Dishub Padang Diminta Maksimal Kelola Parkir


Jumat, 18 Januari 2019 - 10:26:36 WIB
Dishub Padang Diminta Maksimal Kelola Parkir Ilustrasi (haluan)

PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Masalah perparkiran di Kota Padang tidak pernah tuntas, karena berdasarkan regulasi lalu lintas yang ada, ruang milik jalan nasional dan provinsi dilarang dijadikan lokasi parkir.

Keterbatasan lahan, kekurangan anggaran, regulasi sistem transportasi tidak mendukung, penegakan aturan yang tidak jalan, kebijakan yang selalu berubah dan tidak siap dalam menjalankan perubahan, selalu menjadi alasan pada pembiaran kesembrawutan lalu lintas.

"Pengelolaan perparkiran masih terbatas kepada pemungutan sebesar-besarnya retribusi parkir tanpa memperhitungkan akibat lanjutannya," kata Anggota Komisi III DPRD Kota Padang, Wismar Panjaitan, Kamis (17/1).

Parkir di ruang milik jalan menimbulkan masalah pada keselamatan dan kemacetan, karena mempersempit ruang jalan. Parkir pada fasilitas pejalan kaki atau trotoar membuat orang merasa tidak aman untuk berlalu lalang dan memaksa pejalan kaki berjalan di tengah jalan.

"Strategi manajemen perparkiran tidak terlepas dari bagaimana pengembangan transportasi publik di kota," ucapnya.

Ia menyebutkan, kebijakan atau upaya manajemen parkir dapat berperan sebagai faktor tekan dalam mendorong, atau menekan perpindahan modal ke angkutan umum dan menghindari perjalanan yang tidak terlalu penting.

Tujuan pengelolaan perparkiran tidak saja sekadar mendapatkan retribusi parkir sebanyak-banyaknya, tetapi lebih dari itu yakni, mengurangi laju pertumbuhan penggunaan kendaraan pribadi, meningkatkan aksesibilitas di pusat kota dan meningkatkan kualitas lingkungan kota.

Pembatasan waktu dengan biaya parkir tinggi di ruang milik jalan, merupakan cara yang banyak digunakan, demi melindungi pusat kotanya dari kesesakkan berlalu lintas," ujarnya.

Penerapan zona parkir dapat diterapkan, seperti lokasi yang paling baik aksesnya pada angkutan umum mendapat pembatasan yang paling ketat, lokasi yang paling sulit dijangkau oleh angkutan umum mendapatkan standar parkir lebih longgar dan terakhir adalah di antara keduanya di mana terdapat angkutan umum dan akses kendaraan pribadi.

Menyikapi hal ini, ahli hukum, penegak hukum dan pihak terkait perlu duduk bersama dalam mengatasi masalah ini, sampai pemerintah kota siap dalam menjalankan strategi manajemen perparkiran sesuai aturan yang berlaku.

Anggota Komisi I DPRD Kota Padang, Faisal Nasir menilai, parkir di tepi jalan justru menyebabkan masalah kemacetan. Pendapatan parkir di tepi jalan juga tidak sesuai dengan konsekuensi yang ditimbulkan.

Selain memakan badan jalan dan menimbulkan kemacetan, juga ada biaya pemeliharaan jalan. Pemasukan bagi kas daerah dari parkir saat ini dibandingkan PAD tidak sebanding dengan kemacetan yang ditimbulkan. Karena itu, Pemko Padang agar mewajibkan pengembang yang membangun kawasan baru untuk menyediakan lahan parkir. (h/ade)





Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM