Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Pessel, Bawaslu Masih Lakukan Kajian 


Rabu, 09 Januari 2019 - 20:44:41 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Pessel, Bawaslu Masih Lakukan Kajian  Ketua Bawaslu Pessel, Erman Wadison, saat memberikan keterangan pers terkait laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN oleh Plt. Kemenag Pessel Firdaus, beberapa waktu lalu. (Okis Mardiansyah)

PAINAN, HARIANHALUAN.COM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Selatan, hingga kini masih melakukan tahap pengkajian terhadap laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN oleh pejabat Kemenag Pessel beberapa waktu lalu. 

"Benar, pada Jumat 28 Desember 2018 salah satu masyarakat atas nama Nurdin, melapor ke pihak kami dugaan pelanggaran netralitas ASN yang melibatkan pejabat Kemenag Pessel, dengan nomor tanda terima: 02/LP.Berkas/PL/Kab/03.15/XII/2018," kata Erman Wadison, di Painan. Rabu, (9/1).

Ia menjelaskan, berdasarkan kajian awal Bawaslu terhadap laporan tersebut, maka pihaknya mengambil kesimpulan laporan itu telah memenuhi syarat formil dan syarat materil.

"Laporan tersebut telah kami registrasi pada 31 Desember 2018 dengan nomor: 01/LP/PL/Kab/03.15/XII/2018," ujarnya.

Lebih lanjut kata Erman, hingga kini pihaknya masih menindaklanjuti dan melakukan klarifikasi dengan cara meminta sejumlah keterangan kepada pelapor, saksi, dan pihak-pihak terkait lainnya.

"Termasuk kami juga telah melakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan terhadap terlapor pejabat Kemenag Pessel, pada Senin, (7/1) kemarin," ucapnya. 

Ia menambahkan, sebagaimana diatur dalam UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), pada Pasal 283 menjelaskan, bahwa aparatur sipil negara dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu, sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerjanya, angggota keluarga, dan masyarakat.

"Serta netralitas ASN juga diatur dalam UU No 5 tahun 2014. Apakah nanti terlapor memenuhi unsur pelanggaran atau tidak, pihak kami belum bisa menyampaikannya, sebab masih dalam tahap kajian Bawaslu," ujarnya.

Sebelumnya, Bawaslu Pessel juga menerima laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN oleh pejabat di lingkungan Kemenag Pessel. Ia dilaporkan karena diduga terlibat politik praktis karena mendukung dua orang calon legislatif pada Pemilu 2019.

"Sesuai hasil klarifikasi sebelumnya, ternyata yang bersangkutan bukanlah seorang ASN, melainkan kepala sekolah swasta setingkat TK/PAUD. Jadi, ini tidak termasuk dalam pelanggaran Pemilu," tutur Erman menjelaskan. (h/kis)

 



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM