Pemkab Pessel Siapkan Formasi P3K


Selasa, 29 Januari 2019 - 13:54:29 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Pemkab Pessel Siapkan Formasi P3K Dokumentasi Haluan

PAINAN, HARIANHALUAN.COM - Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) tahun ini bakal mempersiapkan susunan formasi terkait penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Sejauh ini belum dipastikan berapa kuota penerimaan P3K di daerah yang dipimpin Hendrajoni itu.

Bupati Pessel Hendrajoni mengatakan, untuk penerimaan P3K, pihaknya sudah diundang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB ) untuk berkoordinasi. "Terkait P3K, saya bersama bupati/walikota se-Indonesia sudah diundang untuk membahasnya di pusat. Setidaknya ada 150 ribu lowongan untuk tenaga honorer dan Pemkab Pessel tengah mempersiapkannya formasinya," kata Hendrajoni di Painan, Senin (28/1).

Ia mengatakan, pihaknya sangat mendukung rencana rekrutmen P3K. Sebab, selain membuka peluang kerja baru, juga membuka kesejahteraan terhadap kemajuan daerah. "P3K ini sama dengan PNS. Gajinya sama, haknya juga sama. Namun, mereka yang tidak dapat uang pensiun.  Program ini bagus dan baik untuk daerah," tuturnya.

Lebih lanjut kata bupati, untuk kepastian formasi P3K, pemerintah daerah melalui Dinas BPKSDM masih menghitung jumlah yang akan diusulkan. Selain itu, pihaknya masih menunggu ketentuan dan kapastian aturan yang sedang dikaji oleh pemerintah pusat. "Sekarang kami masih menunggu kajian dari Kemenpan-RB. Tunggu saja hasilnya keluar," ucapnya.

Sebelumnya, proses seleksi P3K tahap pertama dikabarkan bakal dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Pemerintah tahun ini bakal merekrut 150.000 P3K yang diprioritaskan dari honorer kategori II (K2).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Syafruddin mengungkapkan hal tersebut seusai rapat kerja (raker) dan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR dan Badan Kepegawaian negara (BKN) di Kompleks Parlemen Senayan beberapa waktu lalu. Untuk rekrutmen tahap pertama prosesnya sudah dimulai dengan alokasi 75.000 PPPK. Dari jumlah itu, 50.000 PPPK dikhususkan untuk posisi guru. Sedangkan rekrutmen tahap kedua sebanyak 75.000 PPPK yang akan dilakukan pada akhir April atau awal Mei 2019. “Kenapa dua tahap, supaya tidak mengganggu proses pemilu,” katanya.

Syafruddin menjelaskan, rekrutmen PPPK ini umumnya dilakukan di daerah karena untuk posisi guru honorer umumnya ada di daerah sehingga jarang ditemukan ada di pusat.  “Bukan tenaga honorer saja, PNS juga (dibebankan) pemda. Kementerian lembaga itu dari Kementerian Keuangan, kemudian gaji-gaji dari PNS itu yang di daerah di tingkat dua tingkat satu, ya pemerintah daerah. Memang itu skemanya,” kata Menpan-RB.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana menjelaskan rekrutmen CPNS memang belum ada pembahasan terperinci. Bahkan, hal itu baru akan dibicarakan karena perlu diidentifikasi kebutuhan di daerah-daerah. Alokasi 100.000 formasi itu baru perkiraan. “Itu angka (100.000) perkiraan kita karena kan masing-masing gubernur, bupati itu punya kuota berbeda, kita perlu identifikasi dulu,” tutur Bima.

Karena itu, Bima menegaskan, rekrutmen CPNS 2019 belum pasti diselenggarakan pada Maret. Kemungkinan bisa juga dilaksanakan setelah pemilu. “Belum pasti Maret, intinya kemungkinan (buka pendaftaran CPNS) itu sebelum pemilu dan sesudah pemilu,” katanya.

Wakil Ketua Komisi II DPR Nihayatul Wafiroh (Ninik) menilai rekrutmen honorer K2 dalam PPPK ini menjadi solusi luar biasa. Sebab selama ini pengangkatan honorer K2 terbentur aturan Undang-Undang Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) karena syarat minimal usia adalah 35 tahun. Sementara para honorer K2 kebanyakan sudah lebih dari 35 tahun. “Dengan PPPK ini, saya pikir ada solusi baik untuk kita semuanya. Termasuk buat teman-teman honorer, teman-teman yang sudah mengabdi lama, bukan hanya tenaga kesehatan tapi juga tenaga teknis,” kata Ninik seusai rapat.

Namun yang menjadi pekerjaan rumah selanjutnya adalah seperti apa skemanya, karena dalam rapat belum dijelaskan secara rinci. Dia menjelaskan, sudah ada komitmen antara Komisi II DPR dengan Menpan-RB bahwa rekrutmen PPPK tidak boleh menggunakan standar rekrutmen CPNS, karena usia honorer K2 kebanyakan sudah paruh baya.“Nah, ini menjadi PR bagi kita bagaimana skemanya benar-benar kualitasnya tetap terjaga, tetapi standarisasinya tidak sama dengan CPNS kemarin. Karena tadi banyak komplain juga mengenai soal tes (CPNS). Itu menjadi persoalan bagi kita,” ujarnya.

Selain itu, kata Ninik, PPPK bertujuan agar seluruh tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis yang sudah mengabdi selama puluhan tahun ini mendapatkan hak mereka. Meskipun 150.000 formasi ini dinilai masih sangat sedikit untuk mengakomodasi honorer K2 tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan lainnya. (h/kis)

 



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 09 April 2019 - 11:33:41 WIB

    Pemkab Solok Luncurkan Quick Win Smart City

    Pemkab Solok Luncurkan Quick Win Smart City AROSUKA, HARIANHALUAN.COM — Pemerintah Kabupaten Solok terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di daerah itu. Langkah itu tergambar dari launching Quick Win Smart City Kabupaten Solok tahun 2019 di ha.
  • Rabu, 13 Maret 2019 - 20:38:53 WIB

    Rinaldi Jabat Kabag Humas Pemkab Pessel, Bupati: Harus Aktif dan Gesit

    Rinaldi Jabat Kabag Humas Pemkab Pessel, Bupati: Harus Aktif dan Gesit PAINAN, HARIANHALUAN.COM - Rinaldi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik (Kabag Kesbangpol), sekarang menjabat sebagai Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Kabag Humas) di Sekretariat Daerah.
  • Selasa, 15 Januari 2019 - 10:56:06 WIB

    Pemkab Agam Tebar Dua Juta Bibit Ikan

    Pemkab Agam Tebar Dua Juta Bibit Ikan AGAM, HARIANHALUAN.COM- Pemerintah Kabupaten Agam, pada tahun 2019 menargetkan penebaran bibit ikan di lubuk larangan dan kolam masyarakat mencapai dua juta bibit. .
  • Jumat, 07 Desember 2018 - 10:32:00 WIB

    Pemkab Mentawai Kembali Raih Penghargaan dari KPK

    Pemkab Mentawai Kembali Raih Penghargaan dari KPK JAKARTA, HARIANHALUAN.COM – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai kembali mengukir prestasi membanggakan. Di bawah kepemimpinan Yudas Sabaggalet, kabupaten berjuluk “Bumi Sikerei’” itu dipilih menjadi lembaga denga.
  • Rabu, 18 Juli 2018 - 10:43:33 WIB

    Pemkab Padang Pariaman Ingin Tertibkan Orgen Tunggal

    Pemkab Padang Pariaman Ingin Tertibkan Orgen Tunggal PADANG PARIAMAN, HARIANHALUAN.COM—Pemkab Padang Pariaman akan menertibkan orgen tunggal dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penertiban Hiburan Orgen Tunggal. Hal itu disampaikan oleh Wakil Bupati Padang Par.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM