KPAI Bidik Dugaan Pencabulan di Pasaman


Kamis, 13 Desember 2018 - 20:18:35 WIB
KPAI Bidik Dugaan Pencabulan di Pasaman Edriana

PASAMAN, HARIANHALUAN.COM – Kekerasan seksual terhadap sejumlah siswa oleh oknum guru kembali terjadi. Kali ini diduga dilakukan oleh oknum guru pengajar seni dan budaya di salah satu sekolah menengah di Kabupaten Pasaman. Terduga pelaku berstatus guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejak tahun 2000.

Dikutip dari telusur.co.id, kasus ini sampai ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) setelah salah satu orangtua korban melapor melalui aplikasi LAPOR yang terhubung langsung dengan Kantor Staf Presdiden (KSP), kementerian/lembaga terkait, termasuk Ombudsman dan KPAI.

Untuk menangani kasus tersebut, KPAI kemudian melakukan pengawasan langsung dan juga meminta pemerintah daerah untuk memfasilitasi rapat koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dan Polres Pasaman di kantor Bupati. Rakor dipimpin oleh Plt. Sekretaris Daerah Pasaman.

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti mengatakan, proses pengawasan kasus anak diduga korban kekerasan seksual di sekolah dilakukan dengan menggunakan metode observasi dan rapat pembahasan kasus (Case Conference) dengan pihak pemerintah daerah dan OPD Kabupaten Pasaman serta Polres Pasaman.

“Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Pasaman bahwa awalnya mereka mengetahui kasus tersebut setelah menerima informasi dari DP3A Provinsi Sumatera Barat,” ucap Retno melalui keterangan tertulisnya kepada telusur.co.id, Selasa (11/12).

Kemudian, DP3A melakukan penggalian informasi mendalam kepada pihak sekolah dan beberapa pihak terkait. Namun, tidak diperoleh hasil sesuai dengan pengaduan salah satu orangtua siswa di LAPOR. Pihak DP3A Kabupaten Pasaman telah melaporkan secara tertulis kepada pihak DP3A Provinsi terkait hasil penggalian informasi tersebut.

Setelah itu, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman menyampaikan bahwa berdasarkan informasi dari kepala sekolah dan guru yang mengenal terduga pelaku menyatakan tidak mengetahui kasus tersebut. Sedangkan kepala sekolah tempat terduga pelaku bertugas menyatakan telah berbicara dengan terduga pelaku, beberapa orangtua siswa, dan siswa.

Edriana : Darurat UU PKS

Menghadapi fenomena berlangsungnya kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang semakin menjadi-jadi, Aktivis Perempuan yang juga Direktur pada Women Crisis Institute (WRI), Edriana menyebutkan, dalam pandangan penelaahannya kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak telah telah sampai ke tingkat darurat bila dilihat dari segi jumlah yang kian menggunung waktu ke waktu.

“Mencengangkan dari hari ke hari. Media cetak dan elektronik, bahkan media sosial, tak hentinya mengungkap satu per satu cerita kekerasan terhadap perempuan yang membelalakkan mata. Begitu kentara di depan mata, bahwa di Indonesia, termasuk Sumbar, sudah terungkap banyak kasus kejahatan terhadap kemanusiaan dengan korban anak dan perempuan, yang butuh diusut dan ditekan lajunya,” kata Edriana kepada Haluan Senin lalu.

Peningkatan jumlah kasus tersebut, katanya lagi, menuntut kehadiran perangkat hukum yang lebih sigap, tajam, peka, dan memadai untuk penanganannya.  Ia menilai, KUHP yang saat ini menjadi panduan hukum untuk menindak kasus kekerasan seksual, masih merupakan perangkat hukum warisan Belanda yang belum terlalu mengakomodir kepentingan dalam penindakan.

“Perangkat hukum dan para penegak hukum agak bias sehingga belum terlalu tampak keberpihakannya terhadap para korban. Tak jarang, korban kekerasan seksual menjadi korban untuk kedua kalinya saat ia memberanikan diri menempuh jalur hukum,” katanya lagi.

Terkait kekerasan seksual khususnya, Edriana menilai masyarakat saat ini sangat-sangat membutuhkan kehadiran undang-undang yang dibuat dengan semangat memberi perlindungan kepada korban. Perangkat undang-undang itu sangat penting untuk mengisi celah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di mana kekerasan seksual tidak diatur secara rinci di dalamnya, dan belum menampakkan keberpihakan kepada korban.

Bahkan menurutnya, keberpihakan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di senayan terhadap perempuan korban kekerasan tengah disigi dengan sorotan kritik luas biasa, karena sejak Februari tahun lalu (2017), Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual atau disingkat RUU PKS, belum jua terang sudah sampai di mana pembahasannya hingga sekarang hampir menutup tahun.

“Pembahasan RUU PKS yang sangat lambat itu mengindikasikan anggota DPR belum sepenuhnya menganggap persoalan kekerasan seksual sebagai sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan sehingga butuh diatasi sesegera mungkin. Belum masuknya pembahasan RUU PKS ke dalam agenda sidang anggota DPR RI pada awal 2019, menunjukkan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual masih harus diadvokasi secara masif oleh kelompok masyarakat sipil,” tuturnya menambahkan. (h/isq)





Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 27 November 2019 - 11:53:09 WIB

    KPAI Kritik SMP Batam Langsung Keluarkan Siswa Tak Hormat Bendera

    KPAI Kritik SMP Batam Langsung Keluarkan Siswa Tak Hormat Bendera JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto menilai pimpinan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 21 Batam terlalu buru-buru mengeluarkan dua siswa mereka karena tidak hormat ketika up.

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM