KPK Bisa Supervisi Kasus SPj Fiktif di Sumbar?


Senin, 14 Januari 2019 - 20:20:34 WIB
Reporter : Tim Redaksi
KPK Bisa Supervisi Kasus SPj Fiktif di Sumbar? Dokumentasi Haluan

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Terpecahnya konsentrasi penyidik dalam penanganan berbagai kasus, menurut Koordinator Lembaha Integritas Arief Paderi, bukan alasan yang tepat untuk menunda penanganan kasus SPj Fiktif Jilid II yang hingga kini terkesan mangkrak. Menurutnya, bila perlu Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) bisa mengambil tanggung jawab untuk melanjutkan proses penanganan.

"Selama ini dilakukan supervisi oleh KPK, tetapi apa hasilnya dan bagaimana tindaklanjutnya kita tidak mengetahui. Kalau seperti ini supervisi KPK terhadap lembaga penegak hukum lainnya, tentu masyarakat sangat menyayangkannya," kata Arief, Minggu (13/1).

Arief menyebutkan, jika kasus tersebut tidak mungkin lagi disegerakan oleh pihak kepolisian, maka akan sangat bijak bila KPK tampil mengambil alih penanganan selanjutnya. "Sebenarnya kami mendesak KPK untuk ambil kasus ini, karena melihat jumlah dan aliran dananya yang cukup besar. Secara aturannya, memang pas KPK yang menangani," katanya lagi.

Sebelumnya kepada Haluan, Juru bicara KPK, Febri Diansyah menyebutkan, pihaknya bisa mengambil alih kasus dugaan korupsi Surat Pertanggungjawaban (SPj) fiktif jilid II jika memang penanganan macet di Bareskrim Polri. “Kasus korupsi yang ditangani oleh kepolisian ataupun kejaksaan harus ditangani dengan autentik, meskipun memang dalam pembuktian ada kendala-kendala yang dihadapi,” kata Febri usai menjadi pembicara dalam seminar penindakan korupsi yang dilaksanakan di Universitas Negeri Padang (UNP) beberapa waktu lalu.

Setiap penanganan kasus korupsi, termasuk kasus SPj fiktif, menurut Febri memang harus dituntaskan. "Pastinya masyarakat sangat menunggu bagaimana hasilnya, sama seperti perkara-perkara lainnya. Sebab itu, setiap penegak hukum, termasuk KPK punya kewajiban untuk menuntaskan perkara dugaan korupsi yang sudah ditangani. Penegak hukum wajib bekerja maksimal dalam menangani perkara, sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya," kata Febri.

Febri mengatakan, KPK bisa mengambil alih penyelesaian perkara korupsi apabila ada permasalahan dalam penanganannya. Begitu juga dengan kasus SPj fiktif yang baru menyeret satu nama ke balik jeruji besi. “Bisa saja diambil alih kalau memang macet. Namun sejauh ini kami (KPK) menilai Polri masih bagus dalam menangani kasus ini (SPj) fiktif. KPK siap membantu jika memang dibutuhkan," tambahnya lagi.

KPK dalam posisi menunggu jika Bareskrim Polri meminta dukungan dalam upaya pengusutan kasus SPj fiktif. Jauh-jauh hari, KPK telah memberikan dukungan berupa fasilitasi ahli pada jilid pertama kasus tersebut yeng telah tuntas bersidang dengan jatuhnya vonis sembilan tahun untuk terpidana Yusafni .

KPK juga menilai, jika ditemukan sejumlah fakta baru di persidangan kasus tersebut pada jilid pertama, maka sudah pada tempatnya ditindaklanjuti oleh penegak hukum yang berwenang atas kasus tersebut. “Jika sebuah kasus yang ditangani dipersidangan memunculkan sejumlah fakta baru, tentu sebaiknya ditindaklanjuti. Namun, hal ini menjadi domain penegak hukum yang menangani kasusnya. KPK pada prinsipnya, dapat memberikan dukungan, sesuai kewenangan koordinasi dan supervisi yang diatur undang-undang,” kata Febri.

Febri pernah menyampaikan, Unit Koordinasi dan Supervisi bidang penindakan KPK telah memberikan dukungan berupa fasilitasi ahli pada penanganan kasus jilid pertama SPj fiktif dengan kerugian negara mencapai puluhan miliar rupiah tersebut. “Jika nanti ada permintaan dukungan lagi, sesuai kewenangan KPK tentu akan kami tindaklanjuti,” sebutnya lagi.

Hingga berita ini diturunkan, Haluan masih berupaya berkomunikasi dengan Febri Diansyah terkait sikap terkini KPK menghadapi penanganan kasus SPj Fiktif Jilid II yang terkesan jalan di tempat. Namun, upaya komunikasi yang dilakukan belum membuahkan hasil.

Terkait kasus ini, sebelumnya Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz ikut mendesak penyidik Bareskrim Polri untuk membawa aktor intelektual dalam kasus ini ke meja persidangan. Disebutkan Donal, penyidik harus mempercepat penanganan dan menangkap aktor intelektual dalam kasus yang merugikan negara Rp62 miliar lebih itu.

“Ini kasus besar. Bahkan di Sumbar menjadi kasus korupsi yang paling besar. Jangan didiamkan begitu saja. Penyidik punya utang untuk menuntaskannya, sekaligus mengungkap, siapa dalang atau aktor intelektual dalam kasus ini,” tegas Donal Fariz

Dijelaskan Donal, sebenarnya tidak ada alasan penegak hukum untuk melakukan penundaan penanganan suatu perkara. "Dalam kasus ini, penyidik tidak punya alasan untuk menunda, ini harus segera diselesaikan. Kalau alasannya ada kasus lain yang lebih besar sedang dikerjakan, lebih tidak masuk akal. Penyidik di Bareskrim itu tidak satu atau dua, tapi banyak. Kan bisa diatur timnya,” tutur Donal.

Penelaahan ICW, menurut Donal, Yusafni Ajo, pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sumbar yang sudah divonis dalam kasus ini, diyakini bukan aktor tunggal, atau aktor intelektual. Ia bisa jadi hanya pesuruh. "Kami menyakini dia bukan aktor intelektualnya, untuk itu penyidik harus segera menangkap dan menghukum aktor intelektual yang menjadi otak dari kasus yang terbesar pernah ada di sumbar ini," katanya. (h/isq)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 23 Januari 2019 - 12:09:46 WIB

    Ada Kerusakan Lingkungan di Sumbar, KPK Kantongi Laporan

    Ada Kerusakan Lingkungan di Sumbar, KPK Kantongi Laporan Kami berharap pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten/kota, dalam penganggaran (di sektor lingkungan hidup dan SDM) harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Mungkin selama ini KPK terlihat hanya menindak, tanpa pen.
  • Selasa, 01 Januari 2019 - 19:12:32 WIB

    KPK Cermati “Cara Main” di Sumbar

    KPK Cermati “Cara Main” di Sumbar PADANG, HARIANHALUAN.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan mencermati kemungkinan adanya praktik korupsi dalam proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kementrian PUPR di Sumbar, yang dikerj.
  • Kamis, 27 September 2018 - 08:56:44 WIB
    ICW DESAK BARESKRIM

    KPK Bisa Ambil Alih Kasus SPj Fiktif

    KPK Bisa Ambil Alih Kasus SPj Fiktif PADANG, HARIANHALUAN.COM– Penanganan kasus dugaan korupsi Surat Pertanggungjawaban (SPj) fiktif jilid II di lingkungan Pemprov Sumbar sejauh ini belum menemui titik terang di Bareskrim Polri. Jika terus mandek, tidak menutu.
  • Selasa, 31 Juli 2018 - 07:51:31 WIB

    Proyek Lampu Jalan Bypass Diduga Bermasalah, Mahyeldi Minta KPK ke Padang 

    Proyek Lampu Jalan Bypass Diduga Bermasalah, Mahyeldi Minta KPK ke Padang  Hingga sekarang, penanggung jawab PJU masih BPJN Wilayah III. Pemko Padang tidak akan menerima limpahan tanggung jawab jika barang yang diberikan bermasalah. .
  • Rabu, 02 Mei 2018 - 10:35:53 WIB
    PERIKSA SELURUH NAMA YANG DISEBUT YUSAFNI

    KPK Harus Take Over Kasus SPj Fiktif

    KPK Harus Take Over Kasus SPj Fiktif PADANG, HARIANHALUAN.COM – Aktivis anti korupsi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat (KMS SB) akhirnya bergerak mengawal kasus mega korupsi SPj fiktif. Penegak hukum diminta responsif terkait pengaku.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM