DPRD Sumbar Rumuskan Perda Ketenagakerjaan


Kamis, 06 Desember 2018 - 10:09:07 WIB
Reporter : Tim Redaksi
DPRD Sumbar Rumuskan Perda Ketenagakerjaan Ilustrasi (haluan)

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Komisi II DPRD Sumbar akan melahirkan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang ketenagakerjaan. Regulasi ini bertujuan mendorong terciptanya tenaga kerja yang mandiri dan mampu berwirausaha, sehingga keinginan pemerintah menekan angka pengganggur dapat mudah tercapai.

Ketua Komisi II DPRD Sumbar, Muzli M Nur mengatakan, Ranperda Ketenagakerjaan merupakan Ranperda inisiatif dari Komisi II DPRD Sumbar. "Tujuannya agar penyerapan tenaga kerja lebih optimal, ke depan fungsi BLK akan didorong menguat dan akan dilakukan revitalisasi," ujar Muzli, Rabu (5/12).

Pusat pelatihan kerja, jelasnya, secara konret harus mampu meningkatkan keterampilan dan kompetensi dari para pencari kerja. Hal itu harus dilakukan untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja. Tidak hanya itu, output yang dihasilkan hendaknya juga mampu untuk membuka lapangan kerja sendiri. “Selain berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, BLK dituntut mampu menjembatani kesenjangan kompetensi antara dunia pendidikan dengan dunia kerja,” ucapnya.

Ia menambahkan, pelatihan di BLK milik pemerintah daerah harus menyesuaikan dengan jenis pekerjaan yang dibutuhkan di lapangan, utamanya kebutuhan daerah. Misalnya berhubungan dengan keterampilan kejuruan otomotif, pengelasan, bangunan kayu dan batu, elektonik, komputer, teknologi informasi, menjahit, kerajinan tangan, pertanian, dan perkebunan.
Anggota Komisi II DPRD Sumbar Mockhlasin mangatakan, draft Ranperda tentang Ketenagakerjaan telah disampaika pada gubernur, sehingga pembahasannya sudah dapat dimulai pada tahun 2019. "Nantinya, kami akan mendorong perbaikan sejumlah BLK yang ada di Sumbar, tidak hanya itu kemampuan tenaga instruktur juga akan didorong meningkat, sehingga para peserta pelatihan BLK sanggup bersaing," katanya.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumbar mencatat, jumlah penduduk yang menganggur di Sumatera Barat (Sumbar) bertambah sebanyak 2.980 orang sejak satu tahun belakangan. Sementara itu, penduduk yang telah bekerja juga mengalami peningkatan sebanyak 65,45 ribu orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan sebesar 0,03 poin. Sementara itu untuk Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 0,97 poin dari TPAK tahun 2017.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan pedesaan. Untuk perkotaan Agustus tahun 2018 jumlah TPT sebesar 6,71 persen. Sedangkan untuk daerah pedesaan sebesar 5,54 persen. (h/len)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 03 Desember 2018 - 14:06:45 WIB
    PERDA KETAHANAN KELUARGA SUDAH DISAHKAN

    DPRD Sumbar: Pemprov Salah Kaprah Soal Perda LGBT

    DPRD Sumbar: Pemprov Salah Kaprah Soal Perda LGBT PADANG, HARIANHALUAN.COM – Pernyataan Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, saat Sosialisasi Penguatan Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak, Kamis (29/11) di Rocky Hotel, Padang yang menyebutkan bahwa penangkalan peri.
  • Rabu, 31 Oktober 2018 - 11:20:16 WIB

    DPRD Sumbar Usulkan Kenaikan Dana Pokir

    DPRD Sumbar Usulkan Kenaikan Dana Pokir PADANG, HARIANHALUAN.COM—DPRD Sumbar mengusulkan kenaikan dana pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Sumbar pada APBD 2019 yang tengah dibahas..
  • Rabu, 17 Oktober 2018 - 12:14:46 WIB

    DPRD desak TAPD Tanyakan Evaluasi APBD-P 2018

    DPRD desak TAPD Tanyakan Evaluasi APBD-P 2018 PADANG, HARIANHALUAN.COM- DPRD Sumbar meminta Sekretaris Daerah (Sekda) mengintruksikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumbar untuk proaktif mempertanyakan hasil evaluasi APBD Perubahan (APBD-P) tahun 2018 ke .
  • Kamis, 11 Oktober 2018 - 13:36:51 WIB

    DPRD Sumbar Minta Harga Premium Tak Dinaikkan

    DPRD Sumbar Minta Harga Premium Tak Dinaikkan PADANG, HARIANHALUAN.COM- Kendati Presiden Jokowi sudah menunda keputusan Menteri ESDM yang menaikkan harga BBM jenis premium menjadi Rp7.000, Wakil Ketua Ketua DPRD Sumbar Guspardi Gaus masih berharap pusat tidak merealisasi.
  • Senin, 03 September 2018 - 19:25:07 WIB

    DPRD Sumbar:  Petani Belum Sejahtera

    DPRD Sumbar:  Petani Belum Sejahtera PADANG, HARIANHALUAN.COM-Nasib para nelayan dan petani, termasuk di Kota Padang masih banyak yang belum terangkat dan cenderung belum sejahtera. Sebagian besar dari mereka masih hidup berbalut kemiskinan. Hal ini ditampung da.

BERITA TERKINI Index »

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM