Perkara Korupsi di Sumbar Berpotensi Meningkat


Senin, 10 Desember 2018 - 08:26:44 WIB
Perkara Korupsi di Sumbar Berpotensi Meningkat Ilustrasi (haluan)

Belum dapat disimpulkan bahwa perkara korupsi tahun ini di Sumbar lebih sedikit dari tahun lalu, karena peluang masuk perkara baru dari kejaksaan masih ada. Namun jika dibuat perbandingan, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Padang, M. Ari Sultoni memperkirakan akan ada peningkatan dibanding tahun lalu, karena biasanya akan banyak perkara korupsi baru yang didaftarkan jelang tutup tahun.

 

PADANG, HALUAN – Hingga awal Desember tahun ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Padang telah menerima pendaftaran 35 perkara korupsi dengan 39 terdakwa dari Kejati Sumbar dan Kejari seluruh Sumbar. Dibanding jumlah perkara di sepanjang 2017 yang tercatat sebanyak 44 perkara dengan 45 terdakwa, maka potensi peningkatan jumlah perkara selama 2018 mungkin terjadi mengingat biasanya pendaftaran perkara banyak dilakukan jelang tutup buku.

Berdasar data dari Pengadilan Tipikor Padang, dari 35 perkara korupsi yang didaftarkan hingga awal Desember 2018 ini, 23 perkara di antaranya sudah diputus oleh majelis hakim, sedangkan 12 perkara lain masih dalam proses peradilan, baik jelang sidang atau pun sedang bersidang.

Sementara itu, berdasarkan pengelompokan jenis perkara selama 2018 masih berjalan itu, 22 perkara di antaranya berkaitan dengan perkara korupsi pengelolaan keuangan negara, 10 perkara berkaitan dengan tindakan pungutan liar (pungli), tiga perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU), dan dua perkara gabungan pengelolaan keuangan negara dengan TPPU.

Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Padang, M. Ari Sultoni, kepada Haluan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang menyebutkan, data tersebut dirilis bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh setiap tanggal 9 Desember, yang diperingati untuk membangkitkan kesadaraan serta kewaspadaan atas terhadap maraknya perkara korupsi yang terjadi, serta upaya untuk melawan dan mencegah tindak kejahatan tersebut.

Solok Delapan Perkara

Sementara itu kata Ari Sulthoni, dari 35 perkara yang telah didaftarkan ke PN Tipikor Padang hingga awal Desember ini, perkara korupsi terbanyak berasal dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kejari Solok dengan delapan pendaftaran perkara. Di belakangnya, Kejari Padang dan Sawahlunto masing-masing mendaftarkan empat perkara, Kejari Pasaman Barat mendaftarkan tiga perkara.

Ada pun Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar, bersama Kejari Padangpanjang, Kejari Kota Pariaman/Padangpariaman, Kejari Tanah Datar, dan Kejari Pasaman, masing-masing mendaftarkan dua perkara sepanjang tahun 2018 masih berjalan. Terakhir, Kejari Pesisir Selatan, Dharmasraya, Payakumbuh-50 Kota, Bukittinggi, Kepulauan Mentawai, dan Kejari Sijunjung, sama-sama baru mendaftarkan satu perkara pada tahun ini.

Akhir Tahun Banyak

“Sebagaian ada yang sudah diputus dan sebagian lagi masih proses peradilan. Namun, masih ada peluang penambahan perkara korupsi dari Kejati maupun Kejari se-Sumbar. Kami belum dapat menyebut bahwa perkara korupsi tahun ini lebih sedikit dari tahun lalu, karena peluang masuk perkara baru dari kejaksaan masih ada. Namun jika diperbandingkan, ada peningkatan dari tahun lalu. Biasanya akhir tahun lebih banyak perkara yang didaftarkan," katanya.

Ari Sulthoni juga menyebutkan, saat ini saja sudah terdapat lima perkara yang baru didaftarkan, tetapi belum tuntas secara administrasi sehingga belum dapat dihitung.

"Kami baru saja menerima lima berkas baru dari Kejari Padang. Namun, belum kami beri nomor pendaftaran, karena berkas itu perlu pemeriksaan kelengkapan. Jika belum, kejaksaan mesti melengkapi berkasnya dulu, baru bisa lanjut," sebutnya.(h/mg-hen).

 





Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 19 Februari 2019 - 11:39:04 WIB

    Usai Gelar Perkara, Polisi Tetapkan 17 Anak Pelaku Kekerasan di Ponpes Nurul Ikhlas

    PADANG PANJANG, HALUAN.Com – Setelah melakukan gelar perkara terhadap kasus kekerasan di Pondok Pesantren Nurul Ihkas, pihak Kepolisian dari Polres Padang Panjang menetapkan 17 orang santri sebagai "anak pelaku" (sebutan un.
  • Rabu, 16 Januari 2019 - 14:28:51 WIB

    Berkas Perkara Dinyatakan Lengkap, Jaksa “Keroyok” Wabup Sijunjung

    Berkas Perkara Dinyatakan Lengkap, Jaksa “Keroyok” Wabup Sijunjung PADANG, HARIANHALUAN.COM – Terkait kasus dugaan perusakan Kantor Partai Golkar Sumbar, Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang menunggu pelimpahan berkas Tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Polresta Padan.
  • Rabu, 02 Januari 2019 - 10:52:03 WIB
    CATATAN AKHIR TAHUN POLDA SUMBAR

    Jumlah Perkara Menurun, Penyelesaian Meningkat

    Jumlah Perkara Menurun, Penyelesaian Meningkat PADANG, HARIANHALUAN.COM – Kepolisian Daerah (Polda) Sumbar menangani 13.655 perkara selama 2018, menurun 15 persen dibanding perkara di sepanjang 2017. Dari 13.655 perkara tersebut, 8.390 perkara berhasil diselesaikan, at.
  • Kamis, 21 Desember 2017 - 22:00:21 WIB

    Pemusnahan Barang Bukti Narkotika, Kejaksaan di Pessel Terima 21 Perkara

    Pemusnahan Barang Bukti Narkotika, Kejaksaan di Pessel Terima 21 Perkara PAINAN, HARIANHALUAN.COM - Karena telah dinyatakan inkrah dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, Kejaksaan Negeri (Kajari) Painan Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) melakukan pemusnahan barang bukti (BB) jenis narkoba. Rabu.
  • Rabu, 06 Desember 2017 - 12:17:51 WIB

    BBPOM  Padang Perkarakan 11 Kasus Pelanggaran Obat-obatan

    BBPOM  Padang Perkarakan 11 Kasus Pelanggaran Obat-obatan PADANG, HARIANHALUAN.COM - Selama tahun 2017, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Padang Sumatera Barat  telah berhasil melakukan pemberkasan perkara sebanyak 11 kasus. Empat diantaranya telah masuk sidang dan dite.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]aluan.com
APP HARIANHALUAN.COM