Kasus Pulau Taraju Harus Tuntas


Senin, 28 Januari 2019 - 14:47:05 WIB
Kasus Pulau Taraju Harus Tuntas Dokumentasi Haluan

PAINAN, HARIANHALUAN.COM - Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni meminta polisi untuk menuntaskan kasus pembakaran lahan di Pulau Taraju, kawasan Mandeh, Kecamatan Koto XI Tarusan. Jika terbukti ada pelanggaran hukum dalam pembakaran tersebut, penegak hukum diminta tegas.

Hal itu disampaikan Hendrajoni ketika bertemu wartawan, Sabtu (26/1) lalu di Painan. Dalam penanganan kasus tersebut, Hendrajoni berharap petugas tidak pandang bulu. “Siapa saja yang melanggar mesti ditindak. Sikat saja, tanpa pandang bulu. Saya mendukung petugas untuk menuntaskan perkara Pulau Taraju,” ungkap Hendrajoni.

Ditambahkan Hendrajoni, Kawasan Wisata Terpadu (KWT) Mandeh yang indah, memang menarik minat banyak orang untuk berinvestasi. Namun, kadang kala ada yang kebablasan, dan lupa jika ada aturan yang mengikat, jika ingin berinvestasi atau membangun di KTW Mandeh. “Kalau membangun tanpa izin, akan disikat. Tidak ada cerita, sekali pun itu pejabat,” tegas bupati.

Lebih lanjut kata bupati, selain kasus kebakaran lahan di Pulau Taraju, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk segera menuntaskan persoalan Ilegal logging yang terjadi beberapa waktu di Kecamatan Lunang.

"Penanganan kasusnya (ilegal logging) sudah dilimpahkan ke penyidik KLHK di Jakarta. Semua dokumentasi sudah diserahkan, termasuk mobil truk serta barang bukti lainnya, dan sudah ada pemeriksaan saksi juga. Kemarin sempat tertunda, sebab di Papua pihak KLHK juga menangkap kayu sebanyak 450 kontainer. Jadi, penyidiknya ditarik semua ke sana. Namun, dalam minggu ini penyidik KLHK akan datang lagi ke Pessel dan kasus ini akan dilanjutkan," katanya.

Sebelumnya, terkait Pulau Taraju, Polres Pessel masih melakukan penyelidikan. Kapolres Pessel AKBP Fery Herlambang, didampingi KBO Reskrim Ipda Gusmanto, menyebutkan, hingga kini pihaknya sudah mendatangkan sejumlah tim ahli untuk melihat dari dekat kebakaran lahan yang terjadi di Pulau Taraju. "Petugas bersama tim ahli dari provinsi dan kabupaten sudah melakukan cek ke lokasi kebakaran. Sudah tiga kali kunjungan untuk memastikan sejauh mana kerusakan yang terjadi di Pulau Taraju," ujar Ipda Gusmanto beberapa waktu lalu.

Ia menyebutkan, sedikitnya ada lima intansi terkait dari provinsi dan kabupaten yang ikut ke lapangan bersama jajaran Reskrim, termasuk Kapolsek Koto XI Tarusan. "Kami mengundang mereka ke lapangan untuk dimintai keterangan sebagai ahli, yakni dari DLH, DKP, dinas Pariwisata, BPSDL, Dinas Kehutanan. Apakah kasus ini nanti bisa ke pidana, maka mereka yang akan menjelaskan sesuai bidang masing-masing," ucapnya.

Lebih lanjut dijelaskan, untuk sementara pihaknya bakal merujuk kepada Pasal 108, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam pasal itu dijelaskan setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf h maka dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun serta denda paling sedikit Rp3 miliar dan paling banyak Rp10 miliar. "Namun, seandainya ada Perda yang mengatur tentang kearifan lokal tentang kepemilikan lahan, maka itu perlu kami lakukan kajian lagi. Jika tidak ada, maka kami tetap mengacu kepada UU Nomor 32 tahun 2009," katanya menjelaskan.

Ia mengatakan, berdasarkan penjelasan dari Dinas Kehutanan, total kebakaran lahan di Pulau Taraju adalah sekitar 0,3 hektare. "tidak sampai satu hektare. Kalau kerusakan mangrove dan pencemaran lingkungan tidak ada. Sebab, lokasi kebakaran masih jauh dari posisi mangrove. Kawasan ini termasuk Hutan Penggunaan Lain (HPL), tidak termasuk kawasan hutan lindung," tuturnya.

Ditambahkan Gusmanto, hingga kini pihaknya sudah melayangkan surat pemanggilan saksi kepada lima orang untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Termasuk pemilik lahan, pemodal, dan operator bot.

"Namun, dua orang diantaranya belum datang. Meski Demikian, kami tetap akan memaksimalkan pemanggilan saksi dengan semua pihak terkait. Selanjutnya akan dilakukan gelar, apakah nanti ada unsur pidana atau tidak. Jika ada pidana baru kami tentukan siapa tersangkanya. Jika tidak ada, maka kasus ini akan kami tutup," ucapnya lagi. (h/kis)

 

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]