Kasus Perusakan Mandeh, PH Rusma Komentari Desakan Hendrajoni


Kamis, 14 Februari 2019 - 12:21:53 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Kasus Perusakan Mandeh, PH Rusma Komentari Desakan Hendrajoni Kasubdit Penyidikan Perusakan Lingkungan, Kebakaran Hutan dan Lahan (KLHK), Shaifuddin Akbar, saat menunjukkan lokasi yang kerusakan lahan di Kawasan Mandeh, pertengahan 2018 lalu. DOK HALUAN

PADANG, HARIANHALUAN.COM—Harapan Bupati Pesisir Selatan (Pessel), Hendrajoni agar aparat penegak hukum segera menuntaskan pengusutan kasus pembabatan hutan mangrove di Kawasan Mandeh, menuai komentar dari Sutomo, Penasihat Hukum (PH) Rusma Yul Anwar, Wakil Bupati Pessel yang terseret sebagai terlapor dalam kasus tersebut.

Dalam keterangan persnya, Sutomo ikut meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PPNS KLHK) juga memproses tiga terlapor lainya. "Berdasarkan informasi dari klien kami, ada empat terlapor yang disampaikan Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, kepada Menteri LHK dan Jaksa Agung RI," kata Sutomo, Rabu (13/2).

Ia menyampaikan, hingga saat ini, hanya kliennya yang diproses hukum dari keempat terlapor tersebut. Padahal, dari keempat terlapor itu, sangkaan perusakan lingkungan hidup kepada kliennya terhitung dengan luas paling kecil, yaitu lebih kurang hanya seluas 1 hektare (ha).

"Oleh karena itu, kami juga mempertanyakan sikap Bupati Pessel Hendrajoni. Mengapa terkesan kuat hanya mendesak kasus klien kami saja yang cepat dinaikkan. Mengapa tidak mendesak terlapor lain dalam kasus yang sama, agar juga segera diproses hukum, sesuai asas persamaan di depan hukum dan asas keadilan," katanya lagi.

Lagi pula, sambung Sutomo, kasus yang sedang dihadapi kliennya masih di tangan Penyidik atau belum P21. Di mana saat ini kliennya masih menunggu kemungkinan kasus tersebut dilimpahkan oleh penyidik ke penuntut umum (P21) atau dihentikan (SP3). Pernyataan ini berbeda dengan pernyataan Bupati Hendrajoni sebelumnya kepada Haluan, yang menyebutkan bahwa kasus tersebut telah P21 di tangan Kejaksaan Agung.

Selaku PH, Sutomo juga meminta semua pihak, khususnya penegak hukum dalam semua tingkatan, untuk bertindak cermat penuh kehati-hatian, termasuk menyangkut kemungkinan upaya paksa untuk menghindari kerugian moril dan materil kliennya yang tidak dapat dipulihkan.

"Menurut data kami, berdasarkan hasil penelitian konsultan independen, persentase kerusakan lahan milik klien kami sangat kecil. Atau masih di bawah baku mutu yang ditetapkan pemerintah," ucapnya.

Berdasarkan sangkaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 98 Ayat (1) atau Pasal 109, menurut Sutomi penyangkaan terhadap Wabup Rusma tidak memenuhi unsur pasal. Sebab, Rusma Yul Anwar memang melakukan penimbunan di lahan milik pribadi pada sempadan sungai, untuk keperluan pelebaran sungai tempat perahu/boat lokal berukuran kecil agar bisa masuk dan bersandar.

"Penimbunan itu hanya berakibat kerusakan mangrove sekitar 14,909% = 0,390 ha, atau masih di bawah baku mutu kerusakan mangrove berdasarkan Kep Men LH No 201/2004, yaitu <50%. Mamang ada kerusakan terumbu karang (stasiun 1 hidup 29,58% dan stasiun 2 hidup 41%). Keduanya masuk kategori rusak sedang, akan tetapi tidak terdapat bukti hubungan kausal, bahwa rusaknya terumbu karang akibat kegiatan penimbunan klien kami," ucapnya lagi.

Sementara itu terkait Pasal 109 dalam undang-undang tersebut, sambungnya, kegiatan Rusma Yul Anwar di lahan miliknya pribadi tersebut adalah terkategori skala kecil. Bukan usaha yang diwajibkan Amdal dan UKL/UPL.

"Karena tidak ada dasar hukum berupa Peraturan Gubernur atau Bupati yang menjadi dasar kewajiban UKL/UPL, kecuali dasar hukum tersebut ada terlebih dahulu. Sedangkan masalah lahan Bapak Rusma Yul Anwar di kawasan lindung telah mendapat izin dengan keluarnya Surat Nomor: 522.2/152/KPHL.BB-2017 dari Provinsi Sumbar," ucapnya menutup.

Menanggapi komentar Sutomo tersebut, Bupati Pessel Hendrajoni kepada Haluan menegaskan ia berkeyakinan bahwa semua terlapor dalam kasus perusakan mangrove di Kawasan Mandeh, Kecamatan Koto XI Tarusan, bakal diproses secara hukum.

"Sekarang berkas yang sudah P21 itu, kan Rusma Yul Anwar. Nanti, saya yakin yang lain pasti menyusul," ucap Hendrajoni, Rabu, (13/2).

Menurut Hendrajono, jika memang Sutomo selaku PH Wabup Rusma Yul Anwar memiliki data yang lengkap, silakan membuat laporan ke KLHK. "Kemarin, saya cuma mempertanyakan kepastian sidangnya di Padang atau Painan. Sebab, masyarakat juga mempertanyakan kepastian hukum. Jika dia (PH Wabup Sutomo) ada data lengkap, silakan desak penegak hukum. Saya sebagai kepala daerah sangat mendukung upaya itu," katanya lagi.

Hendrajoni juga menyebutkan, siapa pun yang melanggar hukum harus ditindak tegas. Tak peduli pejabat, orang kaya, mau pun masyarakat biasa.

"Itu di Probolinggo, Jawa Timur, masyarakat menebang batang Mangrove tiga batang saja, dihukum dua tahun penjara. Hukum itu harus adil. Enggak ada tajam ke bawah tumpul ke atas. Semua yang melanggar aturan harus diproses. Jadi, jangan salahkan bupati dong. Saya sudah bekerja sesuai prosedur. Kalau aturan tidak ditegakkan, buat apa ada kepala daerah," ucapnya lagi. (h/mg-hen/kis)

 



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM