Rencana Seleksi PPPK, Honorer Senior Beharap Tanpa Ujian


Jumat, 07 Desember 2018 - 10:44:20 WIB
Rencana Seleksi PPPK, Honorer Senior Beharap Tanpa Ujian Ilustrasi (haluan)

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Sebagian besar tenaga honorer kategori dua (K2) di Sumbar berharap agar pemerintah mengeluarkan kebijakan seleksi pengangkatan honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan syarat yang tidak berbelit-belit. Terlebih lagi, terdapat sejumlah honorer berusia senja yang masih menggantungkan untuk disejahterakan, tetapi kecil kemungkinan dapat bersaing dalam ujian PPPK.

Ketua Forum Honorer K2 Provinsi Sumbar, Abuzar kepada Haluan, Rabu (5/12) mengatakan, untuk tenaga pengajar saja, setidaknya terdapat 6.555 honorer K2 di Sumbar yang telah lama berjuang demi kenaikan status menjadi aparatur sipil negara (ASN). Namun, dengan keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), para honorer itu berharap dapat diangkat dengan proses mudah menjadi PPPK.

"Bahkan ada dari mereka yang sudah mengabdi di dunia pendidikan selaman dua puluh tahun sampai saat ini dengan gaji masih terbilang sangat kecil. Padahal untuk kinerja, para tenaga honorer tersebut tak perlu diragukan karena telah ditempa pengalaman yang amat panjang," kata Abuzar.

Enam ribu lebih honorer yang tergabung dalam Forum Honorer K2 tersebut, kata Abuzar, berasal dari 18 kabupaten/kota yang ada di Sumbar. Sementara untuk perwakilan dari Kota Padang Panjang hingga saat ini masih belum bergabung secara resmi. Para honorer tersebut, katanya lagi, mendapatkan gaji yang berbeda-beda, tergantung kebijakan pemerintah daerah masing-masing tempat mereka melakukan pengabdian.

“Masih ada yang gajinya Rp100 ribu per bulan di Kabupaten 50 Kota. Gaji guru honorer K2 memang bervariasi tergantung dari kebijakan daerahnya. Yang lumayang di honorer di Kota Padang yang digaji Rp1.400.000. Namun mengingat kinerja yang diberikan, itu tentu masih kecil. Bahkan UMR saja sudah di atas dua juta rupiah," kata Abuzar lagi.

Berharap Dimudahkan

Terkait kebijakan pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo yang menelurkan PP Nomor 49 Tahun 2018 yang salah satu poinnya adalah penyelenggaraan seleksi terhadap honorer sebelum ditetapkan sebagai PPPK, Abuzar berharap pemerintah dapat menghasilkan aturan turunan yang lebih berpihak kepada tenaga honore senior yang telah puluhan tahun mengabdi bagi bangsa dan negara.

“Guru honorer yang sudah senior itu seharusnya tidak perlu pakai ujian segala. Kalau pun wajib ujian, ya, harus dibedakan dengan honorer yang masih muda, karena mereka itu masih bisa ikut seleksi CPNS di tahun-tahun depan,” ucapnya berharap.

Nita, salah seorang tenaga honorer di salah satu kantor pemerintahan juga berharap, agar dirinya mendapat keringanan dalam kesempatan pengangkatan menjadi PPPK. Sebab, ia yang mengaku sudah 12 tahun bekerja sebagai honorer di kantor pemerintah, merasa tidak punya kemampuan secara keilmuan untuk bersaing.

“Saya kalau harus ujian seperti anak saya ujian CPNS kemarin, tentu saja saya gagal. Saya hanya tamat SMA. Kerja honor sudah 12 tahun. Harusnya tidak pakai ujian-ujian lagi kalau memang akan diangkat,” ucapnya berseloroh.

Di sisi lain, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbar, Yulitar, mengaku hingga saat ini pihaknya masih menunggu aturan turunan dari PP 49 2018 tersebut, yang diperkirakan berupa peraturan dari kementerian terkait seperti Kemen Pan-RB, yang memiliki kewenangan untuk melakukan proses seleksi pengangkatan pegawai.

"Kami masih menunggu sosialisasi PP tentang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) itu. Mudah-mudahan nanti ada undangan tentang penjelasan itu. Karena penjelasan yang rinci itu biasanya ada di aturan menteri. Di PP itu belum begitu jelas, termasuk skala prioritasnya," kata Yulitar kepada Haluan, Kamis (6/12).

Selain itu hingga saat ini, Yulitar mengaku pihaknya belum bisa memastikan berapa jumlah honorer di Sumbar yang berpeluang mengikuti seleksi dan diangkat menjadi PPPK. "Soalnya ini kan masih baru, tentu ada tahap-tahapannya. Saya berharap masyarakat sabar menunggu," katanya lagi.

Senada dengan Yulitar, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumbar, Burhasman mengatakan, pihaknya juga masih menunggu sosialisasi dan PP 49 2018. Sementara saat ini, tercatat sekitar 2.100 guru honorer yang berada di bawah kewenangan Disdik Sumbar.

"Sekarang kami belum tahu berapa yang akan diangkat. Karena ini baru, tentu harus menunggu dulu. Harapan saya justru agar semuanya bisa ikut ujian dan bisa diterima," kata Burhasman.(h/mg-mal)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Ahad, 19 Mei 2019 - 17:23:27 WIB

    Anggota DPD RI Tinjau Lokasi Rencana Bandara di Kubang Balambak Limapuluh Kota

    Anggota DPD RI Tinjau Lokasi Rencana Bandara di Kubang Balambak Limapuluh Kota LIMAPULUH KOTA, HARIANHALUAN.COM – Pembangunan bandar udara yang kedua di Sumbar yang selama ini diapungkan anggota DPD RI, Herman Darnel Ibrahim tidak hanya sekedar wacana. Putra asli Kabupaten Limapuluh Kota tersebut teru.
  • Sabtu, 11 Mei 2019 - 09:28:23 WIB

    Walikota Sambut Baik Rencana Bandara Payakumbuh

    Walikota Sambut Baik  Rencana Bandara Payakumbuh HARIANHALUAN.COM-Rencana pembangunan bandara di Kota Payakumbuh, mencuat lagi. Wali Kota Payakumbuh, Riza Falepi menyambut baik rencana tersebut..
  • Selasa, 09 April 2019 - 11:23:53 WIB

    Rencana Besar Kereta Api Sumbar

    Rencana Besar Kereta Api Sumbar PADANG, HARIANHALUAN.COM—Sebuah rencana besar telah disiapkan untuk reaktivasi jalur kereta api (KA) di Sumatera Barat. Ratusan kilometer jalur peninggalan Belanda yang membentang dari pantai barat hingga timur Sumbar itu b.
  • Senin, 16 April 2018 - 01:59:54 WIB

    Rencana Pemindahan Revolving Perlu Dikaji Ulang

    Rencana Pemindahan Revolving Perlu Dikaji Ulang PADANG PANJANG, HALUAN - Pemindahan Kantor BLUD UPT Pengelolaan Dana Bergulir (Revolving, red) pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM ke kawasan Pasar Padang Panjang, menimbulkan pro dan kontra diberbagai kalangan..
  • Jumat, 27 Oktober 2017 - 13:06:23 WIB

    Perencanaan Pariwisata Harus Jelas, Pengembangan Destinasi Jangan Sentuh Hutan Lindung

    Perencanaan Pariwisata Harus Jelas, Pengembangan Destinasi Jangan Sentuh Hutan Lindung PADANG, HARIANHALUAN.COM - Guna menghindari munculnya persoalan di kemudian hari, Tim Terpadu Pengembangan Pariwisata Provinsi Sumatera Barat diminta melakukan pendataan yang akurat terkait pengembangan pariwisata. Patut dite.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM