Sumbar Rugi Miliaran Rupiah


Senin, 17 Desember 2018 - 11:19:03 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Sumbar Rugi Miliaran Rupiah Dokumentasi Haluan

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Ketua Komisi I DPRD Sumbar Afrizal menegaskan, masuknya rokok ilegal akan sangat merugikan negara dan daerah. Sebab pendapatan daerah yang bersumber dari dana bagi hasil cukai rokok terbilang besar. Menurut Afrizal, untuk Sumbar angkanya mencapai Rp300 miliar lebih per tahun, dana ini masuk ke APBD dan dikenal dengan dana perimbangan.

"Hitungan bagi hasil cukai rokok yang masuk secara legal adalah Rp590 per batangnya. Kalikan saja berapa rokok yang masuk ke Sumbar, rata-rata Sumbar mendapat pemasukan ini Rp300 miliar lebih tiap tahunnya, jika yang masuk ilegal itu banyak, bisa miliaran daerah ruginya," ujar dewan dari Fraksi Golkar tersebut.

Dia menambahkan, masuknya rokok ilegal membuat daerah kehilangan pendapatan, dimana ini akan berpengaruh pada pembangunan untuk masyarakat. Disebabkan rokok yang masuk ilegal, uang yang seharusnya masuk ke daerah kemudian digunakan untuk pembangunan akan hilang begitu saja. "Tak hanya pemerintah daerah, pemerintah pusat juga akan dirugikan. Karena dana ini dibagi antara pusat dan daerah," ucapnya.

Negara ia nilai akan sangat dirugikan karena untuk menutupi biaya BPJS, selain dari iuran peserta, pusat mengambilkannya dari cukai rokok. Ia menyampaikan, dengan adanya rokok ilegal marak masuk ke Sumbar, DPRD meminta gubernur melalui OPD terkait bekerjasama dengan instansi vertikal di daerah meningkatkan pengawasan. Baik itu pengawasan di jalur darat, maupun jalur laut. "Kalau di daerah kan ada Dinas Perhubungan, kemudian instansi vertikal ada pihak kepolisian dan pihak cukai, kami harap semuanya bekerjasama mengatasi, salah satunya dalam bentuk rutin melakukan razia," tukasnya.

Kemudian ia juga mengimbau, jika diketahui ada rokok ilegal yang beredar, masyarakat agar turut berpatisipasi melaporkannya. “Pernag terhadap rokok ilegal harus dilakukan bersama-sama. Masyarakat juga mesti awas dan mau melaporkan jika ada peredaran rokok ilegal. Tak mungkin semuanya dibebankan saja kepada aparat hukum,” imbaunya. (h/len)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 23 Januari 2019 - 12:09:46 WIB

    Ada Kerusakan Lingkungan di Sumbar, KPK Kantongi Laporan

    Ada Kerusakan Lingkungan di Sumbar, KPK Kantongi Laporan Kami berharap pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten/kota, dalam penganggaran (di sektor lingkungan hidup dan SDM) harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Mungkin selama ini KPK terlihat hanya menindak, tanpa pen.
  • Jumat, 18 Januari 2019 - 10:16:19 WIB

    Polda Sumbar Ciduk Lima Tersangka Penyalahguna Narkoba, Dua Orang Masih Remaja

    Polda Sumbar Ciduk Lima Tersangka Penyalahguna Narkoba, Dua Orang Masih Remaja PADANG, HARIANHALUAN.COM-Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat (Sumbar), mengamankan lima orang laki-laki terkait kasus penyalahgunaan narkotika dalam sepekan terakhir. Dua orang pelaku yang diamankan diketahui kaka.
  • Selasa, 15 Januari 2019 - 10:44:16 WIB

    Kejati Sumbar Selidiki Dana Rajawali, Rencana Beasiswa Jangan Terganggu

    Kejati Sumbar Selidiki Dana Rajawali, Rencana Beasiswa Jangan Terganggu Secara laporan keuangan, dana hibah PT Rajawali masih dalam kondisi tanpa terpakai sepeser pun, sehingga semestinya tak ada persoalan terkait dana tersebut. Namun demikian, pihak Kejati tentu punya alasan sendiri untuk melaku.
  • Senin, 14 Januari 2019 - 20:20:34 WIB

    KPK Bisa Supervisi Kasus SPj Fiktif di Sumbar?

    KPK Bisa Supervisi Kasus SPj Fiktif di Sumbar? PADANG, HARIANHALUAN.COM – Terpecahnya konsentrasi penyidik dalam penanganan berbagai kasus, menurut Koordinator Lembaha Integritas Arief Paderi, bukan alasan yang tepat untuk menunda penanganan kasus SPj Fiktif Jilid II ya.
  • Selasa, 01 Januari 2019 - 19:12:32 WIB

    KPK Cermati “Cara Main” di Sumbar

    KPK Cermati “Cara Main” di Sumbar PADANG, HARIANHALUAN.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan mencermati kemungkinan adanya praktik korupsi dalam proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kementrian PUPR di Sumbar, yang dikerj.

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM