CATATAN RINGAN BHENZ MAHARAJO

Arcandra, Dialektika Minang dan Investasi


Ahad, 02 Desember 2018 - 00:04:30 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Arcandra, Dialektika Minang dan Investasi Bhenz Maharajo

PERNYATAAN Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar yang menyayangkan sikap sebagian masyarakat Sumatera Barat karena dianggap terlalu kritis terhadap investasi menjadi topik hangat di sejumlah diskusi. Arcandra yang asli Piaman itu menyinggung proyek panas bumi di Gunung Talang, Solok, serta pembangunan tol dalam pidatonya saat menyerahkan bantuan konverter kit bagi nelayan di Padang Pariaman, Jumat (30/11).

Menurut Arcandra, seperti dilansir Republika, Jumat, 30 November 2018, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) nantinya memberikan imbas positif berupa tambahan porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menyebut, kecilnya PAD Kabupaten Solok dan Provinsi Sumbar bisa didongkrak dengan pembangunan PLTP di Gunung Talang. Tak hanya itu, PLTP merupakan bentuk pembangkit energi yang paling ramah lingkungan dibanding bentuk pembangkitan lainnya. Ia meminta masyarakat terbuka terhadap investasi, termasuk proyek panas bumi. Arcandra meminta masyarakat mampu memilah antara isu politik dan isu pembangunan. Bagi pemerintah saat ini, ujar Arcandra, pembangunan proyek panas bumi dilakukan untuk kepentingan masyarakat.

Sebagai orang yang menjabat wakil menteri, keresahan Arcandra itu biasa-biasa saja. Tapi, selaku putra Minangkabau, Archandra harus dan pastinya tahu tabiat masyarakat kampungnya yang memang nyinyir dalam segala hal. Sikap nrimo, manut saja atas titah, termasuk saat menerima pemberian orang, nyaris tak ada dalam budaya Minang. Apa tujuan si pemberi, bagaimana dampaknya pada kehidupan bermasyarakat dan bernagari, lalu apa yang mereka dapatkan dikaji dengan sangat rinci. Mereka ingin sesuatu yang akan diterima, benar-benar tampak wujudnya, dibuka sejelas-jelasnya. Jika sudah terang benderang, baru lah diputuskan, apakah diterima atau tidak. Intinya, orang Minangkabau tak mau membeli kucing dalam karung.

Negeri ini penuh pituah dan dialektika. Bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakat. Orang-orang Minang memilih jalan berdealektika untuk menyelesaikan kusut, serta mencari kata mufakat. Debatnya bukan tak berkeruncingan, tapi jelas dan terukur. Dialektika ini yang menjadi ujung tombak orang Minang dalam berkehidupan, termasuk menyelesaikan ragam masalah.

Jika dibandingkan dengan daerah lain, barangkali metode orang Minang dalam menyelesaikan masalah, atau melakukan pertimbangan terbilang rumit. Tapi inilah budaya turun-temurun. Jangankan dalam menimbang investasi yang akan berdampak panjang, untuk duduk makan bajamba saja didahului dengan baaluah, atau bapantun. Segala kata dihamburkan, bahkan untuk mencuci tangan saja, para tamu harus menunggu kato buliah dari tuan rumah. Begitu adatnya. Tamu tak boleh basilanteh angan saja di rumah orang. Mesti minta izin. Sebagai orang Minang, yang lahir dan menempuh pendidikan formal di kampung halaman, Pak Wamen Arcandra pasti tahu dan paham hal ini.

Akan sangat keliru kalau dealektika yang berkembang dianggap sebagai suatu penolakan. Dialektika yang terbangun bukan seperti yang disayangkan Wamen ESDM. Masyarakat tidak dalam posisi menolak secara membabi buta, tapi sedang menimbang, dan meminta agar investasi yang dibawa benar-benar dijelaskan baik- buruknya. Mereka ingin kejelasan, untung-rugi, serta dampak jika investasi dijalankan. Tugas pemerintah menjelaskannya dengan detail, kalau bisa lebih nyinyir dalam menjabarkan dari masyarakat yang bertanya. Pemerintah, dari level kabupaten, provinsi dan pusat – termasuk Kementerian ESDM – mesti memahami sikap masyarakat sebagai bagian dari sikap selektif, bukan malah memandang sebagai perintang, atau mencap masyarakat sudah diprovokasi oleh pihak tertentu.

Kalau pemerintah hanya ingin membenarkan segala argumennya saja, alamat kapal akan karam. Jangankan jernih, semakin keruh kondisi malahan. Buka ruang berdebat dan berdialektika dengan baik. Jangan melentingkan komentar yang malah akan menambah kusut persoalan. Semua pihak mesti menahan diri untuk banyak cincong di luar pendekatan badunsanak agar persoalan tuntas.

Kuncinya komunikasi. Selagi komunikasi yang dijalankan berjalan dengan baik, dan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat, kata sepakat akan didapat. Jika ruang dialektika terbuka, niscaya, segala kusut yang selama ini tak terurai, akan bisa dipintal jengkal demi jengkal. Tak ada kusut yang tak selesai, sepanjang dikerjakan dengan kejernihan hati, kebersamaan, dan semangat untuk sama-sama mencarikan jalan terbaik.

Sesekali Pak Wamen, jika waktu luang di tengah kesibukan, turunlah ke tengah-tengah masyarakat yang Pak Wamen anggap terlalu kritis itu. Resapi segala keluh kesahnya, selami sorot letih mata mereka yang penat meminta kejelasan, namun jarang digubris secara penuh oleh yang berkepentingan. Jabat tangan orang-orang kampung Pak Wamen, yang sangat rindu dengan genggam erat, serta dekap hangat pemimpinnya. Dengar mereka dengan tulus. Biarkan bulir-bulir air matanya mengalir sewaktu bicara. Jangan dihentikan, atau disanggah dulu, sebelum mereka usai mengutarakan keperihan hati. Setelah itu berbicaralah. Berbincang selayaknya anak, kemenakan atau perantau yang pulang kampung untuk membangun negeri, berjuang agar ranah yang teramat dicintai bisa mandiri, dan tidak gampang lagi digantang oleh orang. Yakinkan amak-amak Pak Wamen, ayah, uda, kemenakan dan adik, bahwasanya apa yang dilakukan pemerintah semata untuk kepentingan masyarakat banyak. Pak Wamen bersama mereka, bersama orang kampung Pak Wamen sendiri. Saya yakin, cara itu lebih efektif dibandingkan beribu cara lainnya.

****

Sebagai wakil menteri yang punya keterikatan batin dengan ranah ini, Arcandra sudah sepatutnya berbisik agar pemerintah daerah sadar, bahwa tugas mereka tak semata mengembangkan karpet merah untuk investor, tapi juga memastikan investasi yang ditawarkan benar-benar diterima dengan baik oleh masyarakat. Saya yakin, tak ada yang akan menolak investasi, asalkan hitung-hitungan jelas. Jangan ujuk-ujuk mengundang investor, sementara persoalan paling dasar, terkait sikap masyarakat belum clear. Malu kita kalau dari tahun ke tahun ini ke ini saja masalah. Saya saja yang tak bersinggungan langsung dengan investasi itu merasa malu, apalagi Pak Wamen.

Pihak perusahaan tentu tak ingin pula  investasi mereka terhambat. Kalau persoalan dibiarkan berkepanjangan, mereka rugi. Waktu terbuang, uang banyak keluar. Padahal, dunia bisnis itu dunia yang berpacu dengan waktu. Per menit itu dihitung dengan angka produktivitas. Sekarang, bagaimana perusahaan akan produktif, jaminan keamanan dan kelancaran mereka dalam bekerja saja tidak bisa dipastikan. Baru terpancang satu dua tiang, orang-orang tiba mendemo. Paling pelik itu aparat hukum. Iba kita, bapak-bapak itu harus kalimpasiangan. Di satu sisi, mereka memiliki tugas moril melindungi masyarakat, di sisi lain, harus pula memastikan keamanan di segala bidang, termasuk investasi. Serba sulit.

Lepas dari itu, kasihan juga kita pada Gubernur Irwan Prayitno, yang berbelas-belas kali ke luar negeri hanya untuk mencari investor. Gubernur manggaleh babelok. Upaya yang dilakukan itu saya yakini sebagai ujung dari perenungan panjang gubernur dalam mencari cara agar Sumbar maju dan bisa keluar dari kubang ketertinggalan. Benar adanya, Sumbar ini tak akan maju-maju tanpa campur tangan investor. Segala kekayaan alam, baik tambang, pariwisata atau sektor perdagangan, mustahil bisa tergarap optimal oleh pemerintah dan masyarakat. Modalnya besar, waktunya panjang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak akan cukup untuk mengakomodir. Seharusnya, kengototan gubernur dalam mencari investor harus dibarengi pula dengan kerja keras jajarannya untuk meyakinkan masyarakat, termasuk oleh bupati dan wali kota. Tak mungkin gubernur mengerjakan sendiri. Semua harus bergerak. Semangat yang dimiliki gubernur, mesti dimiliki pula oleh jajarannya. Kalau semangatnya tak sama, ada baiknya dicarikan penggantinya. Biar seirama.

Ujung persoalan berimbas buruk ke Sumbar. Orang-orang malas berinvestasi, pemerintah pusat berpikir dua kali menggelontorkan pembangunan. Sebab itu, ada baiknya selesaikan dulu segala persoalan secara berjenjang. Sarana dan prasarana oke, penjelasan ke masyarakat tuntas, setelah itu undanglah investor. Kalau perlu sagarabak tundo, biar pendapatan daerah melimpah. Seperti kata Wamen ESDM, kalau pendapatan melimpah, pembangunan berjalan, masyarakat sejahtera. Visi pemerintah memakmurkan Sumbar akan tercapai. Negeri ini akan dipenuhi gelak tawa, angka kejahatan pasti menurun, anak muda bisa berkreasi, karena tak perlu lagi memikirkan tetek bengek biaya sekolah dan kuliah. Orang-orang tua dengan hati yang lapang turun ke sawah, karena tak perlu lagi berkerut kening ketika tahun ajaran baru tiba.

Pak Wamen, bukankah demikian hakikat dasar pembangunan? (*)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

BERITA TERKINI Index »

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM