Pendataan DPT Tunagrahita Dimulai


Rabu, 05 Desember 2018 - 10:17:20 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Pendataan DPT Tunagrahita Dimulai Ilustrasi (haluan)

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar mulai melakukan pendataan calon pemilih tunagrahita (berkeadaan keterbelakangan mental) untuk masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2019 mendatang. Pendataan merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang diamini Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015 soal hak pilih disabilitas mental.

Ketua KPU Sumbar, Amnasmen mengatakan, KPU RI telah memberikan instruksi kepada KPU Sumbar untuk melakukan pendataan jumlah pemilih tunagrahita. Namun begitu, terkait teknis dan mekanisme selanjutnya tengah menunggu arahan dari KPU RI. "Secara teknis disabilitas mental ini, kami baru diminta untuk mendata. Selanjutnya kami tunggu dari KPU RI," kata Amnasmen, Selasa (4/12) kepada Haluan.

Meski masih menjadi perbincangan dan menuai pro-kontra di ruang publik, Amnasmen memastikan bahwa pemilih tunagrahita yang dapat mengikuti pemilu hanyalah mereka yang memiliki surat keterangan dari dokter, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dalam kondisi dapat menentukan pilihan dan memenuhi persyaratan sebagai pemilih.

Sementara itu, Anggota KPU Sumbar Divisi Data, Nova Indra mengatakan, meski pun sebagian kalangan menilai penyertaan tunagrahita dalam pemilu dinilai tidak logis, KPU tetap akan menjalankan kebijakan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Nova, masuknya penyandang disabilitas bukanlah sesuatu yang baru dan tidak perlu dipersoalkan.

“Ini hal yang biasa saja dan masyarakat tidak perlu terkejut. Persoalan logis ini kan tergantung dipandang dari mana. Kalau KPU, itu sesuai rekomendasi Bawaslu, bahwa hak warga negara mesti diselamatkan, tetapi diberi syarat. Selagi memenuhi syarat sebagai pemilih, wajib kami mendaftarkan mereka ke DPT,” kata Nova.

Nova juga menerangkan, tugas KPU dalam hal ini adalah melakukan pendataan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) penyandang disabilitas mental, yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih sesuai undang-undang nomor 7, bahwa yang didata tidak sedang terganggu mental dan ingatannya. Untuk membuktikannya, dibutuhkan surat keterangan dari dokter yang menerangkan bahwa yang bersangkutan memenuhi syarat untuk memilih.

“Disabiltas mental ini harus kami data sesuai rekomendasi Bawaslu. Peyandang disabiltas mental yang diberikan hak pilih harus memenuhi syarat sebagai pemilih di antaranya WNI, punya KTP elektronik, umur 17 tahun, dan persyaratan lainnya. Jadi, tidak semua pemilih yang mengidap gangguan kejiwaan bisa memilih, karena ada klasifikasi juga atau kategorinya. Mereka yang boleh memilih tidak sedang terganggu ingatan dan jiwanya. Kalau tidak ada rekomendasi dokter, tidak berani kami berikan hak pilih. Kalau nanti mengamuk di TPS, bagaimana,” ujarnya.

Di sisi lain, KPU sendiri hingga kini terus merampungkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akan dipakai pada Pemilu 2019 mendatang. Selain jumlah pemilih yang masih bermasalah, petugas juga melakukan pendataan terhadap penyandang disabilitas mental di 19 kabupaten/kota hingga batas akhir tanggal 14 Desember 2018.

“Kami berkoordinasi dengan KPU daerah. Pendataan terus jalan, termasuk untuk disabilitas mental, KPU daerah sudah kami minta mendata di semua rumah sakit,” sebut Nova lagi.

Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar, Vifner menyebutkan bahwa rekomendasi Bawaslu memasukkan pemilih disabilitas mental tidak lain hanya untuk menyelamatkan hak pilih masyarakat. Ia menilai, Bawaslu dan KPU sama-sama memiliki semangat agar bagaimana seluruh warga terakomidir haknya dalam pemilu.

Vifner ikut menyebutkan bahwa pemilih tunagrahita juga memiliki kategori tertentu dan harus memenuhi syarat yang berlaku. Salah satu syaratnya adalah surat keterangan dari dokter. "Bukan pemilih yang berkeliaran di jalan, tapi pemilih yang sadar akan pilihannya," ujarnya.

Oleh karena itu, petugas pendata melakukan pendataan sejak dari rumah warga hingga Rumah Sakit Jiwa (RSJ). Pihaknya juga melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap KPU untuk mengukur kinerja KPU dalam melakukan pendataan.

Kebijakan Aneh

Di sisi lain, ketidakjelasan ukuran tentang penderita gangguan mental kejiwaan seperti apa yang boleh mengikuti pemilu, dikritik oleh kalangan akademik. Psikolog Klinis, Septi Mayang Sarry menilai, hak orang dengan gangguan kejiwaan dalam memilih yang akan diberlakukan pada pemilu 2019 merupakan kebijakan yang dirasa cukup aneh.

"Bagaimana ya. Bingung juga dengan kebijakan baru sekarang, aneh kebijakannya. Orang dengan gangguan mental kejiwaan kan dinilai tidak dihukum. Dia dapat privilege khusus pada kasus hukum. Nah kalau dia boleh memilih di pemilu, akan sulit memilih secara logis karena siapa pun yang memilih seharusnya telah menganalisis berbagai pilihan sebelum hari pencoblosan," kata pengajar di Prodi Psikologi Universitas Andalas itu.

Septi menyebutkan, orang dengan gangguan mental kejiwaan terbagi dalam beberapa jenis gangguang sehingga tidak bisa distereotipkan bagaimana pengawasan yang akan dilakukan terhadap penderita yang dinyatakan boleh memilih pada pemilu.

"Gangguan mental dan jiwa kan beragam dan beda-beda penanganannya. Penderita yang sulit sekali itu yang here and now pikirannya (pikiran tertumpu di tempat itu dan pada waktu itu). Tidak habis pikir juga apa landasan pengambilan kebijakan seperti itu," katanya lagi. (h/rin/mg-yes)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

BERITA TERKINI Index »

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM