Kebakaran di Pulau Kawasan Mandeh, Tim Ahli Beberkan Temuan Awal


Jumat, 18 Januari 2019 - 10:07:29 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Kebakaran di Pulau Kawasan Mandeh, Tim Ahli Beberkan Temuan Awal Tim ahli bersama jajaran Reskrim Polres Pessel saat kembali mengecek lokasi kebakaran lahan di Pulau Taraju, Kawasan Mandeh, Kecamatan Koto XI Tarusan. OKIS MARDIANSYAH.

PAINAN, HARIANHALUAN.COM – Polisi Resort Pesisir Selatan (Polres Pessel) masih melakukan penyelidikan terkait kasus kebakaran lahan yang terjadi di Pulau Taraju, Kawasan Mandeh, Kecamatan Koto XI Tarusan yang terjadi pertengahan Desember tahun lalu. Penyelidikan sementara menunjukkan, kebakaran terjadi di atas lahan seluas 0,3 hektare (ha), yang termasuk dalam kawasan Hutan Penggunaan Lain (HPL), bukan kawasan hutan lindung.

Kapolres Pessel, AKBP Fery Herlambang, didampingi KBO Reskrim, Ipda Gusmanto, menyebutkan, hingga kini pihaknya telah mendatangkan tim ahli untuk melihat lebih dekat kebakaran lahan yang terjadi di Pulau Taraju.

"Siang tadi, kami bersama tim ahli dari provinsi dan kabupaten mengecek ke lokasi kebakaran. Kunjungan ini adalah kali ketiga kami lakukan untuk memastikan sejauh mana kerusakan yang terjadi," kata Ipda Gusmanto kepada wartawan di Painan, Kamis (17/1).

Gusmanto menyebutkan, setidaknya terdapat lima intansi terkait dari provinsi dan kabupaten yang turun ke lapangan bersama jajaran Reskrim, termasuk pihak Kapolsek Koto XI Tarusan.

"Kami mengundang mereka ke lapangan untuk dimintai keterangan sebagai ahli. Di antaranya dari DLH, DKP, Dinas Pariwisata, BPSDL, dan Dinas Kehutanan. Apakah kasus ini bisa ke pidana, mereka yang akan menjelaskan sesuai bidang masing-masing," katanya lagi.

Dalam penanganan kasus ini, sambung Gusmanto, pihaknya merujuk kepada undang-undang (UU) No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai Pasal 108 dijelaskan, setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf h, maka dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun serta denda paling sedikit Rp3 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.

"Namun, seandainya ada Perda (peraturan daerah) yang mengatur tentang kearifan lokal tentang kepemilikan lahan, maka itu perlu kami lakukan kajian lagi. Jika tidak ada, maka kami tetap mengacu kepada UU No. 32 tahun 2009," katanya menjelaskan.

Ia mengatakan, berdasarkan penjelasan dari Dinas Kehutanan, total lahan yang terbakar di Pulau Taraju adalah seluas 0,3 hektare.

"Bahkan itu tidak sampai satu hektare. Kalau kerusakan mangrove dan pencemaran lingkungan, tidak ada di lokasi. Sebab, lokasi kebakaran masih jauh dari posisi mangrove. Dan, kawasan ini termasuk hutan penggunaan lain (HPL), tidak termasuk kawasan hutan lindung," tuturnya.

Ditambahkan Gusmanto, hingga kini pihaknya sudah melayangkan surat pemanggilan saksi terhadap lima orang untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Termasuk pemilik lahan, pemodal, dan operator bot.

"Namun, dua orang di antaranya belum datang. Kami tetap akan memaksimalkan pemanggilan saksi. Selanjutnya akan kami gelarkan. Apakah nanti ada unsur pidana atau tidak. Jika ada pidana baru, kami tentukan siapa tersangkanya. Jika tidak ada, maka kasus ini akan kami tutup," ucapnya lagi.

Sebelumnya, Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus kebakaran yang terjadi di Pulau Taraju, Sungai Nyalo, Kawasan Mandeh, tersebut.

"Kami sudah berkomitmen. Tidak ada toleransi bagi mereka yang merusak hutan. Kegiatan itu jelas tidak ada izinnya. Jadi, kami meminta kepada aparat hukum segera tangkap pelakunya. Jika terbukti, penjarakan saja," katanya.

Ia menyebutkan, pihak Gakkum KLHK dan kepolisian setempat sudah mendatangi lokasi untuk melihat dari dekat kerusakan yang terjadi. Namun, sejauh ini masih dalam proses penyelidikan.

"Saya juga sudah mengantongi nama-nama pelakunya. Dalam waktu dekat, kami bersama dinas terkait juga akan turun ke lokasi," ujarnya.

Hendrajoni menuturkan, belakangan kasus perusakan hutan di Kabupaten Pesisir Selatan memang menjadi perhatian. Sebab, sudah berulang kali hal itu terjadi di daerah yang ia pimpin.

"Jika memang ada niat untuk investasi, silakan. Kami tidak akan mempersulit izin. Tapi, semua harus sesuai aturan dan prosedur. Jangan menganggap daerah ini tidak bertuan," ucapnya menegaskan.

 



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

BERITA TERKINI Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM