PERDA KETAHANAN KELUARGA SUDAH DISAHKAN

DPRD Sumbar: Pemprov Salah Kaprah Soal Perda LGBT


Senin, 03 Desember 2018 - 14:06:45 WIB
Reporter : Tim Redaksi
DPRD Sumbar: Pemprov Salah Kaprah Soal Perda LGBT Ilustrasi (net)

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Pernyataan Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, saat Sosialisasi Penguatan Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak, Kamis (29/11) di Rocky Hotel, Padang yang menyebutkan bahwa penangkalan perilaku LGBT di Sumbar akan diselesaikan dengan penggodokan Perda tentang Ketahanan Keluarga, menuai kritikan dari kalangan anggota DPRD Sumbar. Sebab, Perda Ketahanan Keluarga telah disahkan pada Selasa 27 November.

Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Hidayat, meminta Biro Hukum Setdaprov Sumbar memberikan informasi yang lengkap kepada Gubernur Sumbar terkait Perda mana saja yang telah dan belum disahkan oleh DPRD, demi menghindari kesalahpahaman di tengah masyarakat. Sebab, segala Perda yang telah disahkan disampaikan kepada masyarakat lewat berbagai media.

“Kami meminta Biro Hukum mengomunikasikan Perda-Perda yang telah disahkan oleh DPRD bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) kepada gubernur. Kalau pernyataan gubernur tentang penanganan LGBT disebut dengan rancangan Perda Ketahanan Keluarga, mengindikasikan gubernur tidak tahu mana perda yang telah ditetapkan. Ini salah kaprah,” kata Hidayat, Jumat (30/11) kepada Haluan

Namun begitu, Hidayat menilai bisa saja salah dalam menyampaikan pernyataan, atau memang belum mendapat informasi terkait Perda yang telah disahkan tersebut dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. “Perda Ketahanan Keluarga itu sudah paripurna tiga hari sebelum pernyataan gubernur muncul di media, seyogyanya informasi ini sudah disampaikan Biro Hukum kepada gubernur," kata Hidayat lagi.

Selain indikasi ketidaktahuan gubernur atas Perda yang telah disahkan, Hidayat menilai informasi lain yang disampaikan gubernur yang berkaitan dengan Perda Ketahanan Keluarga sebagai regulasi untuk menangkal atau mengatasi penyebaran perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender/Transeksual merupakan hal yang tidak tepat.

"Memang benar Perda Ketahanan Keluarga bisa menjadi regulasi mencegah tumbuh kembangnya LGBT, yaitu melalui penguatan nilai agama, nilai-nilai adat dan moral yang ada di tengah keluarga. Akan tetapi, Perda tentang Ketahanan Keluarga bukanlah aturan utama yang direncanakan mengatasi LGBT. Sebab, dalam Perda itu belum diatur secara spesifik bagaimana untuk mengatasi perluasan penyakit seks menyimpang ini. Rencananya yang akan dipakai adalah revisi terhadap Perda Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat," katanya lagi.

Revisi Perda Maksiat

Untuk merevisi Perda Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat itu, kata Hidayat lagi, Komisi V telah berkali-kali meminta rancangan revisi Perda itu segera diserahkan oleh Pemprov kepada DPRD. Hanya saja, sampai program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) tahun 2019 ditetapkan pada pertengahan November, permintaan itu tak kunjung berbuah hasil.

"Karena tak kunjung diserahkan, kami dari Fraksi Gerindra mengusulkan agar revisi Perda maksiat menjadi Perda inisiatif yang diusulkan oleh DPRD. Ini telah disampaikan pada pimpinan dan sedang diproses," kata Hidayat yang juga Ketua Fraksi Gerindra.

Sekaitan dengan revisi Perda Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat, imbuhnya, terdapat tiga ruang lingkup yang akan dimasukan dan diatur di dalamnya. Pertama, berkaitan dengan pencegahan, yang akan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, tenaga pendidik, lembaga kesehatan, dan komponen terkait lainnya dalam masyarakat. Kedua, yang akan diatur adalah soal rehabilitasi, di mana negara melalui pemerintah daerah harus melakukan rehabilitasi terhadap pelaku LGBT karena tidak sedikit dari penganut LGBT yang sebenarnya ingin kembali ke jalan yang benar.

"Dalam konteks rehabilitasi, kami harus menghargai HAM dari penganut LGBT, tetapi untuk tindakan LGBT-nya, itu tidak boleh ditolelir," ujar Hidayat.

Selanjutnya untuk poin ketiga yang akan diatur dalam revisi Perda maksiat, adalah hal-hal yang berkaitan dengan penindakan, yang kemudian akan menjadi dasar hukum bagi Satpol PP untuk melakukan razia yang bersifat preventif.

"Semuanya itu harus difalitasi oleh pemerintah daerah dalam bentuk program kegiatan dan anggaran. Kalau payung hukumnya tidak ada, bagaimana akan berjalan. Di sini letak strategisnya revisi Perda maksiat dilakukan. Sementara pada Perda Ketahanan Keluarga, hal spesifik seperti itu belum diatur," katanya lagi.

Hidayat juga menyampaikan, usulan revisi Perda maksiat harus disegerakan karena dari laporan Litbang Provinsi Sumbar kepada Komisi V, jumlah pelaku LGBT di Sumbar mencapai 14 ribu orang.

Sebelumnya, untuk menangkal perluasan perilaku LGBT, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan, Pemprov Sumbar berencana menerbitkan peraturan daerah (perda) tentang Ketahanan Keluarga. Rencana itu disebut lebih masuk akal dibanding merevisi Perda Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat, sebagaimana diusulkan banyak pihak.

Disebut Irwan, Perda ketahanan keluarga akan mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan bagaimana orang tua membina anggota keluarganya.

"Kami berharap ini bisa menjadi panduan bagi masyarakat dalam menangkal pengaruh perilaku LGBT di keluarga masing-masing. Rancangan perdanya tengah digodok. InsyaAllah tahun depan sudah rampung," kata Irwan Prayitno, Kamis (29/11) di Rocky Hotel, Padang. (h/len)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 06 Desember 2018 - 10:09:07 WIB

    DPRD Sumbar Rumuskan Perda Ketenagakerjaan

    DPRD Sumbar Rumuskan Perda Ketenagakerjaan PADANG, HARIANHALUAN.COM – Komisi II DPRD Sumbar akan melahirkan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang ketenagakerjaan. Regulasi ini bertujuan mendorong terciptanya tenaga kerja yang mandiri dan mampu berwirausaha, .
  • Rabu, 31 Oktober 2018 - 11:20:16 WIB

    DPRD Sumbar Usulkan Kenaikan Dana Pokir

    DPRD Sumbar Usulkan Kenaikan Dana Pokir PADANG, HARIANHALUAN.COM—DPRD Sumbar mengusulkan kenaikan dana pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Sumbar pada APBD 2019 yang tengah dibahas..
  • Rabu, 17 Oktober 2018 - 12:14:46 WIB

    DPRD desak TAPD Tanyakan Evaluasi APBD-P 2018

    DPRD desak TAPD Tanyakan Evaluasi APBD-P 2018 PADANG, HARIANHALUAN.COM- DPRD Sumbar meminta Sekretaris Daerah (Sekda) mengintruksikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumbar untuk proaktif mempertanyakan hasil evaluasi APBD Perubahan (APBD-P) tahun 2018 ke .
  • Kamis, 11 Oktober 2018 - 13:36:51 WIB

    DPRD Sumbar Minta Harga Premium Tak Dinaikkan

    DPRD Sumbar Minta Harga Premium Tak Dinaikkan PADANG, HARIANHALUAN.COM- Kendati Presiden Jokowi sudah menunda keputusan Menteri ESDM yang menaikkan harga BBM jenis premium menjadi Rp7.000, Wakil Ketua Ketua DPRD Sumbar Guspardi Gaus masih berharap pusat tidak merealisasi.
  • Senin, 03 September 2018 - 19:25:07 WIB

    DPRD Sumbar:  Petani Belum Sejahtera

    DPRD Sumbar:  Petani Belum Sejahtera PADANG, HARIANHALUAN.COM-Nasib para nelayan dan petani, termasuk di Kota Padang masih banyak yang belum terangkat dan cenderung belum sejahtera. Sebagian besar dari mereka masih hidup berbalut kemiskinan. Hal ini ditampung da.

BERITA TERKINI Index »

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM