DPRD Sumbar Rumuskan Perda Ketenagakerjaan


Kamis, 06 Desember 2018 - 10:09:07 WIB
Reporter : Tim Redaksi
DPRD Sumbar Rumuskan Perda Ketenagakerjaan Ilustrasi (haluan)

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Komisi II DPRD Sumbar akan melahirkan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang ketenagakerjaan. Regulasi ini bertujuan mendorong terciptanya tenaga kerja yang mandiri dan mampu berwirausaha, sehingga keinginan pemerintah menekan angka pengganggur dapat mudah tercapai.

Ketua Komisi II DPRD Sumbar, Muzli M Nur mengatakan, Ranperda Ketenagakerjaan merupakan Ranperda inisiatif dari Komisi II DPRD Sumbar. "Tujuannya agar penyerapan tenaga kerja lebih optimal, ke depan fungsi BLK akan didorong menguat dan akan dilakukan revitalisasi," ujar Muzli, Rabu (5/12).

Pusat pelatihan kerja, jelasnya, secara konret harus mampu meningkatkan keterampilan dan kompetensi dari para pencari kerja. Hal itu harus dilakukan untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja. Tidak hanya itu, output yang dihasilkan hendaknya juga mampu untuk membuka lapangan kerja sendiri. “Selain berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, BLK dituntut mampu menjembatani kesenjangan kompetensi antara dunia pendidikan dengan dunia kerja,” ucapnya.

Ia menambahkan, pelatihan di BLK milik pemerintah daerah harus menyesuaikan dengan jenis pekerjaan yang dibutuhkan di lapangan, utamanya kebutuhan daerah. Misalnya berhubungan dengan keterampilan kejuruan otomotif, pengelasan, bangunan kayu dan batu, elektonik, komputer, teknologi informasi, menjahit, kerajinan tangan, pertanian, dan perkebunan.
Anggota Komisi II DPRD Sumbar Mockhlasin mangatakan, draft Ranperda tentang Ketenagakerjaan telah disampaika pada gubernur, sehingga pembahasannya sudah dapat dimulai pada tahun 2019. "Nantinya, kami akan mendorong perbaikan sejumlah BLK yang ada di Sumbar, tidak hanya itu kemampuan tenaga instruktur juga akan didorong meningkat, sehingga para peserta pelatihan BLK sanggup bersaing," katanya.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumbar mencatat, jumlah penduduk yang menganggur di Sumatera Barat (Sumbar) bertambah sebanyak 2.980 orang sejak satu tahun belakangan. Sementara itu, penduduk yang telah bekerja juga mengalami peningkatan sebanyak 65,45 ribu orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan sebesar 0,03 poin. Sementara itu untuk Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 0,97 poin dari TPAK tahun 2017.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan pedesaan. Untuk perkotaan Agustus tahun 2018 jumlah TPT sebesar 6,71 persen. Sedangkan untuk daerah pedesaan sebesar 5,54 persen. (h/len)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 22 Januari 2019 - 12:00:20 WIB

    Permintaan DPRD Sumbar, Kaji Ulang Urun Biaya BPJS

    Permintaan DPRD Sumbar, Kaji Ulang Urun Biaya BPJS Jadi, yang ingin saya sampaikan adalah kenapa pemerintah tidak memberlakukan subsidi silang. Orang kaya dan orang miskin sama-sama membayar iuran BPJS, tetapi orang kaya justru jarang menggunakan layanan BPJS. Nah, bukankah l.
  • Rabu, 16 Januari 2019 - 13:50:04 WIB

    DPRD Sumbar Tempati Gedung Rp34 Miliar

    DPRD Sumbar Tempati Gedung Rp34 Miliar PADANG, HARIANHALUAN.COM – Gedung baru DPRD Sumbar telah mulai ditempati oleh 65 orang anggota DPRD Provinsi Sumbar. Sekretaris DPRD Sumbar, Raflis mengatakan peresmian penempatan gedung baru ini akan dilakukan Jumat (18/1.
  • Jumat, 11 Januari 2019 - 11:00:20 WIB

    Ketua Komisi I DPRD Sumbar Dukung Diamankannya Buku yang Diduga Berbau PKI

    Ketua Komisi I DPRD Sumbar Dukung Diamankannya Buku yang Diduga Berbau PKI PADANG, HARIANHALUAN.COM--Dukungan penyitaan buku yang diduga berbau PKI juga disampaikan Ketua Komisi I DPRD Sumbar yang membidangi pemerintahan, Afrizal. Ia ikut mengapresiasi langkah Kodim 0312 Padang bersama Kejaksaan N.
  • Kamis, 27 Desember 2018 - 11:09:43 WIB
    LEWAT PERDA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

    DPRD Perjuangkan Dana LKAAM dan MUI

    DPRD Perjuangkan Dana LKAAM dan MUI PADANG, HARIANHALUAN.COM – DPRD Sumbar memasukkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemberdayaan Masyarakat sebagai daftar Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang dibahas tahun 2019. Jika perda itu jadi, peluan.
  • Senin, 03 Desember 2018 - 14:06:45 WIB
    PERDA KETAHANAN KELUARGA SUDAH DISAHKAN

    DPRD Sumbar: Pemprov Salah Kaprah Soal Perda LGBT

    DPRD Sumbar: Pemprov Salah Kaprah Soal Perda LGBT PADANG, HARIANHALUAN.COM – Pernyataan Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, saat Sosialisasi Penguatan Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak, Kamis (29/11) di Rocky Hotel, Padang yang menyebutkan bahwa penangkalan peri.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM