DUGAAN KORUPSI PENGELOLAAN HOTEL

Tata Kelola Balairung Dinilai Buruk


Jumat, 11 Januari 2019 - 10:31:55 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Tata Kelola Balairung Dinilai Buruk Ilustrasi (net)

Seharusnya saat bangunan itu dialihgunakan dari kantor menjadi hotel, perlu diadakan studi kelayakan secara mendalam. Kalau ingin diubah menjadi hotel, dinilai dulu bangunannya layak atau tidak. Jika memang investasinya kemahalan untuk sebuah hotel, kenapa tetap dipaksakan untuk diubah. Hal itu patut dipertanyakan. (Rinaldi Munaf—Pakar Akuntansi)

PADANG, HARIANHALUAN.COM –Polda Sumbar dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi terkait dugaan korupsi di Hotel Balairung milik Pemprov Sumbar. Jika sebelumnya Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno menilai Hotel Balairung merugi secara keuangan tetapi untung secara bisnis, maka pakar akuntansi Universitas Andalas (Unand), Rizaldi Munaf, menilai akar masalah Hotel Balairung terletak pada tata kelola yang buruk dan beban penyusutan yang tinggi.

Terkait perkembangan pengusutan kasus, Dirreskrimsum Polda Sumbar, Kombes Pol Margiyanta menyebutkan, hingga saat ini pihaknya telah menggelar berita acara pemeriksaan (BAP) terhadap tiga belas orang terkait dugaan korupsi Hotel Balairung. Namun, ia enggan mengungkap siapa saja yang telah dipanggil ke Mapolda Sumbar tersebut.

“Untuk identitas mau pun inisial, itu masih rahasia. Yang pasti, sudah ada 13 orang yang diperiksa. Status saat ini kami masih dalam tahap pendalam terkait kasus dugaan korupsi Hotel Balairung itu," kata Margiyanta kepada Haluan.

Sementara itu, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumbar, Prima Idwan Mariza kepada Haluan, Kamis (10/1) menyebutkan, pihaknya hingga saat ini telah memeriksa sepuluh saksi terkait dugaan korupsi dalam pengelolaan hotel yang dibangun dari APBD Provinsi Sumbar tersebut. Pihaknya masih akan terus mengumpulkan data atas dugaan kasus yang terkuat berdasarkan laporan masyarakat tersebut.

"Kami sedang melakukan penyelidikan, sudah sepuluh saksi yang dimintai keterangannya. Evaluasi atas pemeriksaan itu juga telah dilakukan. Berdasarkan rapat evaluasi dengan pimpinan, kami dari tim yang ditunjuk untuk mendalami, diminta memberikan laporan sejauh mana informasi yang diperoleh,” kata Prima.

Terkait pengusutan secara bersamaan yang dilakukan oleh Kejati bersama Polda Sumbar, Prima mengaku pihaknya menyerahkan sepenuhnya kelanjutan pengusutan tersebut kepada pimpinan masing-masing. “Untuk koordinasinya, itu kami serahkan ke pimpinan,” katanya lagi.

Sementara itu, Direktur PT Balairung Citrajaya Sumbar selaku BUMD pengelola Hotel Balairung, Irsyal Ismail, saat ditanya terkait pengusutan kasus tersebut, serta tentang pemasukan dan keuntungan yang diperoleh Hotel Balairung selama beroperasi, ia mengaku pihaknya masih fokus dalam proses pemeriksaan. "Kami masih fokus dengan pemeriksaan dulu," kata Irsyal lewat pesang singkat, Kamis (10/1).

Tata Kelola Buruk

Pakar Akuntansi Unand, Rinaldi Munaf menilai, beban penyusutan yang terlalu tinggi dan tata kelola yang buruk dinilai menjadi penyebab utama meruginya Hotel Balairung. Di samping itu, ia juga menyebut studi kelayakan pembangunan Hotel Balairung terkesan terlalu dipaksakan.

"Seharusnya saat bangunan itu dialihgunakan dari kantor menjadi hotel, perlu diadakan studi kelayakan secara mendalam. Kalau ingin diubah menjadi hotel, dinilai dulu bangunannya layak atau tidak. Jika memang investasinya kemahalan untuk sebuah hotel, kenapa tetap dipaksakan untuk diubah. Hal itu patut dipertanyakan," kata Rinaldi kepada Haluan.

Selain itu, ia juga menilai Pemprov Sumbar telah salah menetapkan nilai penyusutan Hotel Balairung. Semestinya, penyusutan untuk bangunan permanen seperti Hotel Balairung ditetapkan untuk 20 tahun. Sedangkan penyusutan 10 tahun hanya ditetapkan untuk bangunan semi permanen. Sehingga, beban penyusutan yang ditanggung Hotel Balairung menjadi semakin besar.

Terakhir, ia juga melihat adanya inefisiensi dalam tata kelola Hotel Balairung. Selama ini, ia mendengar banyak tamu-tamu dari Sumbar yang menginap di Hotel Balairung tetapi minta diskon atau bahkan tidak membayar sama sekali. "Dari segi hunian kamar, mungkin mencapai 60 persen, tetapi dari segi pemasukan mungkin kurang dari itu, lantaran banyak yang minta diskon atau tidak membayar. Maka jelas, kalau sudah begini, dari sisi bisnis pun mereka merugi," tuturnya.

Menilik kondisi ini, Rinaldi merekomendasikan Pemprov Sumbar agar Hotel Balairung dikelola oleh tangan-tangan profesional, bukannya pegawai pemda. Toh, sekali pun ditawar dengan harga murah, ia memandang hal tersebut masih lebih baik dari pada terus-terusan merugi.

"Walau pun misalnya ditawar dengan harga rendah, pemprov sebenarnya tidak perlu takut kehilangan nama. Tentu dalam hal ini yang sifatnya bukan berupa penyertaan saham, yang dapat membuat pemprov kehilangan asetnya. Akan tetapi, pemprov betul-betul menyerahkan Hotel Balairung kepada pihak ketiga, dengan catatan aset tetap menjadi milik pemda. Nah, nanti mungkin diatur berapa presentase keuntungan yang diterima pemprov," tutur Rinaldi.

Justru jika pengelolaan Hotel Balairung berupa penyertaan saham dengan pihak ketiga, ditakutkan pemprov bakal kehilangan asetnya. Hal itu karena apabila rugi dan pemprov kehilangan modal, maka dengan mudah pihak akan segera menyambar saham milik pemprov hingga mereka kehilangan saham dan status kepemilikannya beralih ke pihak ketiga.

Sebelumnya, Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno menyangkal terjadinya dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan Hotel Balairung. Ia menilai, minimnya kontribusi hotel yang dikelola dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu terhadap pemasukan daerah, tidak dapat menjadi pijakan untuk memberi cap bahwa hotel tersebut memiliki manajemen yang buruk.

"Terkait dugaan korupsi itu, saya menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwajib. Saya tidak akan mengintervensi. Namun, kita harus menelaah dulu, inti persoalannya itu di mana. Memang, selama ini Hotel Balairung hampir tidak memberikan deviden untuk kas daerah. Akan tetapi, bukan berarti kita bisa bilang kalau hotel itu merugi," ujarnya kepada Haluan, usai menghadiri Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Kamis (3/1).

Secara keuangan, kata Irwan, Hotel Balairung memang tampak merugi. Namun secara bisnis, Hotel Balairung justru dalam keadaan untung. Hal itu dapat terlihat dari tingkat okupansinya yang terbilang tinggi, yakni selalu di atas 60 persen dari total kamar yang tersedia.

"Nah, jadi kenapa secara keuangan kelihatannya merugi? Pertama, Gedung Balairung yang sekarang menjadi hotel itu, saat awal dibangun tahun 2007 dimaksudkan untuk menjadi gedung kantor dengan investasi besar. Seperti halnya kalau kita bangun rumah sendiri, dibangun sebagus mungkin. Dindingnya tinggi, temboknya tebal, lantainya tebal, dan sebagainya. Ternyata pada 2009, lewat Perda, diubah menjadi hotel," kata Irwan.

Logikanya, sambungnya lagi, untuk hotel dengan tarif per malam Rp500.000, investasi paling tinggi yang ditanamkan adalah senilai Rp500 juta. Sedangkan Hotel Balairung memiliki nilai investasi Rp1 miliar per kamar, karena sejak awal memang tidak direncanakan untuk menjadi hotel. Hal itu kemudian membuat Hotel Balairung menjadi tidak ekonomis untuk bangunan berorientasi bisnis.

Dengan nilai investasi sebesar Rp500 miliar, lanjut Irwan lagi, apabila disusutkan selama 10 tahun maka akan menjadi Rp15 miliar. Sehingga, Pemprov Sumbar mesti menyisihkan uang milik BUMD tersebut untuk amortisasi atau penyusutan nilai kekayaan. Tentu, ucap Irwan, kelihatannya selalu merugi, karena Hotel Balairung harus menanggung beban turunan dari pembiayaan pembangunan awal dengan nilai investasi yang besar.

"Intinya, untuk sekelas hotel, investasi bangunannya kemahalan. Nah, sementara uang yang diasingkan untuk amortisasi tadi itu masih tersimpan di kas daerah. Utuh. Jadi sebenarnya tidak bisa dibilang rugi sepenuhnya. Dan intinya, menurut saya, Balairung itu tidak ada dugaan korupsi," ujarnya lagi.

Sementara itu, tentang usulan Pansus DPRD Sumbar untuk menggaet pihak ketiga, Irwan Prayitno mengaku telah menindaklanjuti usulan itu. Ia telah menawarkan kepada beberapa grup hotel besar seperti Ibis, Santika, Novotel, dan lain-lain untuk mengelola Hotel Balairung. Akan tetapi, usaha tersebut belum membuahkan hasil.

"Kenapa bisa gagal? Karena mereka menawar jauh di bawah keuntungan yang telah kami dapat dari Hotel Balairung. Kami tentu tidak mau, karena kalau sudah dikelola dengan penawaran seperti itu, Pemprov tidak punya nama lagi di sana. Sudah orang lain yang mengelola, dan kita hanya sebagai tamu di situ. Jadi akhirnya, urusan ini kami kembalikan lagi kepada Pansus DPRD. Tetapi sampai sekarang kami belum menerima tanggapan apa pun," katanya. (h/mg-dan/mg-pmi)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 05 Februari 2019 - 21:04:15 WIB

    Tata Kelola Hotel Balairung Harus Diubah

    Tata Kelola Hotel Balairung Harus Diubah PADANG, HARIANHALUAN.COM – Hotel Balairung hingga saat ini tak kunjung menghasilkan pemasukan bagi kas daerah. Bahkan, Aparat Penegak Hukum (APH) mulai bergerak mengusut dugaan penyelewengan dalam pengelolaannya yang berada.
  • Rabu, 04 April 2018 - 09:01:42 WIB
    SIMPOSIUM PIDANA ADAT DAN KRIMINOLOGI KONTEMPORER

    Ujaran Kebencian Ancam Tatanan Sosial

    Ujaran Kebencian Ancam Tatanan Sosial SUKMAWATI Sukarnoputri mendadak viral setelah membacakan puisinya berjudul Ibu Indonesia. Sebagian netizen menilai puisi tersebut mengandung SARA, bahkan memuat ujaran kebencian. Karena salah satunya, menyebut alunan kidung l.
  • Ahad, 08 Februari 2015 - 19:26:46 WIB

    Tata Niaga Ternak di Pessel Perlu Regulasi

    PAINAN,HALUAN — Tata niaga ternak sapi di Pesisir Selatan (Pessel) perlu diperbaiki dan diperkuat dengan regulasi khusus.

    Perbaikan pola tataniaga sapi ini penting dilakukan untuk mengantisipasi punahnya sapi kha.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM