang, Rabu (28/11). AKMAL

PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Kota Padang diharapkan bisa mempunyai Peraturan Daerah (Perda) terkait pertanian sawah, baik dari segi lahan atau petaninya sendiri. Sebab, sampai saat ini diperkirakan hanya ada 4.000 hektare lahan persawahan di Kota Padang.

Hal itu disampaikan Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian (Fateta) Universitas Andalas (Unand), Isril Berd di Media Center Diskominfo Kota Padang, Rabu (28/11). Ia mengatakan, luas lahan pertanian sawah terus menurun, karena ada pengalihan lahan.

"Ini yang kami harapkan dari perda terkait sawah. Jangan sampai ada pengalihan lahan secara terus-terusan. Baik untuk pembangunan gedung atau yang lainnya," katanya.

Dengan berkurangnya lahan pertanian sawah, kata Isril, akan membuat Kota Padang semakin sulit untuk mencukupi kebutuhan masyarakat setiap harinya. Bukan hanya lahan, Isril menyebutkan, faktor irigasi sawah juga berperan penting terhadap hasil produksi pertanian sawah.

"Sekarang banyak irigasi ini harus segera dibenahi. Seperti irigasi di Koto Tuo yang kekeringan. Bahkan, ketika banjir juga ada sawah yang terdampak dan gagal panen," katanya.

Ia mengatakan, pemko harus bisa menpertahankan sisa lahan pertanian sawah saat ini. "Jangan sampai petani di Kota Padang dengan mudah untuk menjualnya. Salah satu caranya dengan memberi perhatian, seperti memperbaiki irigasi agar panen petani tersebut menjadi lebih baik," katanya.

Di sisi lain, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Kota Padang, Badri Ahmad mengatakan, saat ini petani sawah Kota Padang hanya bisa mencukupi 30 persen kebutuhan di Kota Padang.

“Lebih separuhnya kebutuhan pangan dipasok dari Solok, Alahan Panjang, Padang Panjang, dan Pessel,” ujarnya.

Ia mengatakan, salah satu penyebab kurangnya produksi beras di Kota Padang, karena setiap tahunnya terjadi pengurangan lahan pertanian produktif. Ia pun sudah meminta ke dinas perumahan rakyat kawasan pemukiman dan pertanahan, serta dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, agar selektif dalam mengeluarkan izin pembangunan.

Karena, menurutnya, saat ini banyak pengusaha yang memakai lahan irigasi teknis untuk pembangunan perumahan atau juga bangunan untuk usaha. "Pada 2016, luas lahan pertanian beririgasi teknis sekitar 4.934 hektare. Jumlah ini bisa semakin berkurang dan kita pun berupaya agar lahan pertanian tetap terjaga serta tidak tergerus pembangunan," ucapnya.

Selain itu, rusaknya irigasi Koto Tuo juga menjadi penyebab berkurangnya produksi padi di Kota Padang.

"Sekarang masih dalam tahap pengerjaan oleh BWS Wilayah V. Saat ini ada seribuan hektare yang terdampak kekeringan karena irigasi yang rusak. Mudah-mudahan ini bisa cepat diselesaikan," tuturnya. (h/rel)

 



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM