Anggaran Mitigasi Bencana Sumbar Terbatas


Jumat, 25 Januari 2019 - 10:06:00 WIB
Anggaran Mitigasi Bencana Sumbar Terbatas ekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Dody Riswandi, dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi (Rakor) Mitigasi dan Penanganan Gempa dan Tsunami di Auditorium Gubernur Sumbar, Kamis (24/1). Tio Furqan

Dana ada. Dana itu tersedia. Hanya saja saat ini dana itu dibagi menjadi dua bagian. Padahal seharus menjadi tiga. Nah, jika dana itu sudah bisa dibagi menjadi tiga, maka penggunaannya bisa lebih optimal. (DODY RISWANDI-SEKRETARIS UTAMA BNPB)

PADANG, HARIANHALUAN.COM — Upaya penanggulangan bencana, terutama terkait kesiapsiagaan atau mitigasi di daerah-daerah rawan bencana seperti Sumbar belum maksimal karena keterbatasan anggaran. Saat ini, ketersediaan anggaran penanggulangan bencana masih fokus menyasar “kerja” tanggap darurat dan rehabilitasi pascabencana.

Hal itu disampaikan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Dody Riswandi, dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi (Rakor) Mitigasi dan Penanganan Gempa dan Tsunami di Sumbar, Kamis (24/1). Menurutnya, BNPB masih menunggu Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) agar upaya kesiapsiagaan bisa disokong dengan pendanaan yang lebih maksimal.

"Dalam peraturan perundang-undangan, dana kebencanaan itu dibagi jadi tiga. Pertama, Dana Siap Pakai (DSP) yang digunakan untuk tanggap darurat. Kedua, dana rehabilitasi dan rekonstruksi untuk pascabencana. Ketiga, dana kontinjensi bencana. Nah, untuk dana yang pertama dan kedua itu sudah ada aturannya, tetapi untuk dana kontijensi sampai sekarang belum diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, sehingga tidak dapat dipakai," kata Dody Riswandi.

Dody mengaku, pihaknya telah menyampaikan hal itu kepada Kemenko Perekonomian, agar aturan penggunaan dana kontinjensi segera dibuat. Barulah setelah peraturan itu keluar, maka dana yang ada bisa langsung digunakan untuk kesiapsiagaan. Terutama untuk membenahi sistem peringatan dini serta pembangunan tempat evakuasi sementara (TES/shelter).

"Dana ada. Dana itu tersedia. Hanya saja saat ini dana itu dibagi menjadi dua bagian. Padahal seharus menjadi tiga. Nah, jika dana itu sudah bisa dibagi menjadi tiga, maka penggunaannya bisa lebih optimal," katanya lagi.

Ada pun  terkait Sumbar yang menjadi salah satu daerah rawan bencana, Dody menilai Sumbar sebenarnya sudah dalam posisi agak siap menghadapi kemungkinan terjadinya bencana. Sebab sejauh ini, sudah banyak program-program mitigasi baik fisik dan non-fisik yang direkomendasi oleh BNPB untuk dilakukan di Sumbar.

Di sisi lain, Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno dalam kesempatan itu ikut mengeluhkan minimnya anggaran untuk program-program kebencanaan, yang kemudian berdampak pada belum maksimalnya pembangunan shelter di Sumatera Barat.

"Sebenarnya, pascagempa 2009 sudah ada rencana untuk membangun ratusan shelter di tujuh kabupaten/kota yang termasuk dalam zona merah ancaman tsunami. Akan tetapi, karena keterbatasan anggaran, belum semuanya dapat terealisasi," ucapnya.

Namun demikian, bangunan-bangunan semi shelter, seperti pemanfaatan gedung pemerintahan, gedung pelayanan publik, hotel, dan sebagainya, menurut Irwan dapat menjadi alternatif untuk menyelamatkan diri dari ancaman tsunami. Selain itu, Irwan juga meminta masyarakat yang memiliki kemampuan, untuk membangun shelter mandiri di rumah masing-masing. Setidaknya shelter untuk menampung keluarga atau warga sekitar saat terjadi bencana.

Di sisi lain, Asisten Deputi Infrastruktur Pelayaran, Perikanan, dan Pariwisata Kemenko Maritim, Rahman Hidayat mengatakan, jika menilik ke belakang, Sumbar merupakan salah satu daerah yang dinilai paling siap dalam menghadapi bencana. Hanya saja, implementasinya saat ini memang butuh peninjauan kembali.

"Studi terhadap Sumbar sebagai salah wilayah bencana sebetulnya sudah sejak lama dilakukan. Bahkan, pada 2007 kami telah mengeluarkan berbagai rekomendasi serta rencana penanggulangan bencana. Sehingga, seharusnya Sumbar sudah sangat siap dalam menghadapi berbagai kemungkinan. Tetapi kenyataannya, beberapa tahun belakangan, apa yang sudah lama dikaji dan disosialisasikan ke masyarakat itu, terputus," tuturnya.

Oleh karena itu, sambungnya, Kemenko Maritim bersama Pemprov Sumbar dan seluruh pemangku kebijakan terkait harus berkomitmen, agar seluruh upaya penanggulangan bencana tersebut dapat berjalan dengan semestinya dan ditopang dengan penganggaran yang baik.(h/mg-dan)




Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM