Permintaan DPRD Sumbar, Kaji Ulang Urun Biaya BPJS


Selasa, 22 Januari 2019 - 12:00:20 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Permintaan DPRD Sumbar, Kaji Ulang Urun Biaya BPJS MENGAMBIL OBAT—- Seorang pasien mengambil obat di apotik Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) DR. M. Djdamil, Kota Padang, Senin (21/1). Antrean tersebut untuk mengambil obat setelah diperiksa oleh dokter di rumah sakit dengan menggunakan BPJS Kesehatan. IRHAM

Jadi, yang ingin saya sampaikan adalah kenapa pemerintah tidak memberlakukan subsidi silang. Orang kaya dan orang miskin sama-sama membayar iuran BPJS, tetapi orang kaya justru jarang menggunakan layanan BPJS. Nah, bukankah lebih baik jika uangnya itu disudsidikan ke masyarakat miskin yang memang lebih sering sakit. (Nora Eka Putri, Pengamat Kebijakan Publik UNP)

 

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Meski aturan urun biaya dengan landasan Peraturan Menkes Nomor 51 Tahun 2018 belum diberlakukan kepada pasien peserta JKN-KIS, kalangan DPRD Sumbar tetap meminta pemerintah untuk mengkaji ulang penerapan aturan itu. Kewajiban membayar biaya tambahan setiap kali melakukan kunjungan pelayanan kesehatan, sebagaimana diatur dalam regulasi itu, dinilai akan memberatkan masyarakat.

Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Hidayat mengatakan, hal dasar yang patut diingat adalah bahwa apelayanan kesehatan merupakan hak dasar bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, negara wajib berupaya sekuat tenaga memberikan pelayanan optimal untuk kesehatan masyarakat. "Kami minta penetapan iuran tambahan bagi peserta BPJS ini dievaluasi dan dikaji lagi," kata Hidayat kepada Haluan, Senin (21/1).

Komisi V sendiri, sambungnya, akan segera berkordinasi dengan dinas kesehatan (dinkes) dan BPJS untuk membicarakan aturan tersebut. Hal pokok yang hendak ditanyakannya adalah, apa solusi bagi masyarakat yang tidak mampu membayar iuran tambahan tersebut. Kemudian, apakah cakupan penerima jaminan kesehatan yang ditanggung pemerintah akan ditambah atau tidak dengan penerapan regulasi urun biaya.

"Jangan lagi rakyat diberatkan. Masalah kesehatan adalah urusan wajib yang harus dipenuhi pemerintah," katanya lagi.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi V DPRD Sumbar, Sabrana. Bahkan ia menilai, jika pemerintah pusat memang tidak mampu menjalankan program jaminan kesehatan dengan operator pelaksana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), maka seharusnya sedari awal program tersebut tidak diluncurkan.

"Kalau sudah begini, saya lihat program yang ini seperti pencitraan saja. Dijalankan untuk mengambil hati rakyat. Sekarang, rakyat yang akan dibebani iuran tambahan," kata Politisi Gerindra tersebut.

Sabrana menambahkan, seharusnya sebelum program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diluncurkan, telah terdapat kajian tentang efektivitas pelaksanaanya. “Kalau rasanya akan memberatkan, baiknya pemerintahan tidak melaksanakannya. Cukup jalankan saja program yang telah ada di pemerintahan sebelumnya. Biaya tambahannya mungkin memang Rp10 ribu atau Rp20 ribu, tapi kalau masyarakat berobat cukup sering, kan beban berat jadinya," tutup Sabrana.

Pengamat: Membebani Rakyat

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Negeri Padang (UNP), Nora Eka Putri menganggap, kebijakan urun biaya yang bakal segera diberlakukan oleh BPJS Kesehatan tidak berpihak kepada rakyat kecil. Ia menilai, rakyat kecil adalah pihak yang paling dirugikan dari keluarnya Peraturan Menkes Nomor 51 Tahun 2018 tentang Urun Biaya dan Selisih Biaya Program JKN-KIS tersebut.

“Menurut pemerintah kan aturan ini muncul untuk menutupi anggaran BPJS mengalami defisit. Pertanyaannya, apa penyebab defisit itu semata-mata karena tidak sesuainya beban biaya yang ditanggung dengan setoran per bulan yang diterima BPJS Kesehatan, atau kah karena hal lain. Menurut saya, bukan di situ letak persoalan sebenarnya. Karena yang membayar BPJS Kesehatan bukan hanya Peserta Penerima Upah dan Mandiri saja. Ada juga ASN atau pegawai BUMN, yang yang gaji bulanannya dipotong untuk setoran BPJS Kesehatan,” ujarnya kepada Haluan, Senin (21/1).

Belum lagi, ucap Nora, berbicara tentang tingkatan ekonomi perserta BPJS Keseshatan, ia menilai sebagian besar masyarakat yang menggunakan layanan BPJS justru berasal dari kalangan menegah ke bawah. Kalangan menengah ke atas yang juga menjadi peserta, bahkan hampir tidak pernah menggunakan layanan BPJS Kesehatan karena lebih memilih berobat sebagai pasien umum, yang pelayanannya jauh lebih memuaskan ketimbang pelayanan yang diberikan kepada pasien BPJS Kesehatan.

“Jadi, yang ingin saya sampaikan adalah kenapa pemerintah tidak memberlakukan subsidi silang. Orang kaya dan orang miskin sama-sama membayar iuran BPJS, tetapi orang kaya justru tidak pernah menggunakan layanan BPJS. Nah, bukankah lebih baik jika uangnya itu disudsidikan ke masyarakat miskin yang memang lebih sering sakit,” tuturnya.

Di samping itu, sebelumnya pemerintah juga telah mengurangi beberapa pelayanan BPJS Kesehatan. Dengan adanya peraturan baru ini, Nora menilai masyarakat bakal semakin terbebani. Hal ini, ujarnya, sama saja dengan menyuruh masyarakat untuk tidak sakit.

Ia berharap pemerintah mau mengkaji ulang kebijakan ini. Kemudian, ia juga meminta pemerintah transparan soal anggaran BPJS Kesehatan. Setidaknya, yang disampaikan BPJS kepada instansi terkait, dalam hal ini pihak rumah sakit. Sehingga masyarakat bisa tahu kemana aliran dana BPJS dan apabila merugi, bisa diketahui apa penyebab kerugian tersebut.

Salah seorang peserta BPJS Kesehatan Mandiri, Gusri (29) mengaku belum mendengar tentang kebijakan baru ini. Namun begitu, jika memang diberlakukan, ia mengaku tidak setuju. Ia menolak membayar biaya tambahan, padahal telah membayar biaya setoran setiap bulannya. Hal senada juga diutarakan Yose (38) seaku Peserta Penerima Upah.

“Setiap bulan, gaji saya dipotong untuk membayar BPJS Kesehatan. Masa saya harus bayar biaya tambahan lagi? Lagi pula, kalau memang ingin tetap diberlakukan, aturannya juga harus jelas. Berapa persen biaya tambahan yang harus dibayar, untuk pelayanan apa saja, untuk penyakit apa saja, dan seterusnya,” tutur Yose.

Diberitakan sebelumnya, BPJS Kesehatan berencana menerapkan aturan urun biaya dengan landasan Peraturan Menkes Nomor 51 Tahun 2018. Melalui aturan baru urun biaya ini, BPJS Kesehatan mewajibkan pesertanya membayar biaya tambahan sdi etiap melakukan kunjungan ke fasilitas kesehatan. Aturan ini diyakini dapat mengendalikan mutu dan biaya di faskes tersebut.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas Ma'aruf menerangkan, ketentuan urun atau tambahan biaya berlaku bagi jenis pelayanan kesehatan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan dalam program JKN-KIS. Kemudian, aturan besaran urun biaya berbeda antara rawat inap dan rawat jalan.

"Nanti untuk rawat jalan, besarannya Rp20.000 untuk setiap kali kunjungan rawat di RS kelas A dan RS kelas B. Kemudian Rp10.000 untuk setiap kali kunjungan ke RS kelas C, RS kelas D, dan Klinik Utama. Tambahan paling tinggi itu Rp350.000 maksimal untuk 20 kali kunjungan dalam waktu tiga bulan.

Meski telah diatur, aturan urun biaya tersebut memang belum akan berlaku bagi peserta JKN-KIS. Hal itu disampaikan Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan, drg. Widyawati, dalam rilis persnya Senin (21/1). "Pengenaan urun biaya belum berlaku bagi peserta JKN," kata Widyawati, sebagaimana dilansir oleh tirto.id.

Keputusan tersebut, lanjutnya, dikarenakan Peraturan Menkes Nomor 51 tahun 2018 tentang Pengenaaan Urun Biaya dan Selisih Biaya dalam Program Jaminan Kesehatan baru mengatur tentang prosedur dan besaran urun biaya.

"Sampai saat ini Tim Pengkaji terhadap jenis pelayanan kesehatan belum melakukan kajian terhadap jenis pelayanan kesehatan yang dapat dikenakan urun biaya. Karena jenis pelayanan yang dapat dikenakan urun biaya belum ada usulan dari Asosiasi Perumahsakitan, BPJS Kesehatan, dan Organisasi Profesi. Sehubungan dengan hal itu, menteri juga belum menetapkan jenis pelayanan kesehatan yang dikenakan urun biaya," katanya.

Sementara itu, Biro Hukum dan Organisasi Kemenkes, Sundoyo, di Jakarta (20/1) menyampaikan, jenis pelayanan kesehatan yang dapat dikenakan urun biaya harus ditetapkan oleh Menkes setelah dikaji oleh tim. Tim tersebut terdiri dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Perasatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Rumah Sakit Indonesia (PERSI), Akademisi, dan Kementerian Kesehatan.

Sementara itu, Kepala Humas BPJS cabang Padang, Bobby mengaku belum bisa berbicara banyak terkait penerapan aturan baru ini di Kota Padang. Namun ia berjanji dalam minggu ini akan menggelar forum terbuka dengan insan media. “Nanti semuanya akan kami jelaskan dalam forum tersebut,” katanya. (h/len/mg-dan)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 28 Juli 2017 - 14:04:23 WIB

    Pertamina: :Musim Haji, Permintaan Avtur di BIM Meningkat 25 Persen

    Pertamina: :Musim Haji, Permintaan Avtur di BIM Meningkat 25 Persen PADANG, HARIANHALUAN.COM –Dalam mendukung kelancaran keberangkatan haji. Pertamina membantu melalui Depot Pengisian Pesawat Udara ( DPPU ) Bandara Internasional Minangkabau siap layani penerbangan haji tahun 2017..
  • Senin, 29 Mei 2017 - 15:45:58 WIB

    Permintaan BBM Meningkat, Pertamina Tambah Pasokan

    Permintaan BBM Meningkat, Pertamina Tambah Pasokan PADANG, HALUAN—Untuk mengantisipasi lonjakan permintaan saat Ramadhan, PT Pertamina menambah jumlah pasokan dan pendistribusian sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah..
  • Kamis, 28 Juli 2016 - 17:28:20 WIB

    Permintaan Tenaga Perawat di Luar Negeri Tinggi, Setwapres Datangi STIKes Fort de Kock Bukittinggi

    Permintaan Tenaga Perawat di Luar Negeri Tinggi, Setwapres Datangi STIKes Fort de Kock Bukittinggi BUKITTINGGI, HALUAN – Pemerintah RI melalui Tim Kementerian Sekretariat Negara RI Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) diturunkan ke STIKes Fort de Kock Bukittinggi, Kamis (28/7). Kedatangan tim tersebut untuk melakukan s.
  • Kamis, 15 Oktober 2015 - 19:30:04 WIB

    Baru Dilantik, Bupati Pasaman Ajukan Tiga Permintaan

    PASAMAN, HALUAN — Pj. Bupati Pasaman, Syofyan me­ngins­truksikan tiga per­mintaannya kepada Apa­ra­tur Sipil Negara (ASN) yang berada di lingkungan Pem­kab Pasaman. Tiga per­mi­n­ta­an tersebut.

  • Kamis, 23 April 2015 - 19:04:10 WIB

    Permintaan Tinggi, Cetak Paspor Terbatas

    PAYAKUMBUH, HALUAN — Semakin hari, tingkat permintaan pembuatan dokumen perjalanan (paspor) Republik Indonesia semakin tinggi. Hal ini terbukti dengan membludaknya masyarakat yang akan urus paspor setiap saatnya. Hanya s.

BERITA TERKINI Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM