Terbentur Hutan Lindung, Jalan Kambang-Muara Labuh Masuk RTRW


Selasa, 29 Januari 2019 - 13:50:37 WIB
Terbentur Hutan Lindung, Jalan Kambang-Muara Labuh Masuk RTRW Peta Pessel

PADANG, HARIANHALUAN.COM — Upaya pembangunan Jalan Kambang (Pesisir Selatan)-Muara Labuh (Solok Selatan) terbentur status lahan yang termasuk dalam kawasan hutan lindung. Karena kebutuhan jalan dinilai mendesak, DPRD Sumbar memasukkan rencana pembangunan jalan tersebut ke dalam Perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sumbar 2012-2032, guna mendorong peralihan status lahan tersebut.

Anggota Komisi IV DPRD Sumbar, Saidal Masfiyuddin mengatakan, upaya memasukkan pembangunan jalan tembus Kambang-Muara Labuh merupakan wujud perhatian DPRD Sumbar terhadap harapan masyarakat yang telah lama mengidamkan akses jalan yang baik dari Kambang menuju Muara Labuh.

"Kami tetap memperjuangkan agar Kambang-Muara Labuh bisa tembus. Sebab, ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Meski masuk kawasan hutan lindung, pastinya bisa diubah. Yang tidak bisa diubah itu Al-Quran dan Hadis," ujar Saidal setengah berkelakar, Senin (28/1).

Ia menambahkan, dengan dimasukkannya perencanaan Jalan Kambang-Muara Labuh dalam perubahan RTRW Provinsi, maka ia berharap gubernur sebagai kepala daerah juga gencar memperjuangkan pelepasan status hutan lindung di kawasan tersebut kepada pemerintah pusat.

Selain itu, Anggota Komisi IV DPRD Sumbar lainnya, Sabar AS menuturkan, pada beberapa kali kunjungan ke kementerian terkait, Komisi IV sudah meminta agar status hutan lindung yang mengganjal pembukaan jalan penghubung Kabupaten Pesisir Selatan dan Solok Selatan itu segera diubah.

"Soal ini telah beberapa kali kami suarakan di kementerian. Agar jalan ini mendapat perhatian khusus. Sebab, jalan itu akan menjadi akses satu-satunya yang menghubungkan masyarakat di dua daerah itu. Mohon maaf, apakah lebih penting pula hewan dan tumbuhan di kawasan hutan lindung itu dibanding manusia," kata Sabar.

Sabar menyebutkan, jika pemerintah pusat berniat menurunkan status hutan lindung kawasan tersebut, tentu akan berdampak pada dukungan masyarakat terhadap pembangunan yang akan dilakukan. Sementara untuk persoalan yang timbul akibat upaya peralihan status itu, Sabar meyakini ada jalan keluar untuk menyelesaikannya.

"Perlu kebijaksanaan, kearifan, dan dikresi dari pemerintah pusat melalui kementerian terkait agar akses jalan itu bisa dibebaskan. Saat ada niat ke sana, pastinya bisa itu," tutupnya.

Sebelumnya diberitakan, upaya pembukaan akses jalan langsung Kambang-Muara Labuh telah bertahun-tahun tersendat karena status hutan lindung. Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, awak Oktober tahun lalu menyatakan dirinya sangat berharap agar Presiden Joko Widodo merespon keinginan warga Pesisir Selatan agar akses jalan tersebut segera dibuka.

"Sebab, ini akses penting bagi perekonomian dan mitigasi kedua daerah. Jika jalan ini terbuka, maka segala urusan menjadi sangat mudah dan cepat. Terbukanya jalan Kambang-Muara Labuh sudah menjadi cita-cita sejak lama. Namun, sudah 70 tahun lebih Indonesia merdeka, jalan nenek moyang itu masih ditutupi rimba belantara," ujarnya.

Ada pun status lahan yang termasuk dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang dilindungi, ia mengaku pemerintah daerah akan memakai skema khusus, dengan harapan habitat flora dan fauna yang hidup di dalamnya tetap lestari.

Sebelumnya, pada rapat koordinasi dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bupati Pessel Hendrajoni, bersama Bupati Solsel Muzni Zakaria, menyatakan keinginan kuat untuk membuka akses jalan tembus Kambang-Muaralabuh tersebut. Namun, keinginan itu harus melewati usulan revisi zonasi kawasan hutan Taman Nasional Kerinci Sebe­lat (TNKS).

Hendrajoni menyebutkan, jalan itu mempunyai nilai historis bagi masyarakat di dua daerah. Menurutnya, jika pengerjaannya disegerakan, maka roda perekonomian masyarakat bisa terbuka lebar. Selain itu, jalan dapat pula digunakan sebagai jalur evakuasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana alam, seperti gempa bumi atau banjir.

Informasi yang dihimpun Haluan, saat ini Pessel sudah membuka jalan sepanjang 16,7 kilometer di kawasan itu, akan tetapi sepanjang 32 kilometer lagi belum dibangun karena lahan berada di zona TNKS. Sementara Solsel, juga telah membuka jalan tersebut sepanjang 5 kilometer, dan masih tersisa sekitar 8 kilometer yang terkendala oleh kawasan TNKS.

"Pada zaman dahulu, jalur itu sering dilintasi masyarakat Kambang dan Muaralabuh karena aksesnya dekat, termasuk orang tua saya. Sebab, beliau berjualan dari Kambang melalui jalan itu," kata Hendrajoni lagi. (h/len)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]