Sumbar Rugi Miliaran Rupiah


Senin, 17 Desember 2018 - 11:19:03 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Sumbar Rugi Miliaran Rupiah Dokumentasi Haluan

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Ketua Komisi I DPRD Sumbar Afrizal menegaskan, masuknya rokok ilegal akan sangat merugikan negara dan daerah. Sebab pendapatan daerah yang bersumber dari dana bagi hasil cukai rokok terbilang besar. Menurut Afrizal, untuk Sumbar angkanya mencapai Rp300 miliar lebih per tahun, dana ini masuk ke APBD dan dikenal dengan dana perimbangan.

"Hitungan bagi hasil cukai rokok yang masuk secara legal adalah Rp590 per batangnya. Kalikan saja berapa rokok yang masuk ke Sumbar, rata-rata Sumbar mendapat pemasukan ini Rp300 miliar lebih tiap tahunnya, jika yang masuk ilegal itu banyak, bisa miliaran daerah ruginya," ujar dewan dari Fraksi Golkar tersebut.

Dia menambahkan, masuknya rokok ilegal membuat daerah kehilangan pendapatan, dimana ini akan berpengaruh pada pembangunan untuk masyarakat. Disebabkan rokok yang masuk ilegal, uang yang seharusnya masuk ke daerah kemudian digunakan untuk pembangunan akan hilang begitu saja. "Tak hanya pemerintah daerah, pemerintah pusat juga akan dirugikan. Karena dana ini dibagi antara pusat dan daerah," ucapnya.

Negara ia nilai akan sangat dirugikan karena untuk menutupi biaya BPJS, selain dari iuran peserta, pusat mengambilkannya dari cukai rokok. Ia menyampaikan, dengan adanya rokok ilegal marak masuk ke Sumbar, DPRD meminta gubernur melalui OPD terkait bekerjasama dengan instansi vertikal di daerah meningkatkan pengawasan. Baik itu pengawasan di jalur darat, maupun jalur laut. "Kalau di daerah kan ada Dinas Perhubungan, kemudian instansi vertikal ada pihak kepolisian dan pihak cukai, kami harap semuanya bekerjasama mengatasi, salah satunya dalam bentuk rutin melakukan razia," tukasnya.

Kemudian ia juga mengimbau, jika diketahui ada rokok ilegal yang beredar, masyarakat agar turut berpatisipasi melaporkannya. “Pernag terhadap rokok ilegal harus dilakukan bersama-sama. Masyarakat juga mesti awas dan mau melaporkan jika ada peredaran rokok ilegal. Tak mungkin semuanya dibebankan saja kepada aparat hukum,” imbaunya. (h/len)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 19 Maret 2019 - 11:36:51 WIB

    Polda Sumbar Terus Lidik Tarok City

    Polda Sumbar Terus Lidik Tarok City PADANG, HARIANHALUAN.COM—Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumbar, masih terus melakukan penyelidikan (lidik) atas dugaan praktik korupsi dalam pembangunan Kawasan Pendidikan Terpadu Tarok City (KPTTC.
  • Selasa, 12 Februari 2019 - 11:24:18 WIB

    Polda Sumbar Ciduk Tersangka Pengedar Sabu Bersenjata Api

    Polda Sumbar Ciduk Tersangka Pengedar Sabu Bersenjata Api PADANG, HARIANHALUAN.COM-Direktorat Narkoba Polda Sumbar, menangkap dua orang yang diduga pengedar narkotika jenis sabu di dua lokasi yang berbeda. Satu orang diantaranya diketahui, mantan anggota TNI yang telah diberhentikan.
  • Selasa, 12 Februari 2019 - 10:32:09 WIB
    KEMUNGKINAN PEMANGGILAN TERKAIT KASUS BALAIRUNG

    Bupati dan Wako di Sumbar Siap Bersaksi

    Bupati dan Wako di Sumbar Siap Bersaksi PADANG, HARIANHALUAN.COM – Rencana Direktorat Reskrimsus Polda Sumbar untuk memanggil sejumlah kepala daerah sebagai saksi dalam pengusutan dugaan korupsi dalam pengelolaan Hotel Balairung, menuai ragam komentar dari bebera.
  • Rabu, 06 Februari 2019 - 12:40:36 WIB

    Dugaan Korupsi Hotel Balairung, Polda Sumbar Periksa Tiga Saksi Pekan Ini

    Dugaan Korupsi Hotel Balairung, Polda Sumbar Periksa Tiga Saksi Pekan Ini PADANG, HARIANHALUAN.COM – Polda Sumbar terus mendalami pengaduan masyarakat terkait dugaan korupsi terhadap biaya operasional Hotel Balairung, hotel milik Pemprov Sumbar di Jakarta yang dibangun dengan anggaran daerah, dan.
  • Jumat, 25 Januari 2019 - 14:00:45 WIB

    KIPP Sumbar Fokus Kawal Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu

    KIPP Sumbar Fokus Kawal Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu PADANG, HARIANHALUAN.COM – Pelaksanaan pemilu serentak 2019 tak akan luput dari kawalan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Wilayah Sumbar, terutama terkait proses penegakan hukum atas dugaan pelanggaran Pidana Pemilu .
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM