Irwan Prayitno Ajukan Perlawanan Atas Eksekusi Lahan


Rabu, 09 Januari 2019 - 12:38:27 WIB
Irwan Prayitno Ajukan Perlawanan Atas Eksekusi Lahan Irwan Prayitno selaku pemohon perlawanan eksekusi tiba di Pengadilan Negeri (PN) Padang untuk melakukan proses mediasi yang berlanjut ke persidangan, Selasa (8/1) YUHENDRA.

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno (IP) mengajukan pemohon perlawanan pihak ketiga terhadap Syamsul Bahri dkk selaku terlawan dalam perkara putusan eksekusi Nomor: 21/Eks.Pdt/2018/PN.Pdg tanggal 16 Oktober 2018 di Pengadilan Negeri (PN) Padang atas objek tanah seluas 5.000 m2 di kawasan Taruko I, Kecamatan Kuranji, Kota Padang.

Pantauan Haluan di PN Padang, Selasa (8/1), IP selaku pemohon perlawanan didampingi kuasa hukumnya, serta kuasa hukum Syamsul Bahri dkk selaku pihak terlawan terlebih dulu dipertemukan dalam ruang mediasi PN Padang. Namun, satu jam setelah mediasi yang diampu oleh Liviana Tanjung tersebut tak memunculkan kesepakatan, kedua belah pihak pun melanjutkan proses ke tahapan persidangan.

Sidang dengan agenda pembacaan permohoan pembatalan eksekusi tersebut dipimpin Yoserizal selaku Ketua Majelis Hakim, didampingi hakim Anggota Sutedjo dan Leba Max Nandoko. IP hadir bersama Syaiful selaku kuasa hukum, berhadapan dengan Poniman dkk selaku kuasa hukum pihak terlawan.

Sebagaimana disebutkan dalam permohonan perlawanan, IP melalui kuasa hukumnya menjelaskan, alasan dilakukan perlawanan oleh pihaknya (derzen veret) atas putusan Nomor : 21/Eks.Pdt/2018/PN.Pdg tanggal 16 Oktober 2018, yaitu karena tanah yang telah dieksekusi oleh pihak terlawan adalah hak milik IP seluas 5000 m2 yang terletak di kawasan Taruko I, yang dibeli kepada pemilik sertifikat atas nama Arep, Darmawi, dan Sudirman selaku kuasa Nurdin dan Hadibur.

"Surat kuasa dibuat di hadapan Notaris pada 16 Agustus tahun 2000. Dalam akta jual beli tanah klien saya (IP) secara pribadi. Waktu itu belum jadi Gubernur," kata Syaiful usai sidang di PN Padang.

Syaiful menerangkan, tanah yang dibeli oleh IP adalah tanah bersertifikat hak milik atas nama Nurdin dan Hadibur, dengan nomor 730, gambar situasi nomor 2956, tertanggal 30 September 1993, terletak di Kelurahan Korong Gadang Kuranji, dan sesuai dengan akta jual beli nomor 60/12Krj/2000 tanggal 22 Agustus 2000, yang dibuat di hadapan Notaris Armalina Ahmad di Padang.

"Tanah itu dibeli tahun 2000. Penjual tanah menjamin bahwa tanah yang dibeli kliennya tidak tersangkut dalam sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang, dan milik pribadi. Bukan tanah atas nama mamak kepala waris (MKW)," ujarnya.

Syaiful menyebutkan permasalahan muncul saat IP melakukan pengaplingan tanah setelah dilakukan balik nama atas sertifikat tanah tersebut pada tahun 2009. "Pertengan 2018, klien kami mengetahui bahwa ada pihak yang keberatan dan menyebut lahan itu milik Syamsul Bahri Cs dengan mengajukan pemblokiran ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas sertifikat klien kami, dan bergulir perkara perdatanya di pengadilan," ucapnya lagi.

Kemudian, lanjutnya, pihak pengadilan melakukan aanmaning dan menerbitkan surat untuk melakukan eksekusi terhadap lahan yang dibeli IP tersebut, hingga IP mengajukan permohonan perlawan atas eksekusi tersebut.

"Ini kami bantah dan kami lakukan perlawanan melalui permohonan yang sudah kami ajukan pertengahan Desember lalu. Ini agenda sidang pertama, pembacaan permohonan," ujar Syaiful lagi.

Sementara itu, Poniman dkk selaku Kuasa Hukum Syamsul Bahri dkk dalam perkara itu bertindak selaku pihak terlawan sekaligus pemohon eksekusi menjelaskan, proses persidangan tersebut merupakan tindak lanjut atas permohonan eksekusi yang dilakukan oleh Syamsul Bahri dkk. "Ya, tadi telah dilakukan proses mediasi, tetapi gagal, maka lanjut ke sidang," kata Poniman.

Ia menjelaskan, permohonan eksekusi yang dikabulkan pengadilan yang menjadi awal permohonan perlawanan dari IP beralaskan pada putusan pengadilan No.53 dan 65 tahun 1994, tentang sertifikat tanah dalam putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi.

"Poin pentingnya, klien (Syamsul Bahri dkk) bersama kaumnya melakukan gugatan untuk menerima 1/6 dari objek tanah MKW, dan tanah yang ada saat ini merupakan tanah pusaka tinggi," kata Poniman.

Ia menyebutkan, pihaknya hingga kini belum melihat sertifikat yang disebut dimilki oleh IP serta bukti penjualan yang dilakukan. Sebab, kedua hal itu akan menjadi pembuktian penting di persidangan nanti.

"Kami belum melihat dan tentu itu nanti di tahap pembuktian, seperti apa sertikat IP. Kami memperjuangkan hak klien kami dan untuk membuktikan sah atau tidaknya sertifikat, adalah perihal pembuktian," tuturnya. (h/mg-hen)

 



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM