Capaian Imunisasi MR Sumbar Terendah Kedua


Rabu, 09 Januari 2019 - 11:42:11 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Capaian Imunisasi MR Sumbar Terendah Kedua Dokumentasi Haluan

PADANG, HARIANHALUAN.COM — Sumatera Barat menjadi provinsi terendah kedua setelah Aceh dalam capaian target imunisasi massal Measles Rubella (MR) yang berlangsung sepanjang selama 2018, yakni hanya sekitar 41,61 persen. Hal itu tak terlepas dari kontroversi yang beredar seputar zat atau kandungan yang terdapat dalam vaksin MR tersebut.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumbar, Merry Yuliesday menyebutkan, total kasus Conginetal Rubella Syndrome (CSR) di Sumbar sepanjang 2018 mencapai 26 kasus, di mana 21 kasus di antaranya terjadi di empat kabupaten/kota paling rawan, yakni Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Pesisir Selatan. Sedangkan sisanya berasal dari Kabupaten Padang Pariaman dengan 3 kasus dan Kabupaten Dharmasraya dengan 2 kasus.

"Sementara menurut data Case Base Measles Surveillance (CBMS), total kasus Rubella di Sumbar ialah 284 kasus dan Kejadian Luar Biasa (KLB) sebanyak 111 kasus di 16 kabupaten/kota. Dalam tiga jumlah jumlah kasus Rubella di Sumbar terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan," ujar Merry saat Rapat Koordinasi Sosialisasi Imunisasi MR di Aula Kantor Gubernur, Selasa (8/1).

Kondisi ini, ucapnya, menjadi lebih buruk lagi lantaran 884.583 anak di Sumbar masih belum tersentuh imunisasi MR. Rendahnya cakupan imunisasi MR ini, pada akhirnya akan berdampak pada meningkatnya resiko penularan Rebella di masa yang akan datang akibat adanya paradoxical effect (efek paradoks).

"Perlu diketahui bahwa tidak optimalnya cakupan introduksi vaksinasi Rubella akan berakibat pada meningkatnya kasus CSR di Sumbar. Cakupan yang rendah dapat menurunkan penularan, sehingga dapat meningkatkan infeksi pada rata-rata usia anak yang rentan. Akhirnya, anak-anak yang tidak mendapat infeksi secara natural dan tidak mendapat imunisasi, ketika memasuki usia subur akan menjadi sangat rentan terhadap Rubella," kata Merry.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa di sinilah vaksin MR berperan. Vaksin MR memberikan proteksi terhadap virus campak dan Rubella dalam cakupan kelompok, sehingga apabila sebagian besar anak-anak telah diimunisasi MR, maka anak-anak yang tidak mendapat imunisasi pun akan ikut terlindungi. Namun dengan kondisi sekarang, di mana lebih dari setengah jumlah anak di Sumbar belum mendapat imunisasi, maka penyebaran campak dan Rubella akan semakin meningkat, dan pada gilirannya juga akan ikut menyerang mereka yang telah diimunisasi.

"Kunci dalam menekan penyebaran virus campak dan Rubella adalah dengan mengimuniasi sebanyak mungkin anak-anak. Jika sebagian besar telah terlindungi dengan vaksin MR, maka otomatis virus tersebut akan mati dengan sendirinya. Seperti halnya virus folio yang sempat menjadi ancaman serius beberapa tahun yang lalu. Oleh karena itu, kalau imunisasi ini berjalan lancar, maka kami menargetkan 10 ke depan, Indonesia akan terbebas dari virus campak dan Rubella," tuturnya.

Vaksin Buatan India

Terkait vaksin MR yang disebut-sebut mengandung babi, ia mengatakan bahwa saat ini Indonesia tidak punya pilihan lain. Selain India, yang menjadi produsen vaksin MR yang sekarang digunakan di Indonesia, opsi lain yang tersedia hanya ada Cina dan Jepang.

"Cina tidak mau menjual menjual vaksinnya, sementara vaksin Jepang hanya cukup untuk penggunaan dalam negeri mereka. Nah, tentu satu-satunya pilihan kita jatuh ke vaksin buatan India. Atau bisa saja Indonesia memproduksi vaksin MR sendiri, tetapi butuh waktu lama, yakni sekitar 15–20 tahun. Apa kita akan menunggu selama itu, sementara penyebaran virus MR justru semakin meningkat setiap tahunnya," ujar Merry.

Imunisasi MR Boleh, Tapi Jangan Represif

Semetara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar, Buya Gusrizal Gazahar menegaskan, pihaknya tidak pernah melarang imunisasi MR di Sumbar. Kendati demikian, ia juga tidak membenarkan tindakan represif yang dilakukan oleh Dinkes Sumbar dan pihak-pihak terkait lainnya selama sosialisai vaksin MR.

Buya Gusrizal berujar, dalam fatwa MUI telah dinyatakan bahwa hukum vaksin MR adalah haram, tetapi dibolehkan apabila darurat. Ia meminta fatwa ini tidak disalahartikan. Dalam hal ini, dibolehkan bukan berarti harus dipaksakan kepada seseorang untuk menggunakannya.

"Dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa vaksin MR dibolehkan, bukan diwajibkan. Artinya, pemerintah tidak berhak memaksa masyarakat untuk imunisasi MR. Kalau masyarakat bersedia disuntik MR, silakan saja. Tetapi kalau masyarakatnya menolak, ya jangan dipaksa. Namun kenyataannya kan tidak begitu. Masih ada saya dengar beberapa kasus di mana anak-anak yang tidak mau suntik MR dikurung di dalam kelas atau kebijakan sekolah yang tidak menerima anak-anak yang tidak ikut vaksin MR. Hal inilah yang amat saya sayangkan," katanya.

Di samping itu, ia juga mempertanyakan status darurat MR yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Menurutnya, status tersebut tidak berdasar, karena saat ini Indonesia tidak sedang berada dalam KLB campak dan Rubella. Buya Gusrizal mengatakan, dari seluruh program imunisasi yang diinisiasi Kemenkes, imunisasi MR adalah yang paling buruk pengelolaannya.

"Dari pendekatannya saja sudah salah. Kemenkes seolah-olah hanya ingin mengejar tingkat capaian imunisasi tanpa mempertimbangkan aspek-aspek yang lain. Dari segi SOP juga tidak jelas. Ujung-ujungnya, imunisasi ini jadi imunisasi yang paling banyak permasalahannya," ujarnya.

Lebih jauh, ia menuturkan bahwa hukum haram atas vaksin MR pada dasarnya tidak dapat ditawar. Untuk itu, ia menyarankan kepada pemerintah untuk mencari alternatif lain yang jelas status halalnya. "Kalau dari awal pemerintah bisa mencari atau bahkan memproduksi sendiri vaksin MR yang berstatus halal, tentu tidak akan bermasalah seperti sekarang," kata Buya Gusrizal.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit menyebutkan bahwa ada beberapa keputusan yang telah disepakati. Pertama, Dinkes Sumbar tetap menjalankan program imunisasi difteri. Jangan sampai, ujarnya, imunisasi lain justru terganggu akibat bermasalahnya imunisasi MR.

"Kedua, jika seseorang positif terkena virus campak atau Rubella, maka ia diperkenankan untuk menggunakan vaksin MR. Hukumnya, menurut MUI, adalah mubah. Terakhir, diputuskan bahwa imunisasi MR diperbolehkan. Tetapi tidak boleh dipaksakan, apalagi sampai dikurung di dalam kelas," katanya. (h/mg-dan)

 



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 21 Januari 2016 - 03:57:44 WIB

    Samsat Solsel Sukses Lebihi Capaian Target Pajak

    SOLSEL, HALUAN — To­tal capaian target Pajak Kendaraan Bermotor (PK­B) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BB­N­­KB) serta Pajak Air Per­mukaan di Samsat Solok Selatan (Solsel) empat ta­hun berturut-turut meleb.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM