Sebagian Irigasi di Sumbar Sudah Uzur, Rehab Terhalang Anggaran


Rabu, 20 Februari 2019 - 11:04:16 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Sebagian Irigasi di Sumbar Sudah Uzur, Rehab Terhalang Anggaran Para petani dan aktivis membentangkan spanduk terkait permintaan kepada pemerintah untuk memperbaiki saluran irigasi Batang Sinarmar beberapa waktu lalu. Sebagian besar irigasi di Sumbar rusak karena sudah berumur uzur. DOK HALUAN

PADANG, HARIANHALUAN.COM—Perbaikan dan rehabilitasi irigasi di Sumbar menjadi salah satu catatan yang disuarakan kalangan DPRD Sumbar setelah tiga tahun masa kepemimpinan Gubernur-Wakil Gubernur, Irwan Prayitno-Nasrul Abit (IP-NA). Namun sayangnya, Dinas Pengendalian Sumber Daya Air (PSDA) Sumbar  mengaku anggaran untuk program terkait keirigasian masih sangat terbatas, yakni sekitar Rp50 miliar.

"Dalam anggaran irigasi itu sudah tercakup seluruh program. Mulai dari perawatan, pengembangan, perbaikan, rehabilitasi, hingga pembangunan irigasi baru. Itu rutin kami anggarkan dan lakukan setiap tahun, terutama perawatannya. Jadi, meski pun tidak ada irigasi rusak, perawatan harus tetap jalan," kata Kepala Dinas PSDA Sumbar, Rifda, kepada Haluan, Senin (18/2).

Rifda menuturkan, sebagian besar irigasi yang ada di Sumbar sekarang telah berusia lebih dari 30 tahun. Sehingga, sudah lumrah apabila terjadi kerusakan di sana-sini. Kendati begitu, pihaknya tetap rutin melakukan perawatan.

Sekali pun begitu, sambungnya, saat terjadi kerusakan, pihaknya tidak bisa melakukan perbaikan secara instan. Lantaran kebanyakan irigasi telah mempunyai jaringan yang luas dan rumit. Bahkan, kalau pun harus membangun irigasi baru, PSDA kesulitan mencari daerah dengan hamparan yang luas.

"Oleh sebab itulah, untuk sekarang kami fokus ke pengembangan dan perbaikan-perbaikan kecil. Misalnya, jika ada pintu air yang macet atau saluran yang bocor. Nah, kalau itu langsung kami perbaiki," ujarnya.

Disebabkan keterbatasan anggaran, sambung Rifda, tahun ini pihaknya hanya menargetkan sekitar tiga sampai empat saluran irigasi yang akan direhabilitasi total. Sedangkan untuk pembangunan baru, hanya ada dua atau tiga irigasi. Salah satunya, saluran irigasi di Nagari Ampiang Parak, Kabupaten Pesisir Selatan.

Ia mengatakan, saat ini hanya ada 65 Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan Dinas PSDA Sumbar, dan secara keseluruhan kondisinya masih relatif baik. "Memang ada beberapa tempat yang mengalami kerusakan. Namun, tidak menyebabkan proses irigasi menjadi terhenti total," ucapnya lagi.

Walau pun demikian, ia mengaku bahwa indeks kerja irigasi Sumbar belum memenuhi standar nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ada pun standar minimum yang ditetapkan adalah 70 persen, sementara indeks kerja irigasi di Sumbar baru mencapai 65 persen.

Terkait kerusakan irigasi di Sumbar, Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit mengatakan bahwa sebagian besar kerusakan itu disebabkan oleh bencana alam, seperti banjir bandang dan longsor. Oleh karena itu, pihaknya juga telah mengajukan persoalan tersebut kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Saya dapat laporan, bahwa saat ini Dinas PSDA Sumbar tengah menyusun dan mendata irigasi-irigasi mana saja yang perlu diperbaiki. Nanti data itu akan dikirim ke BNPB," ucapnya saat dihubungi Haluan, Selasa (19/2).

Ia menjelaskan, saat ini anggaran yang dimiliki oleh Pemprov Sumbar tidak mencukupi untuk memperbaiki seluruh saluran irigasi yang rusak tersebut. Oleh karena itu, ia berharap mendapat bantuan dan sokongan dana dari BNPB agar perbaikan dapat segera dikerjakan.

"Targetnya, akhir 2019 bisa selesai diperbaiki semuanya. Tapi kan ini juga tergantung dengan ketersediaan anggaran. Kalau memungkinkan bisa tahun ini, tapi kalau tidak, selambat-lambatnya selesai 2020," ujar Nasrul.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sumbar, M. Nurnas menyebutkan, salah satu pekerjaan rumah (PR) yang perlu diprioritaska IP-NA dalam sisa kepemimpinan dua tahun ke depan adalah perbaikan dan pembangunan di sektor keirigasian.

“Sekitar 60 persen irigasi di Sumbar dalam keadaaan rusak. Sementara, sekitar 233 ribu hektar sawah di Sumbar membutuhkannya. Permasalahan utamanya karena banyaknya pintu air yang sudah rusak, saluran yang sudah bocor, dan lain-lain,” kata Nurnas.

Masalah irigasi tersebut, kata Nurnas, menjadi salah satu hal pokok dalam RPJMD yang perlu dikerjakan oleh IP-NA. “Hal lain yang perlu dievaluasi adalah masalah anggaran pendidikan yang cukup besar tetapi serapannya sangat rendah. Di lain sisi, anggaran untuk dinas PUPR dan PSDA yang menangani persoalan jalan dan irigasi, kecil karena tersedot urusan pendidikan,” ucapnya lagi. (h/mg-dan)

 



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 17 Januari 2019 - 10:34:33 WIB

    Formasi CPNS Dokter Spesialis di Sumbar Banyak Kosong, Sebagian Dokter Enggan “Terikat”

    Formasi CPNS Dokter Spesialis di Sumbar Banyak Kosong, Sebagian Dokter Enggan “Terikat” Jika berstatus PNS, tentu kerjanya lebih terikat. Sedangkan kebanyakan dokter spesialis ingin meningkatkan karir dengan meningkatkan ilmunya kembali. Melanjutkan pendidikan dengan biaya mandiri yang biasanya dengan mencari ba.
  • Kamis, 02 Juni 2016 - 16:23:01 WIB

    Hanya Sebagian Pekerja RSUD yang Putus Kontrak Lolos Seleksi untuk Kembali ke RSUD

    Hanya Sebagian Pekerja RSUD yang Putus Kontrak Lolos Seleksi untuk Kembali ke RSUD PARIAMAN, HALUAN -- Direktur RSUD Pariaman, Dr. Hj. Indria Velutina, Kamis (2/6) menjelaskan, proses pembagian uang jasa medis tidak mudah. RSUD Pariaman memiliki petugas sebanyak 520 orang yang dimasukkan dalam 11 indikator.
  • Selasa, 10 Mei 2016 - 10:39:54 WIB

    Sebagian Wilayah Sumbar Berpotensi Hujan Disertai Petir

    PADANG, HALUAN -- Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Ketaping, Padang Pariaman memprediksi, beberapa hari ke depan, sebagian besar wilayah Sumbar berpotensi hujan lebat disertai petir. Warga diimbau untuk tid.
  • Senin, 25 April 2016 - 03:28:42 WIB
    Persaingan Bank Kian Ketat

    KUR Buat Laba Sebagian PT BPR Anjlok

    LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Persaingan bank saat ini semakin ketat, berdampak serius terhadap perkebangan bank kecil seperti PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR). .
  • Jumat, 04 September 2015 - 19:47:58 WIB

    Sebagian APK Paslon Masih Terpasang

    DHARMASRAYA, HALUAN — Alat peraga kampanye (APK) seperti baliho calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Dhar­mas­raya 2016-2021 masih ber­tebaran di sejumlah titik di Dharmasraya. Padahal, KPU setempa.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM