Enam HGU Lahan Perkebunan di Sumbar Berakhir 2023


Kamis, 27 Desember 2018 - 10:53:16 WIB
Enam HGU Lahan Perkebunan di Sumbar Berakhir 2023 Ilustrasi

PADANG, HARIANHALUAN.COM — Masa berlaku enam lahan perkebunan berstatus Hak Guna Usaha (HGU) di Sumbar akan habis pada 2023 mendatang, akan tetapi baru empat lahan perkebunan saja yang telah atau sedang mengurus masa perpanjangan. Permen ATR Nomor 7 Tahun 2017 telah mengatur bahwa proses perpanjangan harus dilakukan dalam rentang waktu lima tahun sebelum masa berlaku habis. Jika tidak dilakukan, lahan kembali berstatus milik negara.

Berdasarkan data yang disampaikan Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbar, keempat lahan perkebunan yang telah atau sedang mengurus perpanjangan HGU antara lain, lahan milik PT Perkebunan Anak Nagari (PAN) di Kabupaten Pasaman seluas 120 hektare (ha), dua lahan milik PT Tidar Kerinci Agung (TKA) di Kabupaten Solok Selatan masing-masing seluas 16.182 ha dan 3.665 ha, serta lahan milik PT Inang Sari di Kabupaten Agam seluas 500 ha.

Ada pun dua lahan perkebunan lain yang semestinya telah memproses perpanjangan HGU tetapi belum melakukannya antara lain, lahan perkebunan seluas 900 hektare milik PT Multi Tama Mulia dan perkebunan seluas 1.250 ha milik PT Karya Agung Megah Utama (KAMU) di Kabupaten Agam.

"Total ada 110 lahan perkebunan berstatus HGU di Sumbar. Enam di antaranya akan berakhir masa berlaku pada 2023. Hingga saat ini, baru PT PAN yang telah proses, sedangkan PT TKA dan PT Inang Sari, kami baru selesai melakukan pengukuran. Proses perpanjangan sendiri baru akan dilakukan tahun depan," kata Kabid Hubungan Hukum Pertanahan Kanwil BPN Sumbar, Meiven Indra kepada Haluan, Rabu (26/12).

Meiven mengatakan, sesuai Permen ATR Nomor 7 Tahun 2017 tentang Peraturan dan Tata Cara Penetapan HGU, masa berlaku HGU sendiri ditetapkan selama 35 tahun. Setelah masa berlaku itu habis, perusahaan yang bersangkutan dapat melakukan perpanjangan hingga 25 tahun. Selain itu, Permen juga menyebutkan bahwa proses perpanjangan harus dilakukan dalam kurun lima tahun sebelum masa berlaku habis.

"Jika pemilik lahan HGU tidak memperpanjang masa berlakunya, maka lahan tersebut otomatis akan menjadi milik negara. Selanjutnya, tanah tersebut akan kembali berubah status menjadi Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA), di mana beberapa persen akan dibagikan kembali kepada masyarakat dan sisanya akan digunakan untuk pembangunan," katanya.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, bahwa proses perpanjangan seringkali terkendala karena masyarakat telah menempati lahan HGU yang dimaksud. Hal itu membuat Kanwil BPN Sumbar menghadapi kesulitan saat melakukan pengukuran untuk proses perpanjangan HGU.

"Kami, bagaimana pun, tidak bisa seenaknya mengusir masyarakat yang telah menempati lahan itu. Sehingga saat kami melakukan perhitungan, kami tidak memasukkan lahan yang telah ditempati itu. Di sini sering munculnya konflik. Perusahaan tentu tidak terima karena luas perkebunannya jadi berkurang dibanding perhitungan pertama kali," kata Meiven lagi.

Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan Sumbar, Candra mengatakan, total luas perkebunan di Sumbar saat ini lebih kurang 980.000 hektar. Saat ini, setidaknya 25 perusahaan swasta tengah mengolah lahan-lahan tersebut menggunakan izin HGU, sedangkan sisanya diolah oleh masyarakat.

"Lahan yang paling banyak di Sumbar adalah perkebunan sawit, yakni sebanyak 380.000 ha, di mana 250.000 hektar di antaranya adalah perkebunan rakyat. Sedangkan yang terbanyak kedua adalah perkebunan kakao, yakni seluas 150.000 ha," ucapnya. (h/mg-dan)





Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM