PERDA KETAHANAN KELUARGA SUDAH DISAHKAN

DPRD Sumbar: Pemprov Salah Kaprah Soal Perda LGBT


Senin, 03 Desember 2018 - 14:06:45 WIB
DPRD Sumbar: Pemprov Salah Kaprah Soal Perda LGBT Ilustrasi (net)

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Pernyataan Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, saat Sosialisasi Penguatan Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak, Kamis (29/11) di Rocky Hotel, Padang yang menyebutkan bahwa penangkalan perilaku LGBT di Sumbar akan diselesaikan dengan penggodokan Perda tentang Ketahanan Keluarga, menuai kritikan dari kalangan anggota DPRD Sumbar. Sebab, Perda Ketahanan Keluarga telah disahkan pada Selasa 27 November.

Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Hidayat, meminta Biro Hukum Setdaprov Sumbar memberikan informasi yang lengkap kepada Gubernur Sumbar terkait Perda mana saja yang telah dan belum disahkan oleh DPRD, demi menghindari kesalahpahaman di tengah masyarakat. Sebab, segala Perda yang telah disahkan disampaikan kepada masyarakat lewat berbagai media.

“Kami meminta Biro Hukum mengomunikasikan Perda-Perda yang telah disahkan oleh DPRD bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) kepada gubernur. Kalau pernyataan gubernur tentang penanganan LGBT disebut dengan rancangan Perda Ketahanan Keluarga, mengindikasikan gubernur tidak tahu mana perda yang telah ditetapkan. Ini salah kaprah,” kata Hidayat, Jumat (30/11) kepada Haluan

Namun begitu, Hidayat menilai bisa saja salah dalam menyampaikan pernyataan, atau memang belum mendapat informasi terkait Perda yang telah disahkan tersebut dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. “Perda Ketahanan Keluarga itu sudah paripurna tiga hari sebelum pernyataan gubernur muncul di media, seyogyanya informasi ini sudah disampaikan Biro Hukum kepada gubernur," kata Hidayat lagi.

Selain indikasi ketidaktahuan gubernur atas Perda yang telah disahkan, Hidayat menilai informasi lain yang disampaikan gubernur yang berkaitan dengan Perda Ketahanan Keluarga sebagai regulasi untuk menangkal atau mengatasi penyebaran perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender/Transeksual merupakan hal yang tidak tepat.

"Memang benar Perda Ketahanan Keluarga bisa menjadi regulasi mencegah tumbuh kembangnya LGBT, yaitu melalui penguatan nilai agama, nilai-nilai adat dan moral yang ada di tengah keluarga. Akan tetapi, Perda tentang Ketahanan Keluarga bukanlah aturan utama yang direncanakan mengatasi LGBT. Sebab, dalam Perda itu belum diatur secara spesifik bagaimana untuk mengatasi perluasan penyakit seks menyimpang ini. Rencananya yang akan dipakai adalah revisi terhadap Perda Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat," katanya lagi.

Revisi Perda Maksiat

Untuk merevisi Perda Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat itu, kata Hidayat lagi, Komisi V telah berkali-kali meminta rancangan revisi Perda itu segera diserahkan oleh Pemprov kepada DPRD. Hanya saja, sampai program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) tahun 2019 ditetapkan pada pertengahan November, permintaan itu tak kunjung berbuah hasil.

"Karena tak kunjung diserahkan, kami dari Fraksi Gerindra mengusulkan agar revisi Perda maksiat menjadi Perda inisiatif yang diusulkan oleh DPRD. Ini telah disampaikan pada pimpinan dan sedang diproses," kata Hidayat yang juga Ketua Fraksi Gerindra.

Sekaitan dengan revisi Perda Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat, imbuhnya, terdapat tiga ruang lingkup yang akan dimasukan dan diatur di dalamnya. Pertama, berkaitan dengan pencegahan, yang akan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, tenaga pendidik, lembaga kesehatan, dan komponen terkait lainnya dalam masyarakat. Kedua, yang akan diatur adalah soal rehabilitasi, di mana negara melalui pemerintah daerah harus melakukan rehabilitasi terhadap pelaku LGBT karena tidak sedikit dari penganut LGBT yang sebenarnya ingin kembali ke jalan yang benar.

"Dalam konteks rehabilitasi, kami harus menghargai HAM dari penganut LGBT, tetapi untuk tindakan LGBT-nya, itu tidak boleh ditolelir," ujar Hidayat.

Selanjutnya untuk poin ketiga yang akan diatur dalam revisi Perda maksiat, adalah hal-hal yang berkaitan dengan penindakan, yang kemudian akan menjadi dasar hukum bagi Satpol PP untuk melakukan razia yang bersifat preventif.

"Semuanya itu harus difalitasi oleh pemerintah daerah dalam bentuk program kegiatan dan anggaran. Kalau payung hukumnya tidak ada, bagaimana akan berjalan. Di sini letak strategisnya revisi Perda maksiat dilakukan. Sementara pada Perda Ketahanan Keluarga, hal spesifik seperti itu belum diatur," katanya lagi.

Hidayat juga menyampaikan, usulan revisi Perda maksiat harus disegerakan karena dari laporan Litbang Provinsi Sumbar kepada Komisi V, jumlah pelaku LGBT di Sumbar mencapai 14 ribu orang.

Sebelumnya, untuk menangkal perluasan perilaku LGBT, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan, Pemprov Sumbar berencana menerbitkan peraturan daerah (perda) tentang Ketahanan Keluarga. Rencana itu disebut lebih masuk akal dibanding merevisi Perda Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat, sebagaimana diusulkan banyak pihak.

Disebut Irwan, Perda ketahanan keluarga akan mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan bagaimana orang tua membina anggota keluarganya.

"Kami berharap ini bisa menjadi panduan bagi masyarakat dalam menangkal pengaruh perilaku LGBT di keluarga masing-masing. Rancangan perdanya tengah digodok. InsyaAllah tahun depan sudah rampung," kata Irwan Prayitno, Kamis (29/11) di Rocky Hotel, Padang. (h/len)





Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 19 Juli 2019 - 19:52:30 WIB

    DPRD Bahas Ranperda RUED, Saidal: Untuk Ketercukupan Listrik Sumbar Hingga Daerah 3T

    DPRD Bahas Ranperda RUED, Saidal: Untuk Ketercukupan Listrik Sumbar Hingga Daerah 3T PADANG,HARIANHAUAN.COM- DPRD Sumbar bersama pemerintah provinsi (Pemprov) tengah melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah (Ranperda) Rencana Umum Energi Daerah (RUED)..
  • Kamis, 18 Juli 2019 - 16:27:18 WIB

    DPRD dan Pemko Sawahlunto Teken KUPA PPA-P 2019

    DPRD dan Pemko Sawahlunto Teken KUPA PPA-P 2019 SAWAHLUNTO, HARIANHALUAN.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sawahlunto teken nota kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD tahun 2019 b.
  • Selasa, 16 Juli 2019 - 11:26:49 WIB

    DPRD Mentawai Setujui 3 Ranperda Menjadi Perda

    MENTAWAI, HARIANHALUAN.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Mentawai setujui 3 Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) Menjadi Peraturan Daerah (Perda), hal itu ditetapkan dalam rapat sidang paripurna.
  • Senin, 15 Juli 2019 - 21:47:45 WIB

    Harga Sawit Anjlok, DPRD Pessel Gelar Hearing Bersama Dinas Terkait dan Masyarakat

    Harga Sawit Anjlok, DPRD Pessel Gelar Hearing Bersama Dinas Terkait dan Masyarakat PAINAN, HARIANHALUAN.COM - Terkait anjloknya harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani Sawit Kabupaten Pesisir Selatan yang mencapai harga Rp600 dari pekan sebelumnya Rp800, mendapat respon positif dari anggota Dewan Pe.
  • Senin, 15 Juli 2019 - 15:32:31 WIB

    DPRD dan Bupati Sepakati KUA PPAS 2020

    DPRD dan Bupati Sepakati KUA PPAS 2020 DHARMASRAYA, HARIANHALUAN.COM - Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya adakan rapat pleno penetapan kebijakan umum anggaran (KUA) dan penetapan pagu anggaran sementara (PPAS) 2020. Rapat pleno di pusatkan di kantor DPRD Dharmasra.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM