Publik Berhak Tahu, Data Pribadi Caleg Harus Dibuka


Selasa, 12 Februari 2019 - 11:11:12 WIB
Publik Berhak Tahu, Data Pribadi Caleg Harus Dibuka Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat, Hendra J Kede saat menghadiri Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Komisioner Komisi Informasi Sumatera Barat 2019–2023 di Aula Kantor Gubernur, Senin (11/2). Tio Furqan

PADANG, HARIANHALUAN.COM — Isu-isu keterbukaan tampaknya masih menjadi persoalan yang bakal menghambat jalannya Pemilu 2019 mendatang. Hal ini dikarenakan kurang dari 30 persen calon legislatif (caleg) nasional yang berkenan data-data pribadinya dibeberkan ke publik.

Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat, Hendra J Kede saat menghadiri Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Komisioner Komisi Informasi Sumatera Barat 2019–2023 di Aula Kantor Gubernur, Senin (11/2).

"Dari hasil penelitian NasDem dan KPU Pusat beberapa waktu yang lalu, didapati bahwa tidak sampai 30 persen caleg nasional yang bersedia data-data pribadinya dibuka ke ranah publik. Bahkan, ada salah satu partai yang 100 persen calegnya tidak bersedia membuka data-data pribadinya. Perlu ditekankan, data-data pribadi yang dimaksud di sini adalah data primer yang menyangkut nama, usia, tempat tinggal, dan sebagainya. Nah, yang menjadi permasalahannya sekarang adalah bagaimana mungkin publik akan memilih caleg yang mereka sendiri sama sekali tidak kenal," ujar Hendra.

Ditambah lagi, lanjutnya, dalam UUD 1945, hak warga negara untuk tahu termasuk ke dalam hak konstitusional. Namun sayangnya, hal ini tidak diatur dalam UU Keterbukaan Informasi, lantaran masuk wilayah data pribadi. Walau demikian, Hendra mengatakan bahwa KPU punya kewenangan untuk mengatur hal ini. Oleh karena pribadi yang bersangkutan telah menjadi calon yang data-data pribadinya tersimpan dalam dokumen yang dipegang oleh badan publik bernama KPU. Dengan kata lain, masyarakat berhak menuntut informasi yang dimiliki oleh KPU tersebut.

"Apabila KPU tidak bersedia membuka data-data caleg itu, maka KPU mesti menunjukkan aturan atau surat keputusan dari KPU sebagai badan publik yang menetapkan bahwa data-data pribadi caleg sebagai data yang dikecualikan atau rahasia. Nyatanya, sampai detik ini belum ada aturan semacam itu," kata pria berdarah Minang itu.

Hendra J Kede juga meminta Komisi Informasi Sumbar menggali nilai keadilan dalam memutuskan sengketa informasi publik. Ke depan KI memilik tantangan yang berat. “Saya berharap teman-teman betul-betul menggali nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Sehingga dapat memutuskan sengketa yang berkaitan dengan informasi publik secara adil,” jelasnya.

Kesempatan yang sama, Gubernur Irwan Prayitno berharap dengan telah dilantiknya lima orang komisioner ini, maka KI dapat menjalankan fungsi strategis mengawal lalu lintas informasi di Sumbar, termasuk berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Usai dilantik para komisioner langsung menggelar rapat pleno pukul 15.15 WIB untuk menetapkan struktur KI Sumbar. Hasilnya, Adrian Tuswandi remsi terpili sebagai ketua KI. Nofal Wiska jadi Wakil Ketua, Arif Yumardi Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, Tanti Endang Lestari Ketua Bidang Kelembagaan, Arfitrianti Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi (ASE).

KPU Tak Tertutup

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar, Amnasmen yang ikut hadir pada kesempatan tersebut mengatakan, KPU tidak merahasiakan data-data pribadi caleg. Hanya saja, apabila masyarakat menginginkan data tersebut, mereka terlebih dahulu mendapatkan izin dari caleg yang bersangkutan.

"Di KPU ada dua jenis data, yakni data pencalonan dan data pribadi. Untuk data pencalonan itu sifatnya terbuka, dalam arti kata, siapapun bisa mengaksesnya. Namun untuk data pribadi, harus ada izin dari caleg yang bersangkutan. Jika tidak ada, maka kami tidak bisa memberikan. Hal ini karena bagaimanapun kami juga harus menghormati hak-hak personal dari para calon," ucapnya. (h/mg-dan)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 18 April 2019 - 11:42:48 WIB

    Desrio: Quick Count Upaya Penggiringan Opini Publik 

    Desrio: Quick Count Upaya Penggiringan Opini Publik  PADANG, HARIANHALUAN.COM — Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumbar, Desrio Putra mengungkapkan bahwa hitung cepat alias quick count yang dilakukan oleh beberapa lembaga dapat dijadikan pegangan. Ia melihat hasil itu sebagai u.
  • Rabu, 15 Agustus 2018 - 11:13:31 WIB
    DIBATAL JADI CAWAPRES DI MENIT TERAKHIR

    Rocky Gerung: Mahfud MD  Tidak Terhina, yang Terhina Moralitas Publik

    Rocky Gerung: Mahfud MD  Tidak Terhina, yang Terhina Moralitas Publik "Orang Indonesia menyaksikan itu dan mencatat di dalam batinnya, satu perbuatan imoral dan standar moral orang indonesia sangat tinggi itu, politik dijadikan semacam pameran imoralitas.".
  • Jumat, 22 Juni 2018 - 08:50:46 WIB

    Debat Publik  ke-3 Pilkada Padang,   Lumayan Seru

    Debat Publik  ke-3 Pilkada Padang,   Lumayan Seru PADANG, HARIANHALUAN.COM-KPU Padang menggelar debat publik putaran ketiga, Kamis malam. Debat yang lumayan seru ini, dipimpin oleh moderator Robi Leo, dengan mengusung tema menghadirkan pemerintah dalam pembangunan sosial dan.
  • Senin, 09 November 2015 - 18:49:02 WIB

    Rizal Ramli Menteri Disukai Publik

    HASIL SURVEI ENAM LEMBAGA

    JAKARTA, HALUAN -  Meski baru beberapa bulan berg.

  • Ahad, 25 Oktober 2015 - 19:10:34 WIB

    Publik Ingin Kabinet dari Profesional

    SURVEI CSIS

    JAKARTA, HALUAN — Survei Centre for Strategic and International Studies mencatat, mayoritas publik merasa saat ini perlu ada reshuffle atau perom­bakan Kab.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM