Pembab Sijunjung Batalkan Kelulusan, Peserta Seleksi CPNS Melapor ke Ombudsman


Kamis, 03 Januari 2019 - 13:12:40 WIB
Pembab Sijunjung Batalkan Kelulusan, Peserta Seleksi CPNS Melapor ke Ombudsman Nina Susilawati, peserta seleksi CPNS untuk formasi guru SD di Kabupaten Sijunjung, menunjukkan surat keputusan pembatalan hasil seleksi atas nama dirinya oleh Pemkab Sijunjung. IST

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Ombudsman RI Perwakilan Sumbar telah menerima dan akan menindaklanjuti laporan dari keluarga Nina Susilawati (32), peserta seleksi CPNS formasi guru penempatan Kabupaten Sijunjung, yang hasil kelulusan tes kompetensi dasar (TKD) dan tes kompetensi bidang (TKB)-nya dibatalkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sijunjung karena ketidakcocokan kualifikasi pendidikan/ijazah dengan formasi yang dituju.

"Kami telah menerima beberapa dokumen yang dikirim oleh pihak keluarga ke Ombudsman, terkait pembatalan kelulusan sejumlah tes CPNS atas nama Nina oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung. Namun, kami meminta agar yang bersangkutan datang langsung sehingga bisa dilakukan pengecekan dan konfirmasi atas berkasnya," kata Plt Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Adel Whidi, Rabu (2/1).

Adel menyebutkan, berdasarkan penelitian sementara atas berkas yang telah diterima Ombudsman, memang ditemukan ketidakcocokan antara surat keputusan Bupati Sijunjung dengan keputusan Menteri Agama (Menag) tentang kesetaraan ijazah Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) dan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidayah (PGMI).

"Sepertinya ada perbedaan regulasi antara Kementerian Pan RB dengan Kementerian Agama tentang liner jurusan PGMI dan PGSD. Untuk itu, kami perlu melakukan pengecekan kepada pihak yang bersangkutan terkait permasalahan ini," katanya lagi.

Menurut Adel, kasus serupa tidak saja terjadi di Sijunjung, tetapi juga di Kota Padang. Bedanya, kasus di Padang terjadi sebelum ujian pertama atau Tes Kemampuan Dasar (TKD) berlangsung, di mana beberapa peserta dibatalkan kelulusan administrasinya. Sedangkan untuk Nina, proses pembatalan terjadi setelah yang bersangkutan selesai melaksanakan ujian TKD dan TKB.

"Ini harus diperjuangkan, karena dalam kasus ini pelapor atas nama Nina itu dirugikan. Kasus ini harus dibuka seterang-terangnya. Kami belum bisa menduga-duga, apakah ada kecurangan atau tidak," katanya lagi.

Sementara itu dihubungi terpisah, suami Nina Susilawati, Yulicef Anthony membenarkan bahwa pihak keluarga telah mengirimkan beberapa berkas terkait data kepersertaan istrinya pada penerimaan CPNS 2018 di Pemkab Sijunjung kepada Ombudsman Perwakilan Sumbar. "Rencananya memang mau ke Padang hari ini untuk melapor secara resmi. Tapi masih menunggu hasil pengumuman kelulusan TKB dulu nanti malam (tadi malam.red)," kata Anton.

Sebelumnya, kata Anton, surat pembatalan kelulusan peserta seleksi CPNS atas nama Nina Susilawati dengan nomor peserta 540812300422 dikeluarkan tanggal 27 Desember 2018 atas nama Bupati Sijunjung, Yuswir Arifin.

Dalam surat itu dijelaskan, berdasarkan huruf G angka 2 huruf j lampiran PermenPAN-RB nomor 36 tahun 2018 tentang kriteria penetapan kebutuhan PNS dan pelaksanaan CPNS 2018 dan surat Menpan-RB nomor B/687/S.SM.01.00/2018 tanggal 19 Desember 2018 perihal penyelesaian terhadap peserta seleksi CPNS 2018 yang tidak memenuhi persyaratan dengan ini disesuaikan pembatalan hasil SKD dan hasil SKB atas nama Nina Susilawati dengan pendidikan S1 PGMI formasi guru kelas ahli pertama yang berlokasi di SDN 40 Muaro Takung.

Karena kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan keputusan Menpan-RB nomor 217 tahun 2018 tanggal 30 Agustus tentang kebutuhan pegawai ASN dilingkup Kabupaten Sijunjung 2018. Seharusnya, kualifikasi pendidikan untuk formasi tersebut adalah S1 PGSD.

“Pemkab Sijunjung membatalkan kelulusan lantaran ijazah S1 istri saya berlatar PGMI, bukan PGSD. Padahal, sebelum mendaftar, istri saya sempat mendatangi BKD dan menanyakan langsung pada Kepala BKD Sijunjung, Musprianti, pada 17 September lalu. Apakah boleh ikut melamar formasi guru SD di kabupaten itu dengan ijazah PGMI, dijawab boleh saat itu,” kata Anton lagi.

Merasa mendapat lampu hijau, Nina pun mengikuti setiap tahapan seleksi sesuai aturan procedural yang berlaku. Mulai dari tahap seleksi administrasi, ujian TKD, hingga ujian TKB ia lalui dengan mulus hingga terbentur selembar surat dari Bupati Sijunjung yang membatalkan seluruh hasil dari keikutsertaan Nina dalam seleksi tersebut.

“Setiap usai tes itu kan terlihat langsung hasilnya, karena pakai sistem CAT. Pada TKB ini, istri saya rangking 16. Sementara formasi yang dibutuhkan lebih dari 70 guru. Harusnya tanpa surat pembatalan itu, istri saya diterima jadi PNS, tetapi sekarang nasibnya jadi tidak jelas. Kata BKD, tergantung BKN. Saya juga bingung konfirmasi ke BKN itu bagaimana,” ucap Anton lagi. (h/mg-hen)

 



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM