LBH Padang Gugat Gubernur Sumbar


Kamis, 21 Februari 2019 - 10:51:00 WIB
LBH Padang Gugat Gubernur Sumbar Gubernur Sumbar Irwan Prayitno

PADANG, HARIANHALUAN.COM—Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang melayangkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PT. Geominex Sapek dan Gubernur Sumatera Barat ke Pengadilan Negeri Klas IA Padang, Selasa (19/2). Gugatan bernomor registrasi 27/Pdt.G/2019/PN Pdg itu merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan reklamasi dan pascatambang di tambang emas Solok Selatan yang tak kunjung dilakukan.

Direktur LBH Padang, Wendra Rona Putra menjelaskan, gugatan ini adalah usaha untuk memulihkan kembali kondisi lingkungan akibat operasi penambangan emas di wilayah bekas lahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Geominex Sapek di Kabupaten Solok Selatan, yang telah menyebabkan terkikisnya daerah sempadan sungai, munculnya lubang-lubang di badan serta bibir sungai, dan pelebaran sungai Batang Hari di Nagari Lubuk Ulang Aling, Kabupaten Solsel, yang nantinya akan membahayakan kehidupan masyarakat.

"Reklamasi dan pascatambang merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang IUP, sebagaimana diatur dalam Pasal 96 huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Namun kenyataannya, yang bersangkutan tidak menjalankan UU ini," ujarnya.

Ia mengungkapkan, sebelumnya Gubernur Sumbar telah mencabut IUP PT. Geominek Sapek berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumatera Barat Nomor 544-859-2017 bertanggal 27 Oktober 2017. Akan tetapi hingga saat ini, tidak ada upaya pemulihan lingkungan berupa reklamasi dan pascatambang yang semestinya dilakukan oleh PT. Geominex Sapek dan diawasi oleh Gubernur Sumbar selaku pemerintah daerah.

"Padahal ini diatur secara jelas dan gamblang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010," ucap Wendra.

Menurut Wendra, ini merupakan upaya untuk mendorong pemulihan lingkungan yang diabaikan oleh negara. Seringkali, tuturnya, aturan yang telah dibuat tidak dijalankan sebagaimana mestinya, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan dan pelanggaran hak atas lingkungan yang sehat bagi masyarakat.

Jika kondisi ini dibiarkan, tentunya akan merugikan rakyat dan juga negara di kemudian hari. Sikap dan tindakan tegas pemerintah daerah kepada perusahaan tambang sangat dibutuhkan untuk menjaga lingkungan dan alam," katanya.

Gugatan yang dilayangkan oleh LBH Padang tersebut bermaksud memaksa PT. Geominex Sapek melaksanakan reklamasi dan pascatambang dengan negara sebagai pihak yang mengawasi secara holistik pelaksanaannya di lapangan.

Menanggapi layangan gugatan itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Hukum Setdaprov Sumbar, Azneiyeda Makmur mengaku pihaknya belum menerima laporan resmi dari Pengadilan Negeri Padang terkait gugatan LBH Padang tersebut.

"Memang dulu kalau tidak salah juga pernah ada gugatan terkait pembatalan SK Gubernur sehubungan dengan tambang di Solsel itu. Tetapi kalau yang masalah reklamasi, sampai saat ini belum ada laporan yang masuk. Jadi, kami belum tahu seperti apa duduk perkaranya," ujar pria yang akrab disapa Ed itu. (h/mg-dan)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Sabtu, 25 Mei 2019 - 23:54:46 WIB

    Alumni LBH-YLBHI Desak Pembentukan TGPF

    Alumni LBH-YLBHI Desak Pembentukan TGPF  HARIANHALUAN.COM-Alumni Lembaga Bantuan Hukum (LBH) -YLBHI untuk HAM & Demokrasi meminta agar DPR RI segera membuat Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengungkap kebenaran..
  • Selasa, 14 Mei 2019 - 22:05:09 WIB

    YLBHI: Pemerintah  Berprilaku Membahayakan Demokrasi  dan Meruntuhkan Substansi Hukum

    YLBHI: Pemerintah  Berprilaku Membahayakan Demokrasi  dan Meruntuhkan Substansi Hukum PADANG, HARIANHALUAN.COM-Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengingatkan, Setelah 21 tahun reformasi, yang mencanangkan pengutamaan hukum, HAM dan demokrasi, setidaknya  setidaknya  terdapat 11 tanda negara huk.
  • Sabtu, 30 Desember 2017 - 14:46:31 WIB

    Pendiri LBH Padang Tutup Usia

    Pendiri LBH Padang Tutup Usia PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Salah seorang pendiri Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, Khairus meninggal dunia dalam usia 57 tahun di RSUP M Djamil Padang, Sabtu (30/12) sekitar pukul 06.10 WIB. .
  • Selasa, 19 Desember 2017 - 19:40:02 WIB

    LBH Padang Desak Kanwil Kemenkumham Selidiki Tiga Sipir LP Lubuk Basung

    LBH Padang Desak Kanwil Kemenkumham Selidiki Tiga Sipir LP Lubuk Basung PADANG, HARIANHALUAN.COM – Lembaga Bantuah Hukum (LBH) Padang mendesak Kanwil Hukum dan HAM untuk segera melakukan penyelidikan internal terhadap tiga orang sipir yaitu AD, YD, dan IP. Diduga melakukan pemukulan terhadap w.
  • Senin, 31 Juli 2017 - 21:22:57 WIB

    Viral Video Kadis Ngamuk, LBH Keluarkan Pernyataan

    Viral Video Kadis Ngamuk, LBH Keluarkan Pernyataan PADANG, HARIANHALUAN.COM—Terkait aksi Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang yang melempar buah-buahan milik pedagang. LBH Padang mengecam arogansi dan tindak perusakan yang kepada pedagang di pasar raya Kota Padang tersebut..
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM