Perda LGBT Tak Langgar HAM


Jumat, 15 Februari 2019 - 12:23:26 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Perda LGBT Tak Langgar HAM Ilustrasi

Tujuannya menjaga norma di suatu daerah. Seperti di Sumbar, tentu ada norma dan nilai yang dianut, yang umurnya sudah ratusan tahun dianut oleh masyarakat. Jadi, ya, wajar saja ada perumusan Perda. Namun, saya berharap kedepankan sisi pendidikan dan sosialnya. Jangan produk hukumnya nanti fokus ke bagaimana memidanakan pelaku LGBT, tapi lebih ke bagaimana membina dan mengarahkan mereka. (AHMAD TAUFAN DAMANIK, KETUA KOMNAS HAM)

PADANG, HARIANHALUAN.COM—Meski sempat menuai kecaman beberapa aktivis HAM, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Pusat, Ahmad Taufan Damanik, justru menilai upaya penanggulangan perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Sumbar yang tengah diupayakan pemerintah provinsi (pemprov) sebagai hal yang wajar dan boleh dilakukan. Namun ia berharap perumusan regulasi yang dilakukan mengedepankan sisi edukasi dan tanpa kekerasan.

"Menurut kami sah-sah saja. Sejauh tidak ada kekerasan terhadap penganut LGBT atau pihak mana pun yang terlibat di dalamnya. Jadi, penerapan hukumnya harus menghindari prakti kekerasan, lalu jangan ada diskriminasi. Jangan sampai para pelakunya tidak dapat mengakses fasilitas publik di sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya,” kata Ahmad Taufan saat dengar pendapat di Kantor Gubernur Sumbar, Kamis (14/2).

Ahmad Taufan menilai, sah saja jika suatu pemerintahan daerah ingin melindungi masyarakatnya dari perkembangan perilaku yang bertentangan dengan norma dan nilai agama serta budaya yang telah dianut oleh masyarakat secara umum. Ia kembali menekankan, selama penanggulangan terhadap perkembangan perilaku LGBT itu terbebas dari praktik diskriminasi dan kekerasan, maka secara langsung pemerintah telah menjaga HAM masyarakat.

“Tujuannya menjaga norma yang ada di suatu daerah. Seperti di Sumbar, Minangkabau itu tentu punya norma dan nilai yang dianut, yang umurnya lebih tua dibanding umur negara ini, dan itu telah dianut oleh masyarakat sejak lama. Jadi, ya, wajar saja. Namun, saya berharap kedepankan sisi pendidikan dan sosialnya. Jangan produk hukumnya fokus ke bagaimana memidanakan pelaku LGBT, tapi agar bagaimana membina dan mengarahkan mereka,” sebutnya lagi.

HAM, ujar Ahmad lagi, mesti dilihat dari berbagai dimensi karena bukan sesuatu yang bersifat absolut. HAM bisa diatur atau ditata berdasarkan kebutuhan dan sistem norma yang berlaku di suatu negara atau daerah. Ia pun menegaskan bahwa usaha Pemprov Sumbar dalam merumuskan Perda yang juga mengatur regulasi penanganan LGBT, tidak akan melanggar HAM.

Selain itu, Ahmad juga menilai tokoh-tokoh dari Sumbar sudah sangat berjasa besar dalam upaya peletakan dasar demokrasi di republik ini. Ia pun berharap, ke depan akan ada lagi tokoh dari Sumbar yang berbicara di pentas nasional, dan menyuarakan pandangan mereka dan sikap Sumbar terkait isu LGBT.

“Saya pikir orang Sumbar sangat arif. Bagaimana pun, Sumbar hampir sama dengan Aceh. Kuat identitasnya berlandaskan Islam. Tapi saya pikir dalam menyampaikan pandangan akan sangat arif sehingga mudah dipahami dan diterima. Saya yakin karena sejauh ini Sumbar aman dan tenteram,” ucapnya lagi.

Menyambut pernyataan Komnas HAM dana rapat dengar pendapat itu, Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit mengungkapkan bahwa masyarakat Sumbar memang sangat identik dengan Agama Islam, sehingga segala hal yang bertentangan dengan nilai-nilai keislaman akan menui penolakan keras. Walau begitu, kerukunan antar umat beragama (kube) di Sumbar hingga saat ini masih terjaga dengan baik tanpa adanya perpecahan.

"Seperti yang dikatakan Ketua Komnas HAM. Selama landasan hukumnya kuat serta tidak melibatkan kekerasan, Komnas HAM bisa menerima upaya penanggulangan LGBT di Sumbar. Tentu hal ini menjadi kabar baik bagi kami, karena dengan begini pemprov bisa menerapkan perda guna menindak perilaku LBGT. Tanpa perlu takut terbentur HAM," ujarnya.



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 24 April 2019 - 10:29:57 WIB

    Hendrajoni Siap Polisikan Akun Agung Perdana

    Hendrajoni Siap Polisikan Akun Agung Perdana PAINAN, HARIANHALUAN.COM - Merasa tidak nyaman dengan komentar netizen yang berkata kotor di media sosial facebook milik salah satu staff humas Pemkab Pessel, Bupati Hendrajoni melalui bagian hukum pemerintah setempat, bakal .
  • Kamis, 14 Maret 2019 - 11:08:43 WIB

    Perda LGBT di Sumbar Masih Mengawang

    Perda LGBT di Sumbar Masih Mengawang Membuat Perda baru sepertinya cukup sulit, karena nomenklaturnya bisa saja dikait-kaitkan dengan hak asasi manusia (HAM). Jadi, harapan kami, yang diusulkan adalah revisi atas Perda Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan .
  • Rabu, 02 Januari 2019 - 11:21:18 WIB
    REVISI DISAHKAN DPRD SUMBAR

    Perda RTRW Akomodir Proyek Tol

    Perda RTRW Akomodir Proyek Tol PADANG, HARIANHALUAN.COM – DPRD Sumbar mengesahkan perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Sumbar Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sumbar 2012-2032. Pengesahan perubahan Perda Nomor 13 ini dilak.
  • Jumat, 28 Desember 2018 - 10:14:13 WIB

    Perda LGBT Sumbar Belum Ada Judul

    Perda LGBT Sumbar Belum Ada Judul PADANG, HARIANHALUAN.COM — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) bakal mengeluarkan peraturan daerah (perda) khusus untuk menangkal penyebaran perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Ranah .
  • Kamis, 06 Desember 2018 - 10:09:07 WIB

    DPRD Sumbar Rumuskan Perda Ketenagakerjaan

    DPRD Sumbar Rumuskan Perda Ketenagakerjaan PADANG, HARIANHALUAN.COM – Komisi II DPRD Sumbar akan melahirkan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang ketenagakerjaan. Regulasi ini bertujuan mendorong terciptanya tenaga kerja yang mandiri dan mampu berwirausaha, .
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM