Perda RTRW Pessel Menggantung


Rabu, 06 Februari 2019 - 12:57:44 WIB
Perda RTRW Pessel Menggantung Ilustrasi

PAINAN, HARIANHALUAN.COM - Pembahasan Peraturan Daerah (Perda), tentang Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW) Kabupaten Pesisir Selatan hingga kini masih belum rampung. Masih ada tiga poin penting yang harus direvisi oleh pemerintah daerah setempat.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dedi Rahmanto, baru-baru ini di Painan. "Kami akui usulan telah masuk. Pansus sudah ada. Revisinya banyak sekitar 20 persen. Artinya Perda yang lama harus dicabut kembali," katanya. Senin, (4/2).

Terkait persoalan itu, kata Dedi, pihaknya meminta agar pemerintah daerah segera memperbaiki data lahan pangan berkelanjutan. Ia melihat ada tiga perbedaan data dalam draf usulan pemerintah dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Pertama kata Dedi, bakal berdampak pada luas alokasi pupuk bersubsidi dan program bantuan bibit serta bantuan peralatan mesin

pertanian. "Bahkan, masih ada data yang belum masuk dari sejumlah kecamatan," ujarnya.

Kedua, penetapan luas kawasan hutan. Seharusnya ada data yang lebih valid terkait luasan hutan lindung dan hutan tanam produksi. Sebab, kepastian itu bakal memberikan kesempatan bagi masyarakat untui mengelolanya. Selain itu, untuk menghindari terjadinya konflik agraria di daerah yang berjuluk Negeri Sejuta Pesona tersebut. "Jadi, ini sangat penting dilakukan. Bagaimana kedaulatan rakyat itu bisa terjamin. Jangan sampai nanti sudah dikelolah masyarakat, tiba-tiba saja keluar HGU dari pusat," tuturnya.

Pada poin ketiga, lanjut politisi Partai Golkar itu, terkait pemukiman penduduk yang hingga kini masih dalam kawasan hutan. Padahal, penurunan status kawasan hutan sudah sering terjadi.

"Idealnya harus ada kesamaan data dan fakta. Pemerintah daerah mesti pro aktif menanggapi persoalan ini," ucapnya.

Lebih jauh dijelaskan Perda RTRW sangat penting dilakukan pengkajian. Sebab, tak hanya berdampak pada investasi swasta saja. Namun, regulasi yang tidak jelas dapat mengganggu proyek nasional yang masuk ke Pessel.Menurut dia, tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah tidak dapat dilihat dari perolehan piala Adipura ataupun prediket WTP. Sebab, itu adalah sebuah keharusan dan kewajiban pemerintah."Ibaratnya itu sama dengan perempuan muslim berhijab. Sebab, wajib hukumnya," kata dia.

Ia menambahkan, keberhasilan sebuah daerah dapat dilihat bagaimana pemerintah bisa menciptakan regulasi-regulasi yang lebih bermanfaat, utamanya bagi kesejahteraan masyarakat terkait investasi."Kalau daerah kita sudah otonomi, tentu harus ada pula inovasi regulasi. Jika tidak, mengekor terus kita sama pusat. Pakai saja Kepres, Kepment dan lain sebagainya," tuturnya. (h/kis)





Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 11 Juli 2019 - 21:38:59 WIB

    Raker Perdana Aspena, Bupati Sutan Riska Minta Pemuda Berkontribusi dalam Pembangunan

    Raker Perdana Aspena, Bupati Sutan Riska Minta Pemuda Berkontribusi dalam Pembangunan JAKARTA,HARIANHALUAN.COM- Para pemuda harus berperan aktif dan memberikan kontribusi positif dalam pembangunan daerah. Inilah yang menjadi salah satu poin penting yang disampaikan Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Keraja.
  • Selasa, 09 Juli 2019 - 13:37:18 WIB

    Sah! DPRD Kota Padang Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2018

    Sah! DPRD Kota Padang Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2018 PADANG, HARIANHALUAN.COM-DPRD Kota Padang setujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Padang Tahun Anggaran (TA) 2018 menjadi Peraturan daerah (Perda)..
  • Senin, 24 Juni 2019 - 19:54:23 WIB

    Wali Kota Padang Sampaikan Ranperda Pertangunggajawaban APBD

    Wali Kota Padang Sampaikan Ranperda Pertangunggajawaban APBD PADANG,HARIAN HALUAN.COM–Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah, menyampaikan secara resmi tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Ang.
  • Kamis, 20 Juni 2019 - 22:53:48 WIB

    Imigrasi Agam Gelar Sosialisasi, Cegah Perdagangan Orang

    Imigrasi Agam Gelar Sosialisasi, Cegah Perdagangan Orang BUKITTINGGI, HARIANHALUAN.COM-Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM,  terus berupaya memperketat pengawasan dalam melakukan penerbitan paspor. Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk meningkatkan perlindung.
  • Jumat, 01 Maret 2019 - 11:56:46 WIB

    Komisi IV Kebut Ranperda Zonasi Danau Maninjau

    Komisi IV Kebut Ranperda Zonasi Danau Maninjau PADANG, HARIANHALUAN.COM- Sebagai upaya menyelamatkan Danau Maninjau dari pencemaran, Komisi IV DPRD Sumbar mengejar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Zonasi Kawasan Danau Maninjau bisa terselesaikan segera..
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM