Sumbar Ajukan Penambahan Kuota LPG


Senin, 10 Desember 2018 - 08:42:29 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Sumbar Ajukan Penambahan Kuota LPG Dokumentasi Haluan

PADANG, HARIANHALUAN.COM — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat berencana menambah kuota Liquefied Petroleum Gas (LPG) ukuran 3 kg pada 2019 mendatang. Hal ini lantaran terjadinya kelangkaan LPG 3 kg berbagai kabupaten/kota di Sumbar selama triwulan I dan II 2018.

"Kami menduga kelangkaan ini dipicu oleh implementasi Perpres Nomor 126 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil. Jadi tidak rumah tangga dan usaha mikro saja yang menggunakan LPG 3 kg, melainkan juga nelayan kecil. Sementara di sisi lain, kuota LPG 3 kg untuk wilayah Sumbar sendiri tidak pernah mendapat penambahan. Akhirnya berakibat pada langkanya pasokan LPG 3 kg dan membuat harganya melambung tinggi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan," ucap Kasubag Sarana Perekonomian Biro Ekonomi Pemprov Sumbar, Alex kepada Haluan, Jum'at (7/12).

Untuk itu, Kamis (6/12) lalu Pemprov Sumbar mengirimkan surat permohonan kepada Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar menambah kuota LPG 3 kg untuk tahun 2019. Alex mengaku tidak merinci berapa jumlah penambahan kuota yang dibutuhkan. "Berapa dikasih saja. Kalau pemerintah pusat hanya sanggup memberi sekian, ya kami terima. Tetapi tentu saja jumlahnya harus lebih dari jumlah kuota di 2018. Kalau tidak, sama juga bohong," katanya.

Selain penambahan kuota LPG 3 kg, Pemprov juga meminta untuk dilakukan pendataan ulang terhadap jumlah rumah tangga, usaha mikro, dan nelayan kecil yang layak menerima LPG bersubsidi. Selain itu, pemprov juga berharap pemerintah pusat menerbitkan petunjuk teknis tentang kewenangan, pembinaan, dan pengawasan LPG 3 kg yang ke depannya dapat dijadikan pedoman bagi pemprov dan pemda setempat.

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) mencatat konsumsi elpiji 3 kg bersubsidi atau tabung melon hingga akhir Juli mencapai 3,759 juta metrik ton. Angka tersebut melebihi 1,1 persen dari target penyaluran tabung melon yang telah dialokasikan.

Direktur Pemasaran Ritel PT Pertamina Mas’ud Khamid menyatakan, kelebihan kuota itu terjadi lantaran ada kenaikan konsumsi. Juga, migrasi dari solar ke elpiji tabung melon bagi nelayan. ”Upaya kami terus memperpanjang outlet distribusi. Kami juga memberikan program reward agar masyarakat mampu mau beralih menggunakan elpiji nonsubsidi,” ungkapnya.

Hingga akhir 2018, diprediksi ada kelebihan konsumsi hingga 2,6 persen dari alokasi dalam APBN 2018 yang sebesar 6,45 juta metrik ton. Pertamina memperkirakan konsumsi tabung melon hingga akhir tahun mencapai 6,62 juta metrik ton. Tumbuh 5 persen bila dibandingkan dengan realisasi konsumsi tahun lalu 6,293 juta metrik ton.

Saat ini porsi konsumsi elpiji nonsubsidi memang masih minim. Yakni, 15,7 persen terhadap total konsumsi elpiji. ”Kami terus berusaha meningkatkan konsumsi elpiji nonsubsidi,” ujarnya. Salah satu upayanya adalah menghadirkan elpiji 3 kg nonsubsidi.

Sementara itu, kuota elpiji 3 kg pada nota keuangan 2019 ditetapkan 6,987 juta metrik ton dengan kondisi belum diberlakukan distribusi tertutup atau tepat sasaran. Angka tersebut sudah memasukkan perhitungan kebutuhan hari raya keagamaan serta tambahan pengguna elpiji 3 kg pada 2018. Yaitu, 531.131 rumah tangga dan usaha mikro, serta 25 ribu nelayan. ”Asumsi pertumbuhan ekonomi 5 persen per tahun,” kata Mas’ud. (h/mg-dan)

 



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 22 Januari 2019 - 12:06:04 WIB

    Tiga Wajah Baru di Komisi Informasi Sumbar

    Tiga Wajah Baru di Komisi Informasi Sumbar PADANG, HARIANHALUAN.COM – DPRD Sumbar mengumumkan lima nama yang terpilih sebagai komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumbar periode 2019-2023. Dari lima nama, dua orang merupakan petahana. Tiga lainnya merupakan waj.
  • Selasa, 22 Januari 2019 - 12:00:20 WIB

    Permintaan DPRD Sumbar, Kaji Ulang Urun Biaya BPJS

    Permintaan DPRD Sumbar, Kaji Ulang Urun Biaya BPJS Jadi, yang ingin saya sampaikan adalah kenapa pemerintah tidak memberlakukan subsidi silang. Orang kaya dan orang miskin sama-sama membayar iuran BPJS, tetapi orang kaya justru jarang menggunakan layanan BPJS. Nah, bukankah l.
  • Senin, 21 Januari 2019 - 11:32:14 WIB

    Pelajar Dominasi Perokok Sumbar

    Pelajar Dominasi Perokok Sumbar Kalau di sekolah dilarang merokok, di rumah pun mestinya juga dilarang dan itu menjadi tanggung jawab orang tua. Termasuk juga masyarakat. Para pemilik warung bagaimana pun tidak diperbolehkan untuk menjual rokok kepada anak-.
  • Ahad, 20 Januari 2019 - 16:35:46 WIB

    CFD di Khatib Sulaiman, Jasa Raharja Sumbar Sosialisasikan Keselamatan Berkendara

    CFD di Khatib Sulaiman, Jasa Raharja Sumbar Sosialisasikan Keselamatan Berkendara PADANG, HARIANHALUAN. COM-Acara Car Free Day (CFD) yang digelar di sepanjang Jalan Khatib Sulaiman, Padang, pada Minggu (20 /1), dimanfaatkan oleh PT. Jasa Raharja Sumbar, untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan be.
  • Jumat, 18 Januari 2019 - 10:24:42 WIB

    Bagasi Berbayar “Bunuh” UMKM di Sumbar

    Bagasi Berbayar “Bunuh” UMKM di Sumbar PADANG, HARIANHALUAN.COM – Direktur Utama PT Semen Padang Yosfiandri menyebutkan, kebijakan pemerintah tentang harga tiket dan zero commission yang diberlakukan salah satu maskapai membuat agen travel gulung tikar. Penerapa.

BERITA TERKINI Index »

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM