Perda LGBT Sumbar Belum Ada Judul


Jumat, 28 Desember 2018 - 10:14:13 WIB
Perda LGBT Sumbar Belum Ada Judul Ilustrasi (net)

PADANG, HARIANHALUAN.COM — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) bakal mengeluarkan peraturan daerah (perda) khusus untuk menangkal penyebaran perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Ranah Minang. Perda itu diproyeksikan mencakup berbagai ketentuan terhadap perilaku menyimpang lain seperti, narkoba, tawuran, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan persoalan ketahanan keluarga.

"Awalnya, kami ingin merancang perda yang langsung menyasar perilaku LGBT. Namun, kami merasa perlu menimbang wujud Perda itu nanti seperti apa agar tidak ditolak usulannya. Yang jelas Perda itu tidak hanya mengatur LGBT, tetapi juga perilaku-perilaku maksiat lain, ditambah soal ketahanan keluarga yang akan mengatur bagaimana semestinya orang tua mendidik anak sehingga pengaruh LGBT dapat ditangkal sejak dini," kata Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit, saat Diseminasi Inovasi Daerah di Auditorium Gubernuran, Kamis (27/12).

Nasrul menambahkan, perda baru itu nantinya akan menggantikan Perda No. 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat yang dinilai sudah tidak lagi relevan untuk diterapkan saat ini. Di samping itu, Nasrul tetap mengimbau seluruh komponen masyarakat, baik pemerintah daerah, niniak mamak, alim ulama, guru, dan orang tua, agar makin gencar dalam sosialisasi bahaya LGBT.

"Salah satu bahaya terbesar dari perilaku LGBT adalah risiko HIV/AIDS. Berdasarkan data yang kami terima dari Tim Konselor Sumbar, pada 2018 ada 10.507 orang di Sumbar yang mengidap HIV/Aids. Itu baru yang data riil, belum termasuk mereka yang tidak terdaftar di rumah sakit," katanya lagi.

Hal senada juga disampaikan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Sumbar, Reti Wafda. Persoalan LGBT, ucapnya, amat erat berkaitan dengan peningkatan jumlah penderita HIV/Aids.

Berdasarkan Survei Terpadu Biologis Perilaku pada 2007, 2011, dan 2015, terlihat prevalensi HIV/AIDS tertinggi terjadi pada 2007 pada kelompok pengguna napza suntik (penasun) sebesar 52,4 persen. Akan tetapi, pada 2015 jumlahnya turun menjadi 28,78 persen. "Namu pada 2015 itu terjadi peningkatan pada kelompok Lelaki Suka Lelaki (LSL) menjadi 25,80 persen dari angka pada 2007 yang hanya 5,33 persen," ujarnya.

Puluhan Pelaku LGBT Terjaring di Padang

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Padang, Yadrison menyebutkan, selama tahun 2018 masih berjalan, pihaknya telah mengamankan 16 diduga pelaku praktik lesbian dan 29 pelaku waria di wilayah hukum Perda Kota Padang. "Semuanya kami serahkan ke Dinas Sosial karena instansi tersebut yang berwenang melakukan pembinaan," kata Yadrison.

Yadrison juga menyebutkan, akhir-akhir ini kasus LGBT memang telah sangat meresahkan masyarakat Kota Padang. Oleh karena itu, komitmen Satpol PP bertanggung jawab dalam upaya memberantas penyakit masyarakat tersebut serta menciptakan rasa keamanan dan keteriban di tengah-tengah masyarakat.  

“Ini juga berkaitan dengan tindak lanjut dari deklarasi yang sudah dicanangkan Pemko Padang belum lama ini untuk menangkal LGBT. Kami berharap kerja sama berbagai pihak untuk penangkalan ini. Kalau ada terpantau perilakau maksiat, segera laporkan," ucapnya menutup. (h/mg-pmi)

 



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 14 Mei 2019 - 15:59:02 WIB

    Bupati Mentawai Sampaikan Nota Pengantar 4 Raperda

    Bupati Mentawai Sampaikan Nota Pengantar 4 Raperda MENTAWAI, HARIANHALUAN.COM – Bupati Kepulauan Mentawai, Yudas Sabaggalet sampaikan empat Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) pada rapat Paripurna DPRD Mentawai, yang digelar pada Senin kemaren (13/05) di Ruang Sidang DPRD M.
  • Senin, 13 Mei 2019 - 16:05:42 WIB

    Ranperda Bukittinggi Dibahas Dalam Tiga Masa Sidang

    BUKITTINGGI, HARIANHALUAN.COM -- Berdasarkan Program Pembentukan Perda (Propemperda) Kota Bukittinggi 2019, DPRD Kota Bukittinggi akan mengajukan beberapa usulan Rancangan Perda (Ranperda) inisiatif yang dibagi ke dalam tiga .
  • Senin, 13 Mei 2019 - 16:03:59 WIB

    Pemkab Dharmasraya Usulkan Pencabutan Perda Retribusi Izin Gangguan

    Pemkab Dharmasraya Usulkan Pencabutan Perda Retribusi Izin Gangguan DHARMASRAYA, HARIANHALUAN.COM -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dharmasraya kembali menyampaikan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kepada DPRD setempat, Rabu (8/5)..
  • Selasa, 07 Mei 2019 - 22:22:35 WIB

    Cegah LGBT di Sumbar, Ranperda Masih Tarik-ulur

    Cegah LGBT di Sumbar, Ranperda Masih Tarik-ulur PADANG, HARIANHALUAN.COM — Aturan terkait pencegahan dan penanganan perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Sumatera Barat kelihatannya belum akan rampung dalam waktu dekat..
  • Sabtu, 04 Mei 2019 - 18:26:25 WIB

    DPRD Sumbar Tuntaskan Ranperda RKSDM dan LKPj

    DPRD Sumbar Tuntaskan Ranperda RKSDM dan LKPj PADANG, HARIANHALUAN.COM - Menutup masa sidang pertama tahun 2019 yang berakhir akhir April lalu, DPRD Sumbar  telah berhasil menyelesailan sejumlah rancangan peraturan daerah (Ranperda). .
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM