Tetap Dimulai dari Sumbar, Kendala Lahan, Garis Start Tol Dialihkan


Jumat, 30 November 2018 - 09:21:20 WIB
Tetap Dimulai dari Sumbar, Kendala Lahan, Garis Start Tol Dialihkan  Suasana rapat persiapan pengadaan jalan tol Padang Pariaman-Pekanbaru, dengan lanjutan pengerjaan pembebasan lahan tahap II Padang Pariaman, di ruang rapat Kantor Gubernur Sumbar, Kamis (29/11). DANI

PADANG, HARIANHALUAN.COM —Pimpinan Proyek Ruas Tol Padang Pariaman-Pekanbaru Seksi I dari PT Hutama Karya, Ramos Pardede, membantah kabar yang menyebutkan titik awal pengerjaan tol dipindahkan dari Padang Pariaman-Sicincin menjadi Pekanbaru-Bangkinang. Pernyataan itu pun mementahkan pengakuan Plt Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim awal bulan lalu, yang menyebutkan pengalihan pengerjaan dilakukan karena rumitnya masalah pembebasan lahan di Sumbar.

Kepastian itu disampaikan Ramos saat saat menghadiri rapat persiapan pengadaan jalan tol Padang Pariaman-Pekanbaru, di ruang rapat Kantor Gubernur Sumbar, Kamis (29/11). Menurutnya, pemindahan sebagian besar peralatan proyek dari Sumbar ke Riau memang terjadi Oktober lalu, tetapi bukan bertujuan untuk mengalihkan pengerjaan awal tol Padang-Pekanbaru.

“Memang ada pemindahan peralatan, tapi untuk pengerjaan lain. Bukan pengerjaan tol ruas Padang Pariaman-Pekanbaru. Di Padang Pariaman pengerjaan fisiknya kan sedang terhenti, makanya peralatan kami pindahkan ke Riau. Itu hal biasa dalam bisnis. Daripada menganggur di Sumbar lebih baik digunakan untuk proyek laon,” kata Ramos.

Ia juga mengaku telah sepakat dengan pemerintah daerah setempat, untuk mengangkut kembali seluruh perlatan proyek saat persoalan pembebasan lahan selesai dilakukan sehingga pengerjaan fisik bisa dilanjutkan. Meski begitu, bukan berarti PT Hutama Karya menyetop semua aktivitas. Saat ini pihaknya tengah berkutat pada pekerjaan-pekerjaan teknis seperti, membuat gambar, monitoring, dan lain sebagainya.

"Untuk pengerjaan fisik, sampai saat ini baru sebatas clearing dan penimbunan. Hanya saja, memang sempat terhenti karena warga tidak setuju soal harga ganti rugi yang ditetapkan tim appraisal. Mereka meminta secara baik-baik kepada kami untuk tidak memobilisasi alat berat, sebelum tercapainya kata sepakat antara pemilik lahan dan tim appraisal," ujar Ramos lagi.

Lanjut ke Tahap II

Sementara itu, karena masih tersendatnya proses ganti rugi tanah tahap I seksi I jalur tol Padang Pariaman-Pekanbaru, yaitu di kilometer (km) 0 sampai 4,2, memaksa Pemprov Sumbar dan Pemkab Padang Pariaman mengalihkan proses pembebasan lahan ke tahap II seksi II, yang dimulai dari km 4,2 sampai 30,4.

"Seharusnya pembebasan lahan ini dilakukan bertahap. Diawali dari trase 0 ke 4,2 km. Tetapi, hingga sekarang kami belum bisa menyelesaikan proses ganti rugi tanah. Dari 80 pemilik lahan di tahap I itu, baru tiga orang yang setuju dengan harga yang ditawarkan. Sementara kami ingin proyek ini tetap lanjut. Jadi, daripada tersendat di situ-situ saja, kami berencana mengalihkan proses pembebasan ke tahap II, kilometer 4,2 sampai 30,4," ujar Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit.

Nasrul menyebutkan, alasan utama tersendatnya proses pembebasan lahan tahap I memang karena belum tercapainya kesepakatan terkait harga ganti rugi tanah. Lantaran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan ternyata lebih tinggi dari jumlah yang ditawarkan oleh tim appraisal, sehingga warga pemilik lahan bersikeras untuk bertahan dengan harga yang lebih tinggi.

Menyikapi hal itu, sebutnya lagi, Pemprov Sumbar telah mengirimkan surat permohonan kepada Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, agar bersedia menjembatani pemprov dengan kementerian terkait untuk membantu upaya penyelesaian ganti rugi tanah di tahap I tersebut.

"Selama ini kami sudah komunikasi dengan berbagai pihak, mulai dari Menko Ekonomi, Menko Maritim, Kejaksaan Tinggi, dan sebagainya. Namun, hingga saat ini belum ada solusi jelas. Sehingga kami berharap, Kepala Staf Kepresidenan bisa membantu menyelesaikan masalah ini," ucapnya.

Ganti Tim Appraisal

Nasrul juga meminta agar para pihak yang terlibat dalam upaya pembebasan lahan tersebut melakukan kajian ulang secara lebih mendalam agar upaya yang dilakukan menuai hasil yang baik. Kajian mendalam itu harus dimulai dari pendekatan dengan pemilik lahan, hingga penetapan harga ganti rugi tanah.

"Kapolres Padang Pariaman juga telah mengusulkan untuk mengganti tim appraisal, karena dinilai gagal melakukan tugas. Di satu sisi, kami menghargai independensi mereka. Namun, kami ingin tim appraisal juga memiliki dasar yang kuat dan mampu berdiskusi dengan masyarakat. Buat apa dipertahankan tim appraisal yang sama, kalau ujungnya gagal lagi," katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada warga Padang Pariaman yang mencoba menghalang-halangi proses pembebasan lahan bakal tol Padang-Pekanbaru. Justru sebaliknya, masyarakat sangat menyambut baik upaya pembangunan tersebut.

"Hanya saja yang jadi permasalahannya adalah harga yang ditetapkan tim appraisal jauh di bawah NJOP, yang nilainya berkisar dari Rp 200 ribu hingga Rp 32 juta. Sehingga masyarakat tidak menerima. Kami juga tidak ingin ada pemilik lahan yang merasa dirugikan. Di sinilah persoalan muncul," ujarnya.

Selain itu, ia juga menyayangkan tim appraisal yang telah memutuskan harga ganti rugi tanpa berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Menurut Suhatri, sebelum menetapkan harga, tim appraisal seharusnya berkomunikasi dengan Pemda Padang Pariaman, atau setidaknya dengan wali nagari setempat.

"Mungkin karena tim appraisal menganggap dirinya independen, sehingga merasa tidak perlu melibatkan pemerintah, entah itu wali korong, wali nagari, atau bahkan pemkab, dalam penetapan harga ganti rugi. Nah, ke depan kami berharap sebelum menetapkan harga, minimal kami diberitahu dulu. Jangan langsung ditetapkan begitu saja," katanya. (h/mg-dan)

 

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]