Pergub Dana Rajawali Tunggu Fasilitasi Otda


Kamis, 06 Desember 2018 - 10:06:05 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Pergub Dana Rajawali Tunggu Fasilitasi Otda Dokumentasi Haluan

PADANG, HARIANHALUAN.COM — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar masih menunggu hasil fasilitasi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri terhadap Pergub Pemanfaatan Dana Beasiswa yang Bersumber Dari PT Rajawali dan Pihak Ketiga Lainnya. Pergub tersebut rencananya akan menjadi landasan dalam pemanfaatan dana hibah puluhan miliar sebagai beasiswa bagi mahasiswa S1 dan siswa SMA di Sumbar.

"Draft pergub itu sudah kami masukkan ke Ditjen Otda sejak 24 Oktober 2018. Kabar terakhir yang kami terima, Kemendagri masih menunggu hasil koordinasi antara Direktorat Produk Hukum Daerah (DPHD) dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah," kata Kepala Biro Hukum Pemprov Sumbar, Enfita Djinis kepada Haluan, Rabu (5/12).

Lebih jauh, Enfita menjelaskan, proses penerapan pergub tentang dana rajawali terlebih dahulu harus menunggu penerapan perda yang bersangkutan dengan penyaluran dana hibah. Saat ini, perda tersebut sedang dalam proses penetapan nomor registrasi (noreg) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Setelah ditetapkan, perda inilah yang akan menjadi rujukan bagi pergub tentang penyaluran dana rajawali itu, walau pun di saat bersamaan pergub itu juga sedang dalam proses fasilitasi di Ditjen Otda. Jadi, ketika perda itu telah memperoleh noreg dan telah ditandatangani Gubernur Sumbar, itu yang nanti yang akan menjadi dasar bagi pergub, termasuk besaran beasiswa yang akan disalurkan, ada di Pergub," katanya lagi.

Dalam Pergub Pemanfaatan Dana Beasiswa yang Bersumber Dari PT Rajawali dan Pihak Ketiga Lainnya itu disebutkan, pemberian beasiswa dana rajawali ditujukan bagi pelajar SMA/SMK dan mahasiswa S1 yang masuk dalam kategori kurang mampu dan katergori berprestasi, atau keduanya sekaligus. "Untuk kategori berprestasi, penerima beasiswa bisa jadi mampu atau tidak mampu, tidak jadi masalah. Namun, sebagai catatan, berprestasi yang dimaksud di sini adalah berprestasi di tingkat nasional," ucap Enfita lagi.

Setelah seluruh proses menyangkut perda dan pergub selesai, tindak lanjut penyaluran akan difinalisasi melalui surat keputusan gubernur. "Jadi prosesnya itu, dari penetapan perda dulu, baru kemudian penetapan pergub, baru terakhir penetapan surat keputusan gubernur," ujarnya.

Jalan Panjang Cari Regulasi

Sebelumnya, DPRD Sumbar resmi mencabut Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau, yang sebelumnya dipakai mengelola dana hibah PT Rajawali, melalui rapat paripurna DPRD pada Selasa (27/11) lalu.

Dengan dicabutnya Perda Nomor 4 Tahun 2009 itu, dana hibah PT Rajawali yang saat ini sudah berjumlah Rp84 miliar sudah bisa dimanfaatkan untuk keperluan beasiswa. Sebagai tahap awal, tahun di 2019 mendatang DPRD dan pemerintah provinsi (Pemprov) sepakat akan menyalurkan beasiswa sebanyak Rp6 miliar.

Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Hidayat saat membacakan laporan hasil pembahasan Ranperda tentang pencabutan atas Perda Nomor 4 Tahun 2009 mengatakan, pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2009 perlu ditindaklanjuti dengan pembentukan payung hukum sebagai pijakan pengelolaan dana hibah PT Rajawali ke depan. Sehubungan dengan itu, kata dia, DPRD dan Pemerintah Daerah sepakat memayunginya dengan peraturan gubernur (Pergub).

"Dengan adanya Pergub pengelolaan dana akan memiliki landasan hukum yang jelas dan tidak bermasalah dikemudian hari," kata Hidayat.

Dipaparkannya, dana hibah ini mulanya diterima Pemprov Sumbar dari PT Rajawali Corp senilai Rp5 juta dolar Amerika Serikat, atau sekitar Rp45 miliar, namun seiring berjalan waktu, saat ini dana tersebut sudah mencapai Rp84 miliar.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkadius Dt Intan Bano yang memimpin jalannya rapat paripurna mengatakan, dengan dicabutnya Perda Nomor 4 tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau, fraksi-fraksi di DPRD berharap Pergub sebagai aturan yang menindaklanjuti pengelolaan dana segera ditetapkan dan dilaksanakan oleh Pemprov. Sehingga masyarakat betul-betul merasakan manfaat dari sumbangan yang diberikan oleh PT Rajawali untuk pengembangan pendidikan di Sumbar.

Dana hibah PT Rajawali telah mengendap di kas daerah sejak Tahun 2009. Awalnya berjumlah Rp45 miliar, sekarang sudah berbunga menjadi Rp84 miliar lebih. Namun sudah lebih dari 9 tahun, belum sepeser pun dana tersebut disalurkan ke masyarakat. Sebelumnya, sempat dibentuk Yayasan Minangkabau sebagai pengelola dan penyalurnya. Namun, batal karena peraturan perundangan-undangan melarang dana hibah pemerintah dikelola oleh yayasan.

Pemerintah kemudian merencanakan pendirian BLUD sebagai pengganti yayasan untuk menyalurkan dana. Akan tetapi belum sampai BLUD berdiri, rencana itu kembali gagalkarena Kemendagri melarang dana dikelola dengan BLUD karena pembentukan BLUD membutuhkan biaya operasional yang besar.

Selanjutnya, revisi Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 12 tahun 2014 tentang Hibah dan Bansos disepakati sebagai mekanisme penyaluran dana, tapi karena pertimbangan, saat revisi Pergub tentang hibah bansos yang dilakukan yang bisa dibantu mendapat beasiswa hanya SMA/SMK, hal ini juga urung dilaksanakan. (h/mg-dan)

 



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

BERITA TERKINI Index »

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM