Pemkab Mentawai Kembali Raih Penghargaan dari KPK


Jumat, 07 Desember 2018 - 10:32:00 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Pemkab Mentawai Kembali Raih Penghargaan dari KPK Bupati Kepulauan Mentawai, Yudas Sabaggalet saat menerima penghargaan untuk Pemkab Mentawai sebagai lembaga dengan tingkat kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaik 2018, dari Komisioner KPK, Basaria Panjaitan, di Hotel Bidakara Grand Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (5/12). adv

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai kembali mengukir prestasi membanggakan. Di bawah kepemimpinan Yudas Sabaggalet, kabupaten berjuluk “Bumi Sikerei’” itu dipilih menjadi lembaga dengan tingkat kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaik 2018, setelah pada 2016 lalu Mentawai juga mendapatkan penghargaan serupa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pencegahan korupsi melalui LHKPN tidak akan berjalan baik tanpa dukungan penuh lembaga atau instansi pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai telah menunjukkan komitmen tinggi dalam penyelenggaraan LHKPN. Sebagai bentuk apresiasi, KPK memberikan penghargaan tersebut untuk kali kedua kepada Mentawai.

Penghargaan diserahkan Komisioner KPK, Basaria Panjaitan, kepada Bupati Kepulauan Mentawai, Yudas Sabaggalet, di Hotel Bidakara Grand Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (5/12). Penyerahan penghargaan oleh KPK itu juga bertujuan memperingati Hari Antikorupsi Sedunia 2018.

Patut dicatat, Pemkab Kepulauan Mentawai merupakan satu-satunya daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang mendapatkan penghargaan sebagai lembaga dengan tingkat kepatuhan LHKPN terbaik 2018 dari KPK se-Indonesia tersebut.

Bupati Mentawai, Yudas Sabaggalet terkait penerimaan penghargaan untuk kali kedua dari KPK itu menyatakan rasa syukur dan menyebutkan bahwa penghargaan tersebut merupakan buah atas kerja keras bersama unsur pemerintah daerah di Kabupaten Mentawai.

Kabupaten Kepulauan Mentawai, kata Yudas, merupakan daerah yang termasuk dalam jajaran daerah terluar, terdepan, dan terisolir (3T). Menyadari hal itu, Yudas mendorong semua aparat pemerintahan agar tak sedikit pun berniat melakukan sesuatu yang berdampak pada penurunan pelayanan kepada masyarakat. Di antara langkah yang ditempuh sebagai barikut; Meskipun masih tergolong daerah tertinggal, tetapi penyelenggaraan pemerintahan telah terlaksana secara digital, terbukti dengan dilakukannya e-planning, e-budgetting, dan kerja digital lain untuk memastikan segala sesuatunya bersifat transparan.

Kemudian, para pegawai yang bersentuhan langsung dengan pelaksanaan proyek pembangunan, diwajibkan untuk mendaftarkan LHKPN. Pengawasan tersebut juga terkoordinasi langsung dengan BPK, BPKP, dan inspektorat Provinsi Sumatera Barat.

“Kami bisa memperoleh predikat WTP dari BPK dan penghargaan dua kali dari KPK berkat transparansi itu,” kata Yudas lagi dengan wajah semringah. “Mentawai sedang giat membangun, ada bandara udara, rumah sakit, beberapa puskesmas plus, dan berbagai infrastruktur lainnya, sehingga diharapkan Mentawai segera keluar dari kategori 3T,” sambung pria berkacamata yang telah dua periode memimpin Mentawai itu.

Yudas menilai, penghargaan yang diberikan KPK untuk kali kedua tersebut merupakan tantangan bagi Pemkab Mentawai untuk memerangi korupsi. Meski pun berat, tantangan tersebut harus dijalankan tanpa kompromi. “Ini prestasi luar biasa. Penghargaan ini membuat beban Pemkab semakin berat. Harus berani dan jujur memerangi korupsi,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai, Miko Siregar mengatakan, penghargaan yang diraih tersebut merupakan bukti komitmen Pemkab Mentawai dalam membangun transparansi dan akuntabilitas publik terkait harta kekayaan pejabat.

"Kita bersyukur kepada Tuhan sebab ini prestasi luar biasa bagi kita. Bukti perwujudan komitmen Pak Bupati dalam membangun transparansi dan akuntabilitas," kata Miko.

Miko juga menyinggung terkait regulasi internal Pemkab Mentawai tentang transparansi dan akuntabilitas, yang disebutnya menuai pujian dari KPK. "Regulasi yang kita miliki jelas, KPK mengapresiasi atas hal itu. Mentawai punya Perbup No. 11 Tahun 2018 tentang perubahan atas Perbup No. 47 tahun 2017 tentang laporan harta kekayaan penyelenggara negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai,” ujar Miko lagi.

Miko menyebutkan, keberhasilan Pemkab Kepulauan Mentawai dalam meraih penghargaan itu juga tidak terlepas dari sikap pro-aktif Pemkab Kepulaun Mentawai yang memberikan perhatian penting mengenai pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara di Mentawai. Bahkan, tidak segan memberikan sanksi kepada penyelenggara yang diketahui terlambat atau tidak melaporkan harta kekayaan dari batas waktu yang ditentukan.

“Instruksinya, pertama, tentu kita menerima sikap pro-aktif dari kepala daerah untuk komitmen membanguna bersama dengan stakeholder. Lalu, tentu seluruh komitmen bersama diturunkan ke pihak-pihak terkait. Lalu, kami lengkapi instrumen dengan peraturan bupati soal pelaksanaan LHKPN. Lalu, kami tetapkan jumlah orang yang wajib melaporkan LHKPN,” terang Miko.

Pada tahun ini, sebutnya lagi, terdapat 333 pejabat negara pemerintah di Mentawai yang terdiri dari kepala daerah, pejabat eselon II, eselon III, eselon IV, dan bendahara yang diberi batas waktu pelaporan hingga 31 Maret. “Nah mereka yang telat bisa mendapatkan sanksi mulai dari ringan hingga sanksi berat,” pungkasnya. (h/adv)

 



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 18 Juli 2018 - 10:43:33 WIB

    Pemkab Padang Pariaman Ingin Tertibkan Orgen Tunggal

    Pemkab Padang Pariaman Ingin Tertibkan Orgen Tunggal PADANG PARIAMAN, HARIANHALUAN.COM—Pemkab Padang Pariaman akan menertibkan orgen tunggal dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penertiban Hiburan Orgen Tunggal. Hal itu disampaikan oleh Wakil Bupati Padang Par.
  • Rabu, 23 Mei 2018 - 15:30:20 WIB

    Pemkab Mentawai Bakal Bentuk Tim Cyber Anti Narkoba dan Radikalisme

    Pemkab Mentawai Bakal Bentuk Tim Cyber Anti Narkoba dan Radikalisme MENTAWAI, HARIANHALUAN.COM — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) setempat berencana membentuk Tim Cyber Anti Narkoba, Pornografi dan Radikalisme..
  • Selasa, 27 Maret 2018 - 07:33:06 WIB

    Pemkab Agam Bagikan 1 Juta Bibit Bunga Gratis

    Pemkab Agam Bagikan 1 Juta Bibit Bunga Gratis AGAM, HARIANHALUAN- Pemerintah Kabupaten Agam sejak  awal tahun 2018, sudah membagikan lebih kurang 1 juta bibit beraneka ragam aneka tanaman. Salah satunya bibit bunga yang paling diminati adalah Bunga Bayam Merah (miyana)..
  • Senin, 19 Februari 2018 - 15:50:41 WIB

    Perbaiki Layanan Publik, Pemkab Agam Kembangkan Radio

    Perbaiki Layanan Publik, Pemkab Agam Kembangkan Radio AGAM, HARIANHALUAN.COM- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam menggelar Rapat Paripurna Penyampaian nota Bupati Agam mengenai rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik L.
  • Rabu, 07 Februari 2018 - 14:21:06 WIB

    Pemkab Padang Pariaman Buka Lowongan Tenaga TI

    Pemkab Padang Pariaman Buka Lowongan Tenaga TI PARIT MALINTANG, HARIANHALUAN.COM - Pemkab Padang Pariaman mencari delapan orang tenaga teknis Teknologi Informasi (TI) untuk mengisi tiga formasi yang pendaftarannya dibuka mulai 5 sampai 12 Februari 2018..

BERITA TERKINI Index »

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM