Kasus Perusakan Mandeh P21


Rabu, 05 Desember 2018 - 10:15:52 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Kasus Perusakan Mandeh P21 Dokumentasi

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menyatakan berkas perkara dugaan perusakan lahan di kawasan Mandeh, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) telah lengkap (P21). Sebelumnya, penyidik Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menetapkan Wakil Bupati Pessel, Rusma Yul Anwar sebagai tersangka.

"Ya, berkas perkaranya telah dinyatakan lengkap oleh tim jaksa dari Kejaksaan Agung, dan dalam waktu dekat prosesnya akan dilanjutkan," kata Kasubdit Gakkum KLHK, Shaifuddin Akbar kepada Haluan, Selasa (4/12) lewat sambungan telfon.

Shahifuddin mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan komunikasi dengan tim JPU untuk pelaksanaan proses selanjutnya atas kasus yang menjerat orang nomor dua di Kabupaten Pesisir Selatan itu. "Selanjutnya kami sedang koordinasi dengan jaksa. Dalam waktu dekat akan dilimpahkan tahap dua," katanya lagi.

Selain pada lahan milik Wabup Pessel, katanya lagi, penyidik KLHK juga telah melakukan pemasangan palang di sembilan lokasi lainnya. “Ada sembilan lokasi lagi yang sedang kami dalami. Akan tetapi tidak semuanya berada di dalam hutan lindung sebagaimana milik wakil bupati. Namun, di lokasi itu pemanfaatannya sama dengan hutan lidung,” katanya lagi.

Ia juga mengatakan, jika hasil pendalaman di sembilan lokasi tersebut ada yang terbukti menyalahi aturan sebagaimana lahan milik wakil bupati, maka seluruh pihak yang berkaitan dengan lahan tersebut juga akan ditetapkan sebagai tersangka. Namun, segala kemungkinan itu tetap melalui proses serta prosedur yang berlaku.

Shahifuddin mengaku belum dapat memastikan target penuntasan pengusutan atas kasus perusakan lahan di kawasan Mandeh. Sebab, perusakan serupa juga banyak terjadi di lokasi lain di luar Sumbar.

Sebelumnya, kasus perusakan lahan di kawasan Mandeh telah menjerat Wabub Pessel, Rusma Yul Anwar atas dugaan melanggar Pasal 98 dan Pasal 109 Udang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, karena telah melakukan usaha atau kegiatan yang tidak memiliki izin lingkungan di kawasan Mandeh.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Rusma Yul Anwar telah mengajukan permohonan Pra Peradilan ke Pengadilan Negeri (PN) Painan. Namun, semua permohonannya dinyatakan ditolak oleh hakim. Tak sampai di situ, tim kuasa hukum Wabup Pessel itu juga telah melakukan upaya yang sama di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, akan tetapi hakim juga menolak permohonan Pra Peradilan yang diajukan sehingga kasus tersebut tetap berlanjut di ranah hukum.

PH Belum Dapat Kabar

Sementara itu, Matri selaku Penasehat Hukum (PH) Rusma Yul Anwar mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima pemberitahuan secara resmi dari penyidik KLHK tentang perkembangan proses hukum kliennya. "Kami belum menerima pemberitahuan, tetapi secara hukum kami selaku Penasehat Hukum tetap memperjuangkan hak hukum klien kami," kata Matri.

Lebih lanjut ia mengatakan, pihaknya telah menyiapkan segala sesuatu untuk menghadapi sidang, termasuk seluruh bukti-bukti yang akan diajukan di hadapan hakim. "Untuk sidang, saya telah menyiapkan alat bukti, baik itu saksi atau pun ahli yang meringankan. Semuanya sudah tersedia," ujarnya. (h/mg-hen)

 



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 18 Desember 2018 - 13:59:50 WIB

    Kasus Mandeh, Kejari Tunggu Pelimpahan Berkas dari Kejagung

    Kasus Mandeh, Kejari Tunggu Pelimpahan Berkas dari Kejagung PAINAN, HARIANHALUAN.COM - Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum), Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan, Cristian Erry menyebutkan, pihaknya masih menunggu pelimpahan berkas P21 dari Kejaksaan Agung (Kejagung) di Jakarta..
  • Jumat, 07 Desember 2018 - 10:40:44 WIB

    Kasus RSJ Gaduik Masuk Pengadilan

    Kasus RSJ Gaduik Masuk Pengadilan PADANG, HARIANHALUAN.COM –Jaksa Penuntut Umum (JPU)  Kejaksaan Negeri Padang melimpahkan berkas kasus dugaan korupsi pembangunan turap Rumah Sakit Jiwa (RSJ) HB Saanin Padang ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) P.
  • Sabtu, 24 November 2018 - 09:19:02 WIB

    Kasus Anggaran BNPB di Solsel, Tersangka Kembalikan Uang Korupsi

    Kasus Anggaran BNPB di Solsel, Tersangka Kembalikan Uang Korupsi SOLOK SELATAN, HARIANHALUAN.COM – Tersangka kasus korupsi anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Solok Selatan (Solsel), berinisial BA mengembalikan uang ke negara. Fee proyek yang diterimanya sebesar Rp75.
  • Sabtu, 24 November 2018 - 09:17:20 WIB

    Kasus RSJ HB Saanin Segera ke Pengadilan

    Kasus RSJ HB Saanin Segera ke Pengadilan PADANG, HARIANHALUAN.COM – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Padang segera merampungkan berkas dakwaan kasus dugaan korupsi pembangunan turap Rumah Sakit Jiwa (RSJ) HB Saanin Padang dalam minggu ini. Setelah selesa.
  • Senin, 19 November 2018 - 10:10:19 WIB

    Ada 27 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Pasaman Barat

    Ada 27 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Pasaman Barat PASBAR, HARIANHALUAN.COM - Berdasarkan evaluasi pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Pasbar, sepanjang tahun 2018 per November 2018, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah menca.

BERITA TERKINI Index »

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM