BPK Sumbar Selamatkan Rp13,9 M Selama 2018


Rabu, 23 Januari 2019 - 12:06:29 WIB
Reporter : Tim Redaksi
BPK Sumbar Selamatkan Rp13,9 M Selama 2018 Ilustrasi (net)

PADANG, HARIANHALUAN.COM — Dari hasil pemeriksaan sepanjang 2018, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumbar berhasil menyelamatkan uang negera sebesar Rp13,9 miliar, di mana Rp2,5 miliar berupa penyerahan aset dan penyetoran ke kas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar).

Kepala Sub Auditorat Sumbar I BPK Perwakilan Sumbar, Indria Syzinia mengatakan, terdapat sebanyak sembilan temuan di lingkungan Pemprov Sumbar selama 2018 yang dinilai melanggar kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertama, kelebihan pembayaran tunjangan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 29 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebesar Rp815 juta.

“Lalu yang kedua, pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas di tiga OPD sebesar Rp143 juta yang tidak sesuai fakta. Ketiga, pertanggungjawaban belanja pemeliharaan pada Sekretariat DPRD tidak sesuai fakta sebesar Rp31 juta. Keempat, kelebihan pembayaran dan pemborosan belanja makan dan minum sebesar Rp32 juta pada dua Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) rumah sakit,” kata Indria kepada Haluan, Selasa (22/1).

Ia melanjutkan, temuan yang kelima berupa pertanggungjawaban belanja bahan pakai habis pada lima OPD tidak sesuai fakta sebesar Rp23 juta. Keenam, kelebihan pembayaran biaya langsung non-personel pekerjaan jasa konsultasi pada tiga OPD sebesar Rp105 juta. Ketujuh, kelebihan pembayaran atas belanja modal peralatan dan mesin pada dua OPD sebesar Rp22 juta.

Kemudian yang kedelapan, kelebihan pembayaran sebesar Rp502 juta, denda keterlambatan sebesar Rp1,3 miliar, dan pemborosan sebesar Rp178 juta atas belanja modal gedung dan bangunan di lima OPD. Terakhir, kelebihan pembayaran dan potensi kelebihan pembayaran Rp263 juta, serta denda keterlambatan sebesar Rp837 juta atas belanja modal jalan, irigasi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumbar.

“Dari data audit kami di satuan kerja Pemprov Sumbar per 21 Desember 2018, ditemukan sekitar Rp4 miliar uang daerah yang disalahgunakan. Namun, baru sekitar Rp2,5 miliar yang dikembalikan ke kas daerah. Kendati demikian, perlu digarisbawahi juga bahwa ini data bulan Desember. Bisa jadi sekarang sudah dibayarkan. Kalau itu memang datanya belum kami himpun,” katanya lagi.

Di sisi lain, Nia memuji beberapa satuan kerja OPD Pemprov Sumbar yang cepat tanggap dan segera mengembalikan uang daerah begitu merima hasil audit dari BPK. Hanya saja, ia mengakui bahwa BPK Sumbar agak kesulitan saat harus berhadapan dengan pengembalian denda yang merupakan imbas dari kontrak dengan pihak ketiga.

“Secara keseluruhan, rekomendasi kami untuk kesembilan temuan tersebut ialah dengan mengembalikannya ke kas daerah. Kata kuncinya adalah tidak sesuai fakta, kelebihan, dan belum dibayar. Kalau ada kata-kata tersebut, maka wajib bagi instansi yang berkaitan untuk mengembalikan. Kecuali kalau temuannya berupa pemborosan. Nah, itu tidak ada rekomendasi untuk mengembalikannya,” ujarnya. (h/mg-dan)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 17 Juli 2018 - 19:49:11 WIB

    Terkait Rekomendasi BPK di Sumbar, Miliaran Rupiah Belum Dikembalikan

    Terkait Rekomendasi BPK di Sumbar, Miliaran Rupiah Belum Dikembalikan LIMAPULUHKOTA, HARIANHALUAN.COM --  Kepala Inspektorat Kabupaten Limapuluh Kota, Azwardi menyebutkan temuan BPK terkait pengembalian keuangan negara berdasarkan pemeriksaan BPK masih ditindaklanjuti. Ia bahkan mengklaim, ba.
  • Jumat, 06 Juli 2018 - 09:27:49 WIB

    Bupati Agam Raih Satya Lencana Pembangunan KKBPK

    Bupati Agam Raih Satya Lencana Pembangunan KKBPK AGAM, HARIANHALUAN.COM-Bupati Agam, Indra Catri, meraih penghargaan Satya Lencana Pembangunan Bidang Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Penyerahan penghargaan ini dilaksanakan pada acara puncak.
  • Sabtu, 21 April 2018 - 18:54:46 WIB

    Jadi Temuan BPK, Dosen Unand Ramai-ramai Kembalikan Uang Negara

    Jadi Temuan BPK, Dosen Unand Ramai-ramai Kembalikan Uang Negara PADANG, HARIANHALUAN.COM – Seratusan dosen Universitas Andalas (Unand) terpaksa mengembalikan uang Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2015 ke kas negara. Selain THR, para dosen yang menerima beasiswa, uang Bahan Bakar Minyak (.
  • Senin, 08 Januari 2018 - 22:18:00 WIB

    Temuan BPK, Delapan Proyek Bermasalah

    Temuan BPK, Delapan Proyek Bermasalah PADANG, HARIANHALUAN.COM – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Wilayah Sumbar menemukan delapan proyek yang bermasalah di lingkungan Pemprov Sumbar. Keseluruhannya merupakan proyek pembangunan gedung. Hitungan BPK, ada ratusa.
  • Kamis, 20 April 2017 - 17:59:34 WIB

    Laptop Auditor BPK Hilang, Wabup Limapuluh Kota: Ini Keteledoran Dalam Menjamu Tamu

    Laptop Auditor BPK Hilang, Wabup Limapuluh Kota: Ini Keteledoran Dalam Menjamu Tamu LIMAPULUH KOTA, HARIANHALUAN.COM—Terkait hilangnya laptop milik auditor BPK RI Perwakilan Sumatera Barat di Kantor Dinas Keuangan Kabupaten Limapuluh Kota, Kamis (20/4). Wakil Bupati Limapuluh Kota Ferizal Ridwan menganggap.

BERITA TERKINI Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM