PENYITAAN BUKU DIDUGA BAU KOMUNIS

Sejarawan: Sah Secara Hukum, Sebaiknya Libatkan Akademikus


Jumat, 11 Januari 2019 - 10:45:03 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Sejarawan: Sah Secara Hukum, Sebaiknya Libatkan Akademikus Anggota TNI AD dari Kodim 0312 Padang bersama Kejaksaan Negeri (Kejari), Polresta, Kesbangpol dan Satpol PP mengamankan sejumlah buku yang dianggap bermuatan ideologi komunis atau tentang Partai Komunis Indonesia (PKI) di salah satu toko buku di kawasan Pondok, Jalan Hos Cokroaminoto, Padang. IST

PADANG, HARIANHALUAN.COM –  Sejarawan Universitas Negeri Padang (UNP), Mestika Zed menyebutkan, penyitaan sejumlah buku yang diduga bermuatan ideologi komunis beberapa waktu lalu di Kota Padang, memang sah secara hukum jika merujuk pada Ketetapan MPRS Nomor XXV Tahun 1966. Namun ia berharap, agar ke depan sebelum penyitaan buku lebih dulu dilakukan konsultasi dengan akademikus agar tak terkesan pukul rata.

"Jika merujuk Ketetapan MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI), maka apa yang dilakukan oleh TNI bersama jaksa itu memang dibenarkan. Jadi secara hukum, sah. Namun demikian juga harus selektif dalam menyita buku. Jangan asal pukul rata," ujarnya usai menghadiri Peringatan TRITURA dan Kebangkitan Angkatan 66 ke 53 di Auditorium Gubernuran, Kamis (10/1).

Mestika melihat, dalam pembredelan tersebut ada beberapa buku yang yang benar-benar murni bermuatan akademik. Beda ceritanya, jika buku yang diamankan memang bermuatan konten-konten yang bersifat propaganda, provokatif, atau konten-konten yang dapat memengaruhi masyarakat untuk berbuat yang tidak benar.

"Jika yang diamankan itu murni bermuatan provokatif, saya sangat mendukung. Tetapi kalau yang diamankan itu adalah buku yang bersifat akademik, saya sebagai seorang akademisi jelas tidak setuju," kata Mestika lagi.

Oleh karena itu, Mestika berharap ke depan apabila akan dilakukan penyitaan, maka hal itu mesti dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak universitas yang memiliki pada akademikus. Semisal otoritas kejaksaan, tuturnya, memang punya kriteria tersendiri atas buku-buku berbahaya. Akan tetapi, yang menentukan apakah buku tersebut bernilai akademik atau tidak, adalah akademisi dari universitas.

Kendati demikian, ia mengaku mendukung upaya pemerintah untuk memberantas dan meredam pengaruh-pengaruh komunis atau pengaruh-pengaruh radikal lainnya melalui pembredelan buku-buku yang bersifat provokatif. Menurutnya, saat ini Indonesia sangat rentan disusupi berbagai pengaruh buruk yang dapat mengancam keutuhan bangsa

"Memang sudah tugas pemerintah untuk membangun semacam pagar demi melindungi rakyatnya dari berbagai pengaruh buruk. Namun begitu, tentu perlu ada standar-standar yang jelas dan dapat dipahami oleh publik," ucap Guru Besar Universitas Negeri Padang (UNP) tersebut.(h/mg/dan/len/mg-hen)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

BERITA TERKINI Index »

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM