KEMUNGKINAN PEMANGGILAN TERKAIT KASUS BALAIRUNG

Bupati dan Wako di Sumbar Siap Bersaksi


Selasa, 12 Februari 2019 - 10:32:09 WIB
Bupati dan Wako di Sumbar Siap Bersaksi Ilustrasi (net)

Pembangunan Hotel Balairung berlangsung atas dasar kesepakatan bersama, sehingga Pemkab Pessel akan selalu siap jika harus memberikan keterangan sebagai saksi dalam upaya mengungkap tindakan pelanggaran hukum dalam pengelolaannya—(ERIZON, SEKDA PESSEL)

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Rencana Direktorat Reskrimsus Polda Sumbar untuk memanggil sejumlah kepala daerah sebagai saksi dalam pengusutan dugaan korupsi dalam pengelolaan Hotel Balairung, menuai ragam komentar dari beberapa bupati/wali kota. Beberapa di antaranya menyatakan siap bekerja sama, tetapi ada juga yang menyatakan tidak ikut serta sebagai pemegang saham pada hotel milik Pemprov Sumbar tersebut.

Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah kepada Haluan mengatakan, tidak ada masalah jika memang pihak kepolisian membutuhkan keterangan dari dirinya sebagai saksi dalam pengusutan dugaan korupsi atas dasar laporan masyarakat tersebut. “Kalau memang ada yang perlu diberikan keterangan, tentu tidak ada masalah. InsyaAllah saya siap untuk datang,” kata Mahyeldi, Senin (11/2).

Namun begitu, Mahyeldi menyatakan ia tak bisa memberikan komentar terhadap usaha pihak kepolisian dalam pengusutan dugaan korupsi pada hotel yang dikelola oleh PT Balairung Citrajaya Sumbar tersebut. “Itu kan masih dalam proses hukum. Saya tidak bisa mengomentari kasus itu,” ucapnya singkat.

Dukungan tentang kesiapan jika dipanggil sebagai saksi ikut diutarakan oleh Bupati Pesisir Selatan (Pessel), Hendrajoni. Ia juga menyatakan mendukung penuh langkah tegas kepolisian untuk mengusut sampai tuntas kasus dugaan korupsi tersebut. "Jika memang ada pemeriksaan dari penyidik di Polda, saya siap. Saya akan hadir memberikan keterangan," ujarnya di Painan. Senin, (11/2).

Ia menegaskan, untuk memberi rasa keadilan kepada masyarakat luas, maka keadilan hukum memang harus benar-benar tegas tanpa memandang siapa yang mungkin terlibat. "Entah itu pejabat, orang kaya, masyarakat biasa, tetap yang namanya hukum harus adil. Sebab, hukum tidak bisa dibeli dengan uang. Saya mendukung langkah tegas pihak kepolisian mengungkap kasus ini," katanya tegas.

Penegasan itu kemudian diulas oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Pessel, Erizon. Ia bahkan menyebutkan, pembangunan Hotel Balairung berlangsung atas dasar kesepakatan bersama, sehingga Pemkab Pessel pun akan selalu siap jika harus memberikan keterangan sebagai saksi dalam upaya mengungkap tindakan pelanggaran hukum dalam pengelolaannya.

"Jika memang ada rencana penyidik memanggil sejumlah kepala daerah, Pessel tentu siap. Sebab, itu dibuat atas kesepakatan bersama. Hingga kini, besaran saham Pemkab Pessel di Hotel Balairung itu hanya sekitar satu sampai dua persen, dengan penyertaan modal awal sebesar Rp1 miliar pada 2010. Hanya satu kali itu saja,” kata Erizon.

Erizon juga menyebutkan, tahun ini Pemkab Pessel tidak ambil bagian dalam penyertaan modal di Hotel Balairung. Sebab, keberadaan hotel tersebut sama sekali tidak memberikan keuntungan bagi daerah sehingga dinilai sebagai bisnis yang tak perlu dijamah lagi oleh pemerintah.

"Deviden hanya sekitar Rp13 sampai Rp14 juta, dan itu tidak kita ambil. Tapi kita jadikan akumulasi modal. Dulu pernah ditawarkan deviden Rp43 juta. Itu terlalu kecil dan kita tolak," tutur Erizon lagi.

Erizon menilai, seharusnya pemerintah tidak bisa langsung mengelola secara keseluruhan dengan aspek bisnis seperti pengelolaan Hotel Balairung. "Saat itu, daerah ikut iuran. Namun, ternyata untuk lantai bayar lagi. Jadi itu tidak cocok. Sebenarnya, ini tidak perlu dijamah pemerintah. Apalagi untuk mengeluarkan anggaran tentu harus ada dasar dan aturannya," tuturnya lagi.

Payakumbuh Tak Ikut



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM