Melanggar Izin, 7 WNA Diciduk Polres Padang Pariaman


Jumat, 21 Desember 2018 - 16:55:01 WIB
Melanggar Izin, 7 WNA Diciduk Polres Padang Pariaman Tujuh orang Warga Negera Asing (WNA) yang diduga telah melanggar adiministrasi izin tinggal di wilayah Kabupaten Padang Pariaman, Jumat (21/12). Ketujuh orang asing tersebut merupakan anggota IDA (Indonesia Development Asociation) cabang Sumbar. Khairul

PADANG PARIAMAN, HARIANHALUAN.COM-Polres Padang Pariaman, mengamankan tujuh orang Warga Negera Asing (WNA) yang diduga telah melanggar izin administrasi tinggal di wilayah Kabupaten Padang Pariaman, Jumat (21/12). Ketujuh orang asing tersebut merupakan anggota IDA (International Development Asociation) cabang Sumbar.

Kepada awak media Kapolres Padang Pariaman AKBP. Rizki Nugroho mengatakan, ketujuh WNA tersebut diamankan dari dua lokasi yang berbeda di Padang Pariaman. Diantaranya, di Korong Simpang, Nagari Buayan Kecamatan Batang Anai dan di Korong Toboh Baru, Nagari Sintuak.

"Kami telah mengamankan tujuh WNA yang ada di wilayah hukum Polres Padang Pariaman. Berikut biodata WNA tersebut, MR. Kheungkham Saiyaphone berasal dari Laos, Bounsangob dari Laos, Somsy Sithidalavong dari Laos, Yuhana Emperatris dari negara Equador, Nelson Gustavo dari Equador, Ani Forets Australia," ujar AKBP. Rizki Nugroho.

Ia juga mengatakan, keberadaan orang asing tersebut diketahui oleh Bhabinkhamtibmas yang ditindak lanjuti oleh Kasatintel Polres Padang Pariaman. Dari hasil pemeriksaan, ketujuh orang asing tersebut mimiliki visa yang tidak jelas. Sehingga ketujuh orang asing tersebut dianggap telah melanggar

Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI No. 31 tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (PP tentang Imigrasi) mengatakan: Setiap Orang Asing yang masuk wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan. Berikut uraiannya, a. memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa; b. memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku; dan tidak termasuk dalam daftar penangkalan.

"Hal ini telah kami kordinasikan dengan pihak imigrasi dan rencananya ketujuh orang asing tersebut akan deportasi ke negaranya masing-masing," ujar Kapolres Padang Pariaman. 

Diketahui selama berada di Kabupaten Padang Pariaman orang asing tersebut menginap di hotel Minang Jaya Hotel Lubuk Alung sebanyak 4 orang dan 3 orang lainnya menginap di rumah salah seorang masyarakat bernama Syafyeni, di Korong Toboh Baru, Nagari Sintuk, Kecamatan Sintoga.. (h/rul).

 

 

 

*judul dan isi sudah disunting ulang pada Sabtu (22/12)*

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 10 Maret 2020 - 13:23:37 WIB

    Protes Pernyataan Menpan-RB, MUI: ASN LGBT Melanggar Sumpah!

    Protes Pernyataan Menpan-RB,  MUI: ASN LGBT Melanggar Sumpah! JAKARTA,HARIANHALUAN.COM-Majelis Ulama Indonesia (MUI). memi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo menjatuhkan sanksi bagi ASN yang terbukti LGBT, karena hal itu melanggar s.
  • Senin, 02 Juli 2018 - 22:26:58 WIB

    Pemkab Pessel Bakal Tertibkan Pengecer Gas Elpiji yang Melanggar HET

    Pemkab Pessel Bakal Tertibkan Pengecer Gas Elpiji yang Melanggar HET PAINAN, HARIANHALUAN.COM - Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, akan menggelar rapat koordinasi bersama jajaran, terkait keluhan masyarakat tentang penjualan gas epiji 3 kilogram yang tidak sesuai dengan Harga Eceren .
  • Rabu, 14 Maret 2018 - 09:41:22 WIB

    Dihadang Bule, Risnaldi: Aloita Dinilai Melanggar Aturan

    Dihadang Bule, Risnaldi: Aloita Dinilai Melanggar Aturan PADANG, HARIANHALUAN.COM--Merasa mendapat penolakan di daerah pemilihannya (Dapil) sendiri, anggota DPRD Sumbar Sumbar dari Dapil Pesisir Selatan dan Mentawai Risnaldi  meradang. Ketua Fraksi NasDem DPRD Sumbar itu tak terim.
  • Selasa, 16 Januari 2018 - 10:06:53 WIB

    Rencana Eksekusi 18 Januari, Basko: Jangan Melanggar Hukum

    Rencana Eksekusi 18 Januari, Basko: Jangan Melanggar Hukum PADANG, HARIANHALUAN.COM – Rencana eksekusi putusan Mahmakah Agung (MA) di atas lahan bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) 200, 201 dan 205 di belakang Basko Hotel dan Basko Grand Mall atas nama Basrizal Koto dianggap mela.
  • Rabu, 19 Juli 2017 - 11:23:59 WIB

    Bupati Pessel: Pejabat Melanggar Hukum Biasanya Hukuman Lebih Tinggi

    Bupati Pessel: Pejabat Melanggar Hukum Biasanya Hukuman Lebih Tinggi PAINAN, HARIANHALUAN.COM - Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, tegas mengatakan bahwa persoalan perusakan kawasan Mandeh, di Kecamatan Koto XI Tarusan, Pessel, hingga saat ini terus diprores secara hukum. Bahkan, terkait peru.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]