MASTER PLAN TENGAH DIPERBAIKI

KEK Mentawai Dijanjikan Tampung Warga


Kamis, 24 Januari 2019 - 11:08:49 WIB
KEK Mentawai Dijanjikan Tampung Warga Screenshot

PADANG, HARIANHALUAN.COM — Dari total 2.600 hektera (ha) lahan yang diproyeksikan sebagai lokasi pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mentawai, pemerintah mengaku baru bisa membebaskan sekitar 800 ha. Pemerintah mengaku telah menyediakan konsep untuk menampung warga setempat yang lahannya terdampak oleh pembangunan, di berbagai sektor dan lapangan pekerjaan.

Meski sebagian besar masih terkendala pembebasan lahan, Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Sumbar, Oni Yulvian mengatakan pembangunan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mentawai tetap berlanjut. Saat ini, tengah dilakukan penggodokan master plan kawasan yang semula ditargetkan selesai pada akhir 2018 lalu.

Sebenarnya rancangannya sudah selesai, tetapi ditemukan beberapa persyaratan yang belum lengkap seperti, Feasibility Study (FS) dan Business Plan-nya. Itu masih belum sesuai dengan yang ditentukan. Nah, itu sekarang yang tengah kami perbaiki. Kalau itu selesai, master plan itu sudah bisa diajukan ke Dewan KEK Nasional untuk pengkajian lebih mendalam. Insya Allah tahun ini kami targetkan seluruh perbaikan itu selesai," kata Oni Yulvian kepada Haluan, Rabu (24/1).

Oni mengaku, pihaknya tetap menunggu sampai seluruh lahan tersebut dibebaskan. Saat ini, pembukaan dilakukan pada lahan-lahan yang telah dibebaskan. Kalau yang belum bebas, kami tentutidak bisa memaksa. Mau bagaimana lagi. Nah, tetapi terakhir saya mendengar dari Dinas Pariwisata Kepulauan Mentawai, pembebasan lahan sampai sekarang masih terus berjalan," ucapnya.

Oni menambahkan, lahan yang dibebaskan tersebut sebagian besar merupakan hutan dan lahan pertanian. Sehingga masyarakat yang tanahnya dibebaskan secara bersamaan juga akan kehilangan mata pencaharian. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah menyiapkan konsep di mana masyarakat yang tanahnya dibebaskan akan dipekerjakan di atas tanah-tanah yang sebelumnya menjadi milik mereka itu, entah itu di bidang pertanian, perdagangan, dan lain sebagainya.

"Konsep pembangunan KEK Mentawai itu adalah ekowisata yang terdiri dari tiga unsur, yakni pemberdayaan masyarakat, pelestarian lingkungan, dan edukasi. Di dalam konsep itu tercakup pemberian pekerjaan baru bagi masyarakat yang lahannya terkena proyek pembangunan. Usaha untuk mempertahankan biodiversity dan kekhasan yang dimiliki oleh Mentawai, serta peningkatan kualitas pendidikan putra-putri Mentawai," tutur Oni.

Pastikan Tata Kelola Sosial!

Pembangunan KEK Mentawai sebelumnya mendapat sorotan dari banyak kalangan. Mulai dari aktivis, akademisi, hingga mahasiswa dan perantau Mentawai di berbagai tempat. Direktur Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCCM) yang juga anggota perkumpulan Qbar Rivai Lubis, kepada Haluan beberapa waktu lalu menyebutkan, pihaknya setuju bahwa sudah saatnya sektor pariwisata dikelola serius, sehingga mengangkat harkat dan martabat masyarakat Mentawai. Namun, berdasarkan analisisnya, KEK belum akan betul-betul untuk orang Mentawai.

"Jangan sampai kemalangan orang Mentawai pada rencana pengembangan sektor kehutanan kembali terulang saat pemerintah merencanakan pengembangan sektor pariwisata ini. Jangan sampai pembangunan ini berbasis pemodal, tapi harus berbasis kerakyatan," kata Rivai menegaskan.

Rivai ingin pemerintah dapat memastikan secara spesifik penyedian pasar sebagai tempat bagi masyarakat lokal memasarkan produk lokal Mentawai, seperti hasil pertanian dan kerajinan. Namun di sisi lain, Rivai tahu persis bahwa masyarakat Mentawai, khususnya kebanyakan Masyarakat Siberut, berada dalam masa peralihan dari pertanian praktis dan berburu ke skema pertanian yang lebih modern.

"Pertanyaanya, apakah mampu orang lokal menghasilkan produk lokal dan menjualnya. Sebab, mereka itu, dari segi budaya agraria masih transisi dari berburu dan pertanian praktis. Mereka baru terbiasa menetap. Mereka biasanya menanam sesuatu yang tidak butuh perawatan. Bagaimana mungkin mereka langsung masuk ke pertanian modern dalam arti menanam, merawat, dan menjual. Apalagi untuk komoditas yang ada olahan pascapanennya," tambahnya.

Di sisi lain, Guru Besar Sosiologi Universitas Andalas, Afrizal mengatakan, pemerintah perlu diingatkan kembali soal konsep apa yang sebenarnya mendasari perencanaan KEK di Mentawai. Apakah konsep "Pembangunan di Mentawai", atau "Pembangunan Komunitas (Masyarakat) Mentawai".

"Itu dua hal yang berbeda. Jika konsep dasarnya adalah Pembangunan di Mentawai, maka pemerintah mencari investor, menyediakan lahan, mencukupkan infrastruktur, dan pengelola datang. Tapi, apakah itu akan menguntungkan mayoritas masyarakat Mentawai. Belum tentu," kata Afrizal beberapa waktu lalu.

Ia tak menampik, segala yang tertera di dalam dokumen Amdal adalah persoalan standardisasi belaka. Di mana disebutkan dampak positif dan negatif atas sebuah pembangunan. Positif, misalnya, pembangunan akan meningkatkan pendapatan, atau membuka lapangan pekerjaan. Jika demikian, Afrizal pun mengkritisi, dengan cara apa semua hal itu dilakukan.

"Jawabannya akan seperti ini, difasilitasi beberapa tenaga kerja sesuai ketentuan untuk bergabung mengelola. Atas jawaban ini, lihat saja buktinya di lokasi pembangunan daerah lain, apakah terealisasi atau tidak. Cari saja sendiri. Pada akhirnya, ada kemungkinan KEK Mentawai tidak akan bermanfaat besar bagi Mayoritas orang Mentawai," sambungnya.

Bahkan, Afrizal mengkhawatirkan, KEK Mentawai justru akan menutup habis akses terhadap lahan bagi orang Mentawai. Padahal, di sanalah orang Mentawai menggantungkan hidup selama KEK belum dicanangkan dan diberlakukan. Sebab, nantinya akan ada pembebasan lahan dan pemindahan, yang semua itu kebanyakan sangat gagal dalam tataran praktik.

"KEK itu bagus, tapi jangan sampai buruk bagi Mentawai. Tugas kita bersama mengingatkan pemerintah soal itu. Ingat, orang Mentawai dapat berubah, tapi tentu tidak mudah. Apalagi berpindah dari satu mata pencarian ke mata pencarian lain. Itu perlu pemberdayaan jangka panjang," pungkasnya. (h/mg-dan)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 14 Mei 2019 - 01:06:33 WIB

    Penyidik Tunggu Petunjuk Jaksa, Kasus Kekerasan di Nurul Ikhlas Masih Bergulir

    Penyidik Tunggu Petunjuk Jaksa, Kasus Kekerasan di Nurul Ikhlas Masih Bergulir PADANG PANJANG, HALUANHALUAN.COM – Sebulan tak ada kabar, penanganan kasus kekerasan santri Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Ikhlas yang ditangani jajaran Polres Padang Panjang diharapkan pihak keluarga korban terus berjalan.
  • Rabu, 10 April 2019 - 22:27:35 WIB

    Nelayan Pasbar Kekurangan Pendingin Ikan

    PASBAR, HARIANHALUAN.COM - Nelayan di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar) masih kekurangan pasokan es untuk pendingin ikan di daerah itu..
  • Selasa, 05 Maret 2019 - 09:53:49 WIB
    8.761 GURU AKAN PENSIUN DALAM 5 TAHUN

    Sumbar di Ambang Kekurangan Guru

    Sumbar di Ambang Kekurangan Guru PADANG, HARIANHALUAN.COM—Sumatera Barat di ambang ancaman kekurangan tenaga guru. Pasalnya, sebanyak 8.761 guru berstatus Aparatur Sipili Negara (ASN) di Sumbar akan masuk masa pensiun dalam kurun lima tahun ke depan. Semen.
  • Ahad, 27 Januari 2019 - 16:51:27 WIB

    Terkait Pengembangan KEK di Bukit Ameh, Bupati Pessel Bantah Pernyataan Wagub

    Terkait Pengembangan KEK di Bukit Ameh, Bupati Pessel Bantah Pernyataan Wagub PAINAN, HALUAN.Com - Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni, membantah keras tudingan Wagub Nasrul Abit, bahwasanya dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) di Bukit Ameh, Kecamatan Koto XI Tarusan, Pemerintah Kabupaten Pes.
  • Rabu, 23 Januari 2019 - 13:00:24 WIB

    Anggota DPR Paling Malas Lapor Kekayaan

    Anggota DPR Paling Malas Lapor Kekayaan PADANG, HARIANHALUAN.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengumumkan nama anggota DPR RI dan partai di media cetak dan Website KPK, apabila tidak mau menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM