Dugaan Korupsi Hotel Balairung, Polisi Bakal Periksa Bupati dan Wako


Senin, 11 Februari 2019 - 10:39:49 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Dugaan Korupsi Hotel Balairung, Polisi Bakal Periksa Bupati dan Wako Ilustrasi (net)

Saya berharap, kalau ada bupati atau wali kota yang ikut berperan dalam pembangunan hotel itu dan dipanggil untuk dimintai keterangan, agar kooperatif memberikan informasi kepada penyidik, agar memudahkan proses pengusutan kasus ini” - Kombes Pol Margiyanta.

PADANG, HARIANHALUAN.COM—Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumbar, masih terus menyelidiki pengaduan masyarakat terkait kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan Hotel Balairung. Hingga saat ini, sudah 15 saksi yang diperiksa. Selain jajaran manajemen hotel dan pihak Pemprov Sumbar, polisi juga berencana memeriksa beberapa bupati/wali kota (wako).

Direktur Reskrimsus Polda Sumbar, Kombes Pol Margiyanta, Jumat (8/2) mengatakan, rencana pemeriksaan terhadap sejumlah bupati/wali kota di Sumbar bertujuan untuk menggali informasi terkait pembangunan Hotel Balairung, yang apakah memang menggunakan anggaran provinsi sementara, atau juga ikut menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota.

"Mungkin kami juga akan melakukan pemanggilan kepada bupati/wali kota, bila nanti diperlukan untuk dimintai keterangan terkait perkara ini. Yang jelas, semua ini akan berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang ada," sebutnya.

Margiyanta menyebutkan, terkait pengaduan masyarakat soal kemungkinan keterkaitan antara masalah perpajakan dengan dana operasional Hotel Balairung, sehingga memunculkan praktik korupsi, pihaknya tengah mengarah dalam tahap penyelidikan ke sana. Namun, hingga saat ini polisi memang belum memanggil satu pun kepala daerah.

Dari pemeriksaan sejumlah saksi, Margiyanta mengaku memang ada indikasi bahwa pembangunan Hotel Balairung turut melibatkan dana yang bersumber dari APBD sebagian kabupaten/kota. Oleh karena itu ia berharap, jika nantinya ada bupati/wali kota yang dipanggil, agar dapat bekerja sama dalam pengusutan dugaan korupsi dalam kasus tersebut.

"Saya berharap, kalau ada bupati atau wali kota yang ikut berperan dalam pembangunan hotel itu dan dipanggil untuk dimintai keterangan, agar kooperatif memberikan informasi kepada penyidik, agar memudahkan proses pengusutan kasus ini," kata Margiyanta lagi.

Ia mengaku dari hasil pemeriksaan sejauh ini, pihaknya belum bisa memutuskan untuk mengarahkan kasus tersebut kepada dugaan terjadinya praktik korupsi. Oleh karena itu, pemeriksaan saksi-saksi dan pengumpulan bahan keterangan dan dokumen terus dilakukan secara bertahap.

"Hingga sekarang, sudah 15 saksi yang kami periksa. Minggu depan rencananya kami akan kembali periksa beberapa saksi lagi. Sejauh ini, sejumlah bank juga sudah kami mintai keterangannya," katanya.

Sebelumnya diberitakan, terkait pengusutan laporan dugaan praktik korupsi tersebut, Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno telah menyangkal kemungkinan terjadinya praktik korupsi dalam pengelolaan hotel milik Pemprov Sumbar yang dikelola oleh BUMD PT Balairung Citrajaya Sumbar tersebut. Ia menilai, minimnya kontribusi hotel yang terhadap pemasukan daerah, tidak dapat menjadi pijakan untuk memberi cap bahwa hotel tersebut memiliki manajemen yang buruk.

"Terkait dugaan itu, saya menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwajib. Saya tidak akan mengintervensi. Namun, kita harus menelaah dulu, inti persoalannya itu di mana. Memang, selama ini Hotel Balairung hampir tidak memberikan deviden untuk kas daerah. Akan tetapi, bukan berarti kita bisa bilang kalau hotel itu merugi," ujarnya, usai menghadiri Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Kamis (3/1) lalu.

Secara keuangan, kata Irwan, Hotel Balairung memang tampak merugi. Namun secara bisnis, Hotel Balairung justru dalam keadaan untung. Hal itu dapat terlihat dari tingkat okupansinya yang terbilang tinggi, yakni selalu di atas 60 persen dari total kamar yang tersedia.

"Nah, jadi kenapa secara keuangan kelihatannya merugi? Pertama, Gedung Balairung yang sekarang menjadi hotel itu, saat awal dibangun tahun 2007 dimaksudkan untuk menjadi gedung kantor dengan investasi besar. Seperti halnya kalau kita bangun rumah sendiri, dibangun sebagus mungkin. Dindingnya tinggi, temboknya tebal, lantainya tebal, dan sebagainya. Ternyata pada 2009, lewat Perda, diubah menjadi hotel," kata Irwan.

Logikanya, sambungnya lagi, untuk hotel dengan tarif per malam Rp500.000, investasi paling tinggi yang ditanamkan adalah senilai Rp500 juta. Sedangkan Hotel Balairung memiliki nilai investasi Rp1 miliar per kamar, karena sejak awal memang tidak direncanakan untuk menjadi hotel. Hal itu kemudian membuat Hotel Balairung menjadi tidak ekonomis untuk bangunan berorientasi bisnis.

Dengan nilai investasi sebesar Rp500 miliar, lanjut Irwan lagi, apabila disusutkan selama 10 tahun maka akan menjadi Rp15 miliar. Sehingga, Pemprov Sumbar mesti menyisihkan uang milik BUMD tersebut untuk amortisasi atau penyusutan nilai kekayaan. Tentu, ucap Irwan, kelihatannya selalu merugi, karena Hotel Balairung harus menanggung beban turunan dari pembiayaan pembangunan awal dengan nilai investasi yang besar.

"Intinya, untuk sekelas hotel, investasi bangunannya kemahalan. Nah, sementara uang yang diasingkan untuk amortisasi tadi itu masih tersimpan di kas daerah. Utuh. Jadi sebenarnya tidak bisa dibilang rugi sepenuhnya. Dan intinya, menurut saya, Balairung itu tidak ada dugaan korupsi," ujarnya lagi.

Sementara itu, tentang usulan Pansus DPRD Sumbar untuk menggaet pihak ketiga, Irwan Prayitno mengaku telah menindaklanjuti usulan itu. Ia telah menawarkan kepada beberapa grup hotel besar seperti Ibis, Santika, Novotel, dan lain-lain untuk mengelola Hotel Balairung. Akan tetapi, usaha tersebut belum membuahkan hasil.

"Kenapa bisa gagal? Karena mereka menawar jauh di bawah keuntungan yang telah kami dapat dari Hotel Balairung. Kami tentu tidak mau, karena kalau sudah dikelola dengan penawaran seperti itu, Pemprov tidak punya nama lagi di sana. Sudah orang lain yang mengelola, dan kita hanya sebagai tamu di situ. Jadi akhirnya, urusan ini kami kembalikan lagi kepada Pansus DPRD. Tetapi sampai sekarang kami belum menerima tanggapan apa pun," katanya. (h/mg-pmi)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

BERITA TERKINI Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM