Kursi CPNS di Sumbar Banyak Lowong, Formasi Dokter Spesialis Sepi Peminat


Rabu, 16 Januari 2019 - 11:33:54 WIB
Kursi CPNS di Sumbar Banyak Lowong, Formasi Dokter Spesialis Sepi Peminat Dokumentasi Haluan

Kabupaten Solok 14 Formasi

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Solok, yang juga telah mengumumkan kelulusan Tes Kemampuan Bidang (TKB) pada seleksi CPNS 2018 menerangkan, dari 320 formasi yang tersedia, 14 formasi di antaranya belum terisi alias kosong.

Kepala BKPSDM Kabupaten Solok, Feris Novel mengatakan, ketiadaan peminat menjadi penyebab kosongnya 14 formasi yang disediakan Pemkab Solok. Lalu, banyaknya peserta yang tidak lolos ambang batas. "Dari 14 itu, lima formasi dokter spesialis tidak ada peminat. Lalu, satu formasi disabilitas dan delapan formasi kategori honorer K-II," kata Feris Novel kepada sejumlah wartawan, Minggu (13/1) lalu.

Lima formasi tanpa pelamar itu antara lain; dokter spesialis bedah, rehabilitasi medik, anak, dan syaraf. Sedangkan yang tidak memenuhi ambang batas yaitu, satu formasi disabilitas dan delapan formasi honorer K2. Sementara itu, 306 peserta yang lolos seleksi tengah melengkapi hasil tes kesehatan dan berkas lainnya hingga 22 Januari 2019 untuk diserahkan ke pihak Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

"Kami berharap, kekosongan itu dapat segera terisi. Kami masih menunggu petunjuk dari Kementerian, apakah akan ada seleksi susulan atau lainnya," kata Feris Novel.

Nasib Nina di Sijunjung

Sementara itu, Kepala BKDSDM Kabupaten Sijunjung mendatangi kantor Ombudsman Sumbar guna memberikan keterangan terkait pembatalan kelulusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atas nama Nina Susilawati beberapa waktu lalu.

"Hari ini kami kami sudah mendengarkan penjelasan BKDSDM, dari keterangan pihak BKSDM baru menerima surat kami Senin, dan hari ini langsung memenuhi undangan," kata Pelaksana Tugas (Plt) Ombudsman Perwakilan Sumbar, Adel Wahidi, usai melakukan pertemuan bersama BKDSDM Sijunjung di Kantor Ombudsman Sumbar, Selasa (15/1).

Lebih lanjut disampaikan Adel, dalam pertemuan itu, pihaknya mendengarkan secara langsung alasan pembatalan kelulusan CPNS Nina Susilawati dengan alasan tidak linearnya jurusan yang dimiliki Nina.

"Ternyata dari keterangan kepada kami, pembatalan itu berdasarkan kepada klasifikasi jurusan yang ditetapkan Kemenpan RB, bahwa untuk formasi yang dimaksud adalah PGSD, sementara Nina berjurusan PGMI," kata Adel.

Terkait surat edaran dari Kementerian Agama yang menyatakan PGSD linear dengan PGMI, baru diketahui oleh BKSDM setelah dikeluarkannya pembatalan kelulusan tersebut. "Mereka baru menerima surat dari Dirjen Pendidikan Perguruan Tinggi Kemenag tentang linearnya jurusan PGSD dengan PGMI setelah penerbitan surat pembatalan kelulusan itu," katanya.

Hasil dari pertemuan itu, Adel menyebutkan, persoalan perbedaan itu menjadi poin penting dan pihaknya sepakat akan menyelasikan persoalan tersebut untuk meminta kejelasan dari Kemenpan RB.

"Ini masih menjadi persoalan dan perdebatan, sehingga setiap BKD memiliki penafsiran berbeda tentang jurusan termasuk jurusan yang memiliki linear seperti yang terjadi saat ini. Kami melihat ada iktikad baik untuk hal ini dari BKSDM Sijunjung untuk menuntaskan dan tentu perlu ada kejelasan dari Kementerian, kami akan mendorong ini termasuk jurusan jurusan lain yang berpotensi terjadi hal yang sama," ujarnya.

Terkait permalasalahan linear jurusan itu pihaknya dalam waktu dekat akan mengirimkan surat kepada Menpan RB untuk menuntaskan persoalan linear suatu jurusan, agar di kemudian hari tidak lagi ada banyak tafsir terhadap formasi CPNS.

Pertemuan itu dihari oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKDSDM Kabupaten Sijunjung, Musprianti. Ia menyebutkan, terkait pembatatalan kelulusan Nina Suliswati beranjak dari ketentuan dan ketetapan formasi yang ditetapkan Kemenpan RB untuk formasi CPNS di Kabuapten Sijunjung.

"Dalam proses CPNS ini, kami mengacu kepada formasi yang ditetapkan Kemenpan RB dan BKN bahwa yang diterima itu PGSD, tidak ada penjelasan lebih lanjut tenang linear dengan PGMI, barulah setelah pembatalan yang dilakukan keluarlah surat dari Dirjen Pendidikan Tinggi Islam bahwa linear PGMI tersebut," terangnya.

Ia menegaskan, pembatalan yang dilakukan itu beranjak dari aturan karena dari berkas yang disampaikan tidak sesuai dengan formasi "Kondisi ini tentu kami serahkan kepada BKN dan juga Kemenpan RB, tetapi yang jelas kami menjalankan sesuai aturan yang disampaikan kepada kami," ujarnya. (h/mg-hen/mg-dan/kis)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]