Masalah Lahan Tol di Sumbar Harus Tuntas


Rabu, 30 Januari 2019 - 22:19:36 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Masalah Lahan Tol di Sumbar Harus Tuntas Dokumentasi Haluan

PADANG, HARIANHALUAN.COMKalangan DPRD Sumbar mengimbau masyarakat agar bisa mendukung pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh pusat di Sumbar. Salah satunya pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru.

Anggota Komisi IV DPRD Sumbar, Sabar AS mengatakan, terkait pembangunan tol Padang-Pekanbaru yang harga ganti rugi lahannya kurang disetujui oleh masyarakat Padang Pariaman, ia berharap Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan dinas terkait bisa mengkomunikasikan ini dengan baik pada masyarakat. Masyarakat hendaknya tidak dirugikan, kemudian pembangunan jalan jangan sampai mangkrak.

"Transportasi jalan tol oleh pusat salah satunya didorong dibangun di Sumatera Barat, agar bisa berjalan dengan lancar ini perlu dukungan masyarakat untuk pembebasan lahannya," ujar Sabar, Selasa (29/1).

Ia menambahkan, dinas terkait harus bisa mengkomunikasikan persoalan ini pada masyarakat guna mengatasi hambatan yang masih terjadi dalam pembangunan.
Jika persoalan lahan ini tidak segera dicari jalan keluarnya, ia menilai semua bisa menjadi preseden buruk untuk Sumbar. Bisa saja ke depan pusat enggan menganggarkan pembangunan yang bersumber dari dana APBN di Sumbar.

"Saya kira kalau semua bermurah hati dan bahu membahu mempunyai itikad yang sama bagaimana daerah kita bisa maju, semua masalah pasti bisa terselesaikan," katanya.

Saat pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru berjalan sesuai harapan, lanjut dia, dampak besar akan dirasakan oleh Sumbar. Diantaranya tol Padang-Pekanbaru akan bisa mengurai macet Padang Bukitttinggi, akses ke transportasi ke Sumbar akan lancar, selanjutnya, semua akan berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi di daerah.

"Ini jelas kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Jika tersedia infrastruktur yang baik, maka dampaknya adalah terhadap pengembangan wilayah. Akses yang lancar akan membuat investor dan pelaku ekonomi berbondong-bondong datang ke Sumbar. Dengan begitu uang akan bergerak, lapangan pekerjaan terbuka dan masyarakat kita akan sejahtera," tukasnya.

Anggota Badan Anggaran DPRD Sumbar, Albert Hendra Lukman juga meminta Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman serius menyelesaikan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol Padang-Pakanbaru. Ini karena, hingga sekarang pembangunan tol Padang-Pakanbaru masih terkendala lahan.

Sebelumnya, merasa tidak puas atas harga ganti rugi tanah yang telah ditetapkan, puluhan warga pemilik lahan di Nagari Kasang, Kabupaten Padang Pariaman yang terkena dampak pembangunan tol Padang Pariaman-Pekanbaru melakukan aksi damai di depan Kantor Gubernur Sumbar, Rabu (23/1). "Kami bukannya menolak pemerintah untuk membangun tol. Jika mau bangun, ya silakan, kami bersedia menyerahkan tanah. Tapi kalau penggantian lahannya seperti ini, tentu kami tidak setuju. Masa tanah kami cuma Rp 32.000–50.000 per meter. Ini kan sama saja dengan harga ayam potong," kata koordinator aksi, Hamardian.

Ia menuturkan dari 43 Mamak Kapalo Waris (MKW) atau sekitar 109 orang pemilik lahan yang luasnya hampir mencapai 25 ha, baru tiga orang saja menyetujui harga ganti rugi yang ditetapkan. Sementara selebihnya masih tetap bersikukuh menolak.

Hamardian mengatakan, nilai NJOP untuk lahan di Nagari Kasang saat ini berada di atas Rp 50.000. Sehingga jika dihitung-hitung, maka seharus harga ganti rugi yang didapatkan pemilik tanah tidak kurang dari Rp 400.000 per meter.
Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit saat menyambut kedatangan para pengunjuk rasa mengungkapkan bahwa pemerintah telah berupaya untuk memenuhi tuntutan harga yang diminta warga. Akan tetapi, sayang harga ganti rugi rugi yang telah ditetapkan oleh tim appraisal tersebut tidak dapat diubah begitu saja. (h/len)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 05 April 2019 - 00:32:04 WIB

    Lahan Tol Sicincin dan Lubuk Alung Bermasalah, Pemprov Akan Bentuk Tim Kajian Keberatan

    Lahan Tol Sicincin dan Lubuk Alung Bermasalah, Pemprov Akan Bentuk Tim Kajian Keberatan PADANG, HARIANHALUAN.COM — Pembebasan lahan untuk proyek pembangunan jalan tol ruas Padang Pariaman-Pekanbaru tampaknya masih harus menjalani proses panjang dan berbelit. Pasalnya, belum selesai dengan warga Nagari Kasang, .
  • Rabu, 13 Maret 2019 - 11:35:01 WIB
    8.761 ORANG AKAN PENSIUN DALAM LIMA TAHUN

    Penataan Guru di Sumbar Bermasalah

    Penataan Guru di Sumbar Bermasalah Yang senantiasa terjadi adalah kekurangan di daerah-daerah terpencil. Sementara di perkotaan yang terjadi adalah kelebihan guru. Ada penumpukan di kota. Masalah bertambah saat 8.761 guru akan pensiun dalam lima tahun ke depan.
  • Jumat, 02 November 2018 - 11:26:11 WIB

    Rp12 Miliar Aset Sumbar Masih Bermasalah

    Rp12 Miliar Aset Sumbar Masih Bermasalah PADANG, HARIANHALUAN.COM—Sekitar Rp12,4 miliar dari Rp9,9 triliun total aset yang dimiliki Sumbar masih bermasalah dan dikuasai pihak lain. Wakil Ketua Komisi III DPRD Sumbar, Supardi, menyampaikan, Rp12,4 miliar itu baru a.
  • Kamis, 17 Mei 2018 - 11:57:22 WIB

    Masalah Internal Kadin Sumbar, Dipimpin Pjs Ketua

    Masalah Internal Kadin Sumbar, Dipimpin Pjs Ketua PADANG, HARIANHALUAN.COM – Persoalan internal yang melilit Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumbar berujung penunjukan Sam Salam sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Ketua. Sementara Ketua Kadin Sumbar non-aktif Ramal Saleh dib.
  • Senin, 05 Juni 2017 - 12:20:28 WIB

    dr Fiera ke Jakarta, Pemprov Sumbar: Cutinya Bermasalah

    dr Fiera ke Jakarta, Pemprov Sumbar: Cutinya Bermasalah PADANG, HARIANHALUAN.COM—Dokter Fiera diketahui pergi ke Jakarta dalam status PNS Sumbar dan masih dalam masa cuti. Namun, cuti yang dilakukan dokter yang kini mendadak terkenal tersebut bermasalah..
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM