Perda LGBT Tak Langgar HAM


Jumat, 15 Februari 2019 - 12:23:26 WIB
Perda LGBT Tak Langgar HAM Ilustrasi

Tujuannya menjaga norma di suatu daerah. Seperti di Sumbar, tentu ada norma dan nilai yang dianut, yang umurnya sudah ratusan tahun dianut oleh masyarakat. Jadi, ya, wajar saja ada perumusan Perda. Namun, saya berharap kedepankan sisi pendidikan dan sosialnya. Jangan produk hukumnya nanti fokus ke bagaimana memidanakan pelaku LGBT, tapi lebih ke bagaimana membina dan mengarahkan mereka. (AHMAD TAUFAN DAMANIK, KETUA KOMNAS HAM)

PADANG, HARIANHALUAN.COM—Meski sempat menuai kecaman beberapa aktivis HAM, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Pusat, Ahmad Taufan Damanik, justru menilai upaya penanggulangan perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Sumbar yang tengah diupayakan pemerintah provinsi (pemprov) sebagai hal yang wajar dan boleh dilakukan. Namun ia berharap perumusan regulasi yang dilakukan mengedepankan sisi edukasi dan tanpa kekerasan.

"Menurut kami sah-sah saja. Sejauh tidak ada kekerasan terhadap penganut LGBT atau pihak mana pun yang terlibat di dalamnya. Jadi, penerapan hukumnya harus menghindari prakti kekerasan, lalu jangan ada diskriminasi. Jangan sampai para pelakunya tidak dapat mengakses fasilitas publik di sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya,” kata Ahmad Taufan saat dengar pendapat di Kantor Gubernur Sumbar, Kamis (14/2).

Ahmad Taufan menilai, sah saja jika suatu pemerintahan daerah ingin melindungi masyarakatnya dari perkembangan perilaku yang bertentangan dengan norma dan nilai agama serta budaya yang telah dianut oleh masyarakat secara umum. Ia kembali menekankan, selama penanggulangan terhadap perkembangan perilaku LGBT itu terbebas dari praktik diskriminasi dan kekerasan, maka secara langsung pemerintah telah menjaga HAM masyarakat.

“Tujuannya menjaga norma yang ada di suatu daerah. Seperti di Sumbar, Minangkabau itu tentu punya norma dan nilai yang dianut, yang umurnya lebih tua dibanding umur negara ini, dan itu telah dianut oleh masyarakat sejak lama. Jadi, ya, wajar saja. Namun, saya berharap kedepankan sisi pendidikan dan sosialnya. Jangan produk hukumnya fokus ke bagaimana memidanakan pelaku LGBT, tapi agar bagaimana membina dan mengarahkan mereka,” sebutnya lagi.

HAM, ujar Ahmad lagi, mesti dilihat dari berbagai dimensi karena bukan sesuatu yang bersifat absolut. HAM bisa diatur atau ditata berdasarkan kebutuhan dan sistem norma yang berlaku di suatu negara atau daerah. Ia pun menegaskan bahwa usaha Pemprov Sumbar dalam merumuskan Perda yang juga mengatur regulasi penanganan LGBT, tidak akan melanggar HAM.

Selain itu, Ahmad juga menilai tokoh-tokoh dari Sumbar sudah sangat berjasa besar dalam upaya peletakan dasar demokrasi di republik ini. Ia pun berharap, ke depan akan ada lagi tokoh dari Sumbar yang berbicara di pentas nasional, dan menyuarakan pandangan mereka dan sikap Sumbar terkait isu LGBT.

“Saya pikir orang Sumbar sangat arif. Bagaimana pun, Sumbar hampir sama dengan Aceh. Kuat identitasnya berlandaskan Islam. Tapi saya pikir dalam menyampaikan pandangan akan sangat arif sehingga mudah dipahami dan diterima. Saya yakin karena sejauh ini Sumbar aman dan tenteram,” ucapnya lagi.

Menyambut pernyataan Komnas HAM dana rapat dengar pendapat itu, Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit mengungkapkan bahwa masyarakat Sumbar memang sangat identik dengan Agama Islam, sehingga segala hal yang bertentangan dengan nilai-nilai keislaman akan menui penolakan keras. Walau begitu, kerukunan antar umat beragama (kube) di Sumbar hingga saat ini masih terjaga dengan baik tanpa adanya perpecahan.

"Seperti yang dikatakan Ketua Komnas HAM. Selama landasan hukumnya kuat serta tidak melibatkan kekerasan, Komnas HAM bisa menerima upaya penanggulangan LGBT di Sumbar. Tentu hal ini menjadi kabar baik bagi kami, karena dengan begini pemprov bisa menerapkan perda guna menindak perilaku LBGT. Tanpa perlu takut terbentur HAM," ujarnya.




Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Ahad, 16 Juni 2019 - 18:02:43 WIB

    Sumbar Telah Miliki Perda RZWP3K

    Sumbar Telah Miliki Perda RZWP3K PADANG,HARIANHALUAN.COM- Hingga kini 21 provinsi telah sukses menetapkan Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Salah satunya adalah Sumatra Barat..
  • Selasa, 11 Juni 2019 - 01:52:05 WIB

     Dorong Kemajuan Nagari Paninjauan, IKNP Gelar Mubes Perdana

     Dorong Kemajuan Nagari Paninjauan, IKNP Gelar Mubes Perdana MANINJAU, HARIANHALUAN- Ikatan Keluarga Nagari Paninjauan (IKNP) kecamatan Tanjung Raya gelar musyawarah besar (mubes) perdana di aula kantor nagari Paninjauan, kecamatan Tanjung Raya..
  • Senin, 27 Mei 2019 - 14:41:02 WIB

    DPD RI Berperan Evaluasi Ranperda dan Perda

    DPD RI Berperan Evaluasi Ranperda dan Perda PADANG, HARIANHALUAN.COM - Pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda sebagai upaya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam rangka melakukan harmonisasi legislasi..
  • Kamis, 23 Mei 2019 - 20:32:41 WIB

    Tuntaskan Kasus Wali Nagari, DPMNP2KB Pessel Minta Perda Nagari Direvisi

    Tuntaskan Kasus Wali Nagari, DPMNP2KB Pessel Minta Perda Nagari Direvisi PAINAN, HARIANHALUAN.COM- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMNP2KB) Pesisir Selatan, Hamdi,  bakal mengajukan permintaan perubahan Perda Nagari No 2 Tahun 2016.
  • Selasa, 14 Mei 2019 - 15:59:02 WIB

    Bupati Mentawai Sampaikan Nota Pengantar 4 Raperda

    Bupati Mentawai Sampaikan Nota Pengantar 4 Raperda MENTAWAI, HARIANHALUAN.COM – Bupati Kepulauan Mentawai, Yudas Sabaggalet sampaikan empat Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) pada rapat Paripurna DPRD Mentawai, yang digelar pada Senin kemaren (13/05) di Ruang Sidang DPRD M.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM