“Jangan Bawa Tidur” SPj Fiktif di Sumbar


Senin, 14 Januari 2019 - 20:07:00 WIB
“Jangan Bawa Tidur” SPj Fiktif di Sumbar Dokumentasi Haluan

Penanganan kasus terkesan lamban. Padahal kasusnya jelas, terpidananya sudah ada, informasinya sudah banyak, tetapi penegak hukum belum juga menindaklanjuti secara lebih konkrit. (M. ISA GAUTAMA-PK GEBRAK)

PADANG, HARIANHALUAN.COM –  Delapan bulan pascavonis sembilan tahun untuk Yusafni Ajo selaku terpidana korupsi Surat Pertanggungjawaban (SPj) Fiktif di lingkungan Dinas Prasjaltarkim (sekarang Dinas PUPR) Provinsi Sumbar, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi Sumbar (KMSAK) Sumbar kembali mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk melanjutkan penyidikan atas keterlibatan pihak lain dalam tindakan korup kasus yang merugikan keuangan negara hingga Rp62,5 miliar itu.

Baca Juga : Berikut Data Sementara Kerusakan Akibat Gempa di Talaud

Koordinator Lembaga Anti Korupsi Integritas, Arief Paderi, kepada Haluan menegaskan, pihaknya mendesak APH, terutama penyidik dari Subdit Dit IV Tipidkod Mabes Polri yang sebelumnya menangani kasus ini, untuk melanjutkan penanganan atas kasus SPj Fiktif , yang dipastikan terbukti setelah satu orang terdakwa divonis bersalah.

“Kami mendesak penyidik karena masyarakat menunggu kelanjutan dari pengusutan kasus ini hingga tuntas. Patut diingat, ini adalah kasus korupsi terbesar sepanjang sejarah di Sumbar. Karena ini kasus korupsi, tentu tidak mungkin menyeret satu-dua orang saja,” kata Arief, Minggu (13/1).

Baca Juga : Seorang Bandar Narkoba Ditembak Mati

Lambannya penanganan lanjutan atas kasus SPj Fiktif yang masuk Jilid II ini, sebut Arief, seolah-olah mengesankan tindakan korup tersebut hanya dilakukan oleh dua pelaku saja, yakni Yusafni yang telah divonis bersalah, dan Suprapto, mantan Kepala Dinas Prasjaltarkim Sumbar yang dalam dakwaan jaksa untuk kasus Yusafni disebut ikut terlibat dalam menyelewengkan anggaran negara dengan motif SPj Fiktif tersebut.

"Saat ini terkesan yang terlibat cuma dua orang itu saja. Padahal dalam proses pembuktian (persidangan) banyak pihak-pihak lain yang disebut terlibat oleh Yusafni. Boleh dikatakan saat persidangan itu, Yusafni menyebutkan banyak nama, termasuk yang menerima aliran dana dan terlibat dalam aktivitas pencucian uangnya. Siapa yang menerima dan menikmati uang hasil dari kejahatan itu harus diungkap satu-satu," kata Arief lagi.

Baca Juga : Dampak Gempa di Talaud, Listrik Padam dan Sinyal Susah

Selain itu, Ketua Lembaga Pusat Kajian (PK) Gebrak Universitas Negeri Padang (UNP), Mohammad Isa Gautama, ikut mendesak agar penegak hukum untuk melanjuutkan penanganan kasus korupsi yang terkesan seolah diperlambat. Padahal, katanya, sudah ada pihak-pihak yang secara terang disebutkan dalam persidangan, dan sangat besar kemungkinannya terlibat dalam kasus SPj Fiktif.

"Kasus ini terkesan lambat penangananya. Padahal kasusnya jelas, terpidananya sudah ada, informasinya sudah banyak, tetapi penegak hukum belum juga menindaklanjuti secara lebih konkrit," katanya Isa.

Baca Juga : Tidak Berpotensi Tsunami, Kepulauan Talaud Diguncang Gempa 7.1 Magnitudo

Isa Gautama juga menyakini, kasus koruspsi dengan kerugian puluhan miliar dan menyentak publik tersebut tidak hanya melibatkan Yusafni dan Suprapto saja. Namun, pasti ada pelaku lain yang terlibat, sebagaimana nama-nama yang telah dikicaukan Yusafni dalam pemeriksaannya di persidangan.

"Kami meyakini banyak pihak yang terlibat. Untuk itu kami sangat berharap penegak hukum mengusut kembali hingga ke akarnya. Tidak berhenti di sana saja," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan  Ketua Lembaga Hukum dan Anti Korupsi (Luhak) Fakultas Hukum (FH) Universitas Muhammadiyah Sumbar (UMSB), Wendra Yunaldi. Bahkan menurutnya, penyidik harus mengejar siapa betul pelaku/aktor utama dalam kasus tersebut. Menurut Wendra, Yusafni yang saat ini menjadi terpidana bukanlah aktor utama.

“Itu dapat dilihat dari posisinya sebagai pegawai biasa di Dinas Prasjaltarkim Sumbar. Sangat mustahil rasanya kalau hanya Yusafni, lagi pula korupsi itu tidak mungkin dilakukan satu orang saja. Dalam persidangan itu, sudah disebutkan nama-nama penerima aliran uang tersebut. Sekarang bagaimana penyidik mengejar para pelaku utama dan pelaku lainnya itu," kata Wendra.

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]